Dampak PPKM Terhadap UMKM

Pandemi Covid-19 sudah memasuki satu tahun lamanya mendera Indonesia sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi korona pertama di Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020. Tak hanya menciptakan krisis pada Kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 secara nyata mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Beragam kebajikan yang telah di terapkan oleh pemerintah untuk menahan dampak negatif Covid-19 sepanjang 2020 dimulai dari Pembatasan Sosial Berskala Tinggi (PSBB) sejak April 2020 dan itu berdampak negatif pada industri, distribusi, terutama bagi umkm. Ekonomi Indonesia 2020 di perkirakan bertumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat.
Dan kini pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kini terhitung sejak 12 juli 2021 pemerintah melakukan PPKM Darurat sampai tanggal 20 juli 2021, lalu pemerintah melakukan PPKM level 4 hingga tanggal 16 Agustus 2021. Hal ini di lakukan pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat.
Berbagai cara telah di lakukan pemerintah dan jajarannya, tapi ternyata kebijakan PPKM tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dibalik problematik tersebut yang paling berdampak efeknya adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), tak sedikit dari mereka yang mengalami kerugian dan penurunan omzet yang sangat drastis.
Padahal disisi lain, UMKM ini diharapkan sebagai roda pendorong pemulihan ekonomi dan meyerap angka penggangguran di Indonesia. Namun sepanjang pandemic Covid-19 dari data Asosiasi UMKM Indonesia terdapat sekitar 30 juta UMKM yang gulung tikar. Bisa dibilang walaupun sudah mencari cara bagaimana strategi yang tepat dikala PPKM ini, tetap saja keuntungan dan penghasilan yang di dapat jauh dan tak sebanding dari sebelumnya. Bahkan banyak dari UMKM tidak bisa mendapatkan pemasukan yang lebih untuk menutupi kekurangan yang dialaminya saat pandemi Covid-19 ini. Karena omzet nya yang menurun drastis sehingga UMKM menjadi sulit dalam mengelola berbagai macam pengeluaran seperti belanja kebutuhan untuk usaha, membayar gaji karyawang dan untuk membayar sewa kios.
Harapan dari UMKM yang terkena dampak dari PPKM ini adalah pemerintah mau memberikan bantuan tunai modal usaha bagi para pelaku UMKM yang terdampak, dan memperhatikan lagi kepada usaha mikro kecil yang benar-benar terdampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Atau melakukan pembinaan kembali bagi para pelaku UMKM.
Memang tidak bisa dipungkiri dampak Covid-19 ini sangat terasa di berbagai aspek. Ditambah dengan situasi yang rumit yaitu kebijakan pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat kondisi semakin sulit. Diharapkan para pelaku UMKM di Indonesia mampu bertahan dari situasi tersebut. [Hasna Syahidah/SEBI]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.