oleh

Pandemi dan Keresahan Insan Film

Oleh: Efriza, Direktur Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)

Beberapa minggu yang lalu, Pemerintah tepatnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama dengan Menteri Perindustrian, menerima audiensi dari perwakilan para insan film. Audiensi ini tentu mendengarkan keresahan insan film terkait sepinya minat masyarakat untuk kembali menonton film di bioskop.

Bioskop Indonesia meski telah dibuka sejak Oktober 2020, namun jumlah penontonnya tidak banyak. Sehingga realitas ini mengutip pernyataan Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin, menyebabkan pemasukan bioskop hanya rata-rata sekitar 10-15 persen dibandingkan dengan keadaan normal, (antaranews, 6 Maret 2021).

Situasi ini terjadi bukan saja disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat akan pandemi semata. Tetapi juga realitas ekonomi masyarakat yang merosot akibat pandemi covid-19 yang telah berlangsung selama satu tahun ini. Di sisi lain, keadaan itu juga menyebabkan penurunan pemasukan bagi industri perfilman. Sebab, 90 persen pemasukan berasal dari bioskop yang merupakan hilir dari industri tersebut, seperti disampaikan oleh para insan film dalam audiensi dengan pemerintah, (cnbcindonesia, 20 Maret 2021). Berdasarkan realitas ini, maka artikel ini ingin membahas mengenai pandemi dan perkembangan kenyataan yang disampaikan oleh insan film tersebut.

Sosialisasi dan Edukasi

Pandemi memang telah menyebabkan kemerosotan kondisi ekonomi masyarakat. Sektor usaha tentu saja juga terdampak oleh pandemi yang berlarut-larut ini. Mall-mall pun juga mengalami kelumpuhan bahkan tak ayal banyak pula yang harus menutup operasional bisnisnya. Sedangkan ada tiga pokok berkesinambungan jika kita berbicara mengenai perfilman seperti masyarakat, mall, dan bioskop itu sendiri. Jika daya beli masyarakat menurun, tentu saja berimbas terhadap jumlah persentase ke mall, di sisi lain persantase kehadiran masyarakat ke mall juga memengaruhi harapan masyarakat mengunjungi bioskop, sebab bioskop acap berada di dalam Mall, dibandingkan membangun gedung sendiri.

BACA JUGA:  Literasi Senyuman

Pemerintah dalam pertemuan itu selain mendengarkan keluhan dari insan film, juga mengiyakan dan juga menjelaskan memang diperlukan adanya kampanye untuk kembali nonton di bioskop. Di sisi lain, tentu diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yang memang menunjukkan bahwa bioskop memang mengedepankan prosedur dan protokol kesehatan. Pertanyaan yang menyembul ke permukaan adalah, bagaimana prosedur dan penerapan protokol kesehatan di lokasi bioskop?

Berdasarkan perkembangan mengenai aturan menonton di bioskop. Sudah terlihat bahwa untuk menonton di bioskop, saat memasuki pintu masuk, pengunjung diminta untuk mengisi data diri beserta nomor telepon. Pengisian data diri adalah bentuk sistem pelacakan pengunjung (tracing), dilakukan secara manual. Juga dilakukan penerapan protokol kesehatan dengan mewajibkan staf dan calon penonton memakai masker di area bioskop, memeriksa suhu tubuh, juga disediakan hand sanitizer di seluruh area bioskop.

Sedangkan dalam proses di dalam bioskop, kapasitas tempat duduk di ruang menonton sudah dikurangi dengan memberi jarak. Informasi tentang penerapan protokol kesehatan di bioskop juga masif disampaikan dalam iklan sebelum film di tayangkan. Serta, usia yang boleh menonton film pun mengalami perubahan yakni dari usia 12 sampai 60 tahun, (CNN, Kamis 22 Oktober 2020). Jadi, dari sisi ini dapat dikatakan, pengusaha bioskop memang telah menerapkan prosedur dan protokol kesehatan di gedung bioskop.

BACA JUGA:  Literasi Tahan Godaan, Ramadhan Sebentar Lagi

Peran Pemerintah

Dalam pertemuan insan film dengan Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN) dan sekaligus sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga menjelaskan akan mencoba melakukan upaya seperti skema stimulus untuk industri perfilman Indonesia. Dari persepsi insan film kondisi pandemi menyebabkan persentase penonton film di bioskop merosot tentu saja berdampak mengkhawatirkan pada industri perfilman, untuk itu dibutuhkan peran pemerintah untuk kembali menggiatkan kembali roda perekonomian di bidang perfilman tersebut. Pemerintah tampaknya memperhatikan keluhan ini, utamanya Airlangga Hartarto.

Untuk memperingati hari film nasional ke-71, Airlangga yang juga memang sedang mencoba peruntungan untuk calon presiden 2024, melalui Partai Golkar, melakukan kampanye menonton di bioskop, yang diberi nama program Partai Golkar Nonton Bareng Bioskop dengan Protokol Kesehatan, yang dilakukan pada 31 Maret 2021 dengan acara nonton filmnya pada malam hari. Acara ini dilakukan di 21 daerah yang sudah ditentukan lokasinya diberbagai bioskop seperti XXI, CGV, dan Cinepolis, dengan penyelenggara/penanggungjawab dari DPD Partai Golkar, Pengurus Partai Golkar, maupun organisasi sayap partai Golkar.

Apa yang telah dilakukan oleh Airlangga dan Partai Golkar perlu disambut positif. Tetapi hal yang perlu diperhatikan, juga sekaligus menyembulkan pertanyaan adalah Apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah dalam situasi pandemi yang menyebabkan perekonomian masyarakat merosot tajam dan juga sekaligus membantu memperhatikan keluhan insan film?

BACA JUGA:  Generasi Milenial Berani Menulis

Pertama, stimulus memang baik dilakukan oleh pemerintah untuk insan film, tetapi penggangaran dan penyaluran yang tepat perlu diperhitungkan. Agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat berupa pemborosan anggaran negara saja.

Kedua, Pemerintah juga perlu mengkampanyekan masyarakat menonton tetapi di sisi lain menjamin pengusaha bioskop serius memperhatikan protokol kesehatan dibandingkan sekadar mengejar pendapatan semata. Bila perlu menerapkan protokol kesehatan yang tidak sekadar umum saja, tetapi benar-benar dibutuhkan di era pandemi ini, misal, jika perlu pengusaha bioskop untuk memiliki ventilasi (exhaust fan). Sebab, mengkampanyekan tanpa memperhitungkan kluster bioskop akan menyebabkan polemik di masyarakat.

Ketiga, pemerintah dalam memberikan stimulus, perlu juga meminta insan film untuk melakukan upaya membangun perekonomian masyarakat. Sebab, perilaku gaya hidup mewah para insan film, telah mengundang persepsi “negatif” di masyarakat, sehingga ketika stimulus ini dikeluarkan tanpa adanya perhatian dan juga bantuan insan film terhadap masyarakat yang juga kesulitan ekonomi, hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Jadi di sini adanya pola saling memperhatikan dan membantu antara pemerintah, insan film, dan masyarakat.

Jadi, memikirkan keluhan insan film adalah tepat. Tetapi mengkampanyekan untuk menonton bioskop semata dengan tujuan menaikkan pertumbuhan ekonomi insan film semata juga kurang bijak, jika tanpa disertai memperhitungkan kesehatan masyarakat, dan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah.

Komentar

Berita lainnya