oleh

Guru Penentu Kualitas Pendidikan

Oleh: Dewi Ayu Larasati, SS, M. Hum, Staf Pengajar di Universitas Sumatra Utara.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan ketika dimintai pendapatnya tentang perkembangan pendidikan Indonesia pernah berkata, “Jangan terlalu ribut soal kurikulum dan sistemnya. Itu semua bukan apa-apa, justru pelaku-pelakunya itulah yang lebih penting diperhatikan.” Sebagai mantan menteri pendidikan, beliau tentu sadar betul bahwa kualitas guru jusru menjadi permasalahan pokok pendidikan di mana pun. Jika guru berkualitas baik, baik pula kualitas pendidikannya.

Sudah sejak lama orang beranggapan bahwa guru menjadi faktor penting. Melihat seorang guru seperti melihat sebuah masa depan cerah yang telah dijanjikan untuk dunia ini. Bangsa yang mengabaikan guru akan selamanya menjadi negara yang terbelakang.

Ingatkah kita ketika Jepang pernah terpuruk dengan hancurnya kota Nagasaki dan Hiroshima oleh bom Amerika. Jepang saat itu lumpuh total, korban meninggal mencapai jutaan, belum lagi efek radiasi bom tersebut yang dalam perkiraan membutuhkan 50 tahun untuk menghilangkan itu semua.

Maka Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu, dan setelah itu Kaisar Hirohito mengumpulkan semua jendral masih hidup yang tersisa menanyakan kepada mereka “Berapa jumlah guru yang tersisa?” Para jendral pun bingung mendengar pertanyaan Kaisar Hirohito dan menegaskan kepada Kaisar bahwa mereka masih bisa menyelamatkan dan melindungi Kaisar walau tanpa guru. Namun, Kaisar Hirohito kembali berkata, “Kita telah jatuh, karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang. Tapi kita tidak tahu bagaimana mencetak bom yang sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak bisa belajar bagaimana kita akan mengejar mereka? Maka kumpulkan sejumlah guru yang masih tersisa di seluruh pelosok kerajaan ini, karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan.”

Betapa bernilainya seorang guru di mata Kaisar saat itu sama seperti betapa bernilainya guru saat ini. Jepang menjadi negara maju seperti saat ini tak lepas dari pengaruh dan campur tangan guru.Jepang pun menoreh prestasi menjadi salah satu negara yang memiliki peringkat teratas dalam hal pendidikan, karena mereka sangat menghormati dan memuliakan guru sebagai aset berharga bangsa menuju ke arah yang lebih baik.

BACA JUGA:  Seberapa Cepat Layanan Pengiriman Premium J&T Super?

Negara Swiss juga memiliki sistem pendidikan yang sangat hebat. Walau Swiss tidak ada birokrat yang “melayani” dunia pendidikan seperti Mendiknas dan sekaligus jajaran Kementrian Pendidikan Nasional, namun Swiss bisa mempertahankan tingkat inovasi dan kemajuan industrinya. Pengelolaan sektor pendidikan di Swiss merupakan kewenangan Pemerintah daerah (Kanton).

Berdasarkan data Global Innovation Index (GII) edisi 2019, Swiss menjadi negara paling inovatif di dunia. Hal ini tidak terlepas dari profesi seorang guru yang merupakan pekerjaan yang sangat terhormat bagi masyarakat Swiss. Guru di Swiss juga sangat profesional. Bahkan mereka menempati peringkat kedua gaji terbesar di dunia.

Di Cina, guru juga mendapat penghargaan tertinggi di mata masyarakat. Berdasarkan penelitian National Institute of Economics and Social Research dan Varkey Foundation tahun 2018, Cina menempati urutan tertinggi “indeks status guru”. Di negeri itu 81% meyakini para siswa menghormati guru mereka, dibandingkan dengan rata-rata negara lain yang sebesar 36%, dalam survei yang dilakukan terhadap 35.000 orang itu (dikutip dari laman bbc.com, 26/11/2018).

Cina juga menduduki peringkat teratas dalam survei kemampuan pelajar PISA (Programme for International Student Assessment) versi OECD yang hasilnya dirilis hari Selasa (3/12/2019) di Paris (dikutip dari laman dw.com, 4/12/2019).

Bagaimana dengan Indonesia? Masih rendahnya kualitas guru sebagai pendidik telah berpengaruh terhadap kualitas standar pendidikan di Indonesia yang juga masih rendah. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap upaya menanamkan budaya inovatif dan kompetitif terhadap anak didik.

Skor rendah indeks internasional pengujian siswa memberikan konfirmasi atas rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Hal ini terjadi selama hampir dua dekade. Survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Programme for International Student Assessment (PISA), pada Selasa (3/12/2019) di Paris, menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Data ini menjadikan Indonesia bercokol di peringkat enam terbawah, masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Survei PISA merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia, yang menilai kemampuan membaca, matematika dan sains.

BACA JUGA:  Soal Uang Pesangon Pekerja

Di sisi lain, berdasarkan data UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016, pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang dan kualitas guru menempati ukuran ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia.

Di tengah pandemi covid-19, Indonesia hanya berhasil menempati peringkat ke-85 dalam Global Innovation Index (GII) 2020 dari 131 ekonomi negara di dunia. Rangking ini tidak berubah sejak tahun 2018. Dengan begitu, Indonesia tidak masuk ke dalam daftar 10 negara terbaik di Asia.

Dari data tersebut menggambarkan betapa kualitas guru mampu berimbas pada keberhasilan pendidikan di Indonesia. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata untuk membenahi masalah kualitas guru ini, maka kemajuan pendidikan di Indonesia tetaplah sebatas angan-angan belaka.

Kualitas Guru Butuh Perhatian

Secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kualitas guru kita rendah.

Pertama. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 39 UU No. 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar.

Bayangkan saja, dari 3,9 juta guru yang ada saat ini, masih terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi. Guru yang memiliki kompetensi di atas rata-rata atau lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) dengan nilai minimal 80 tak lebih dari 30 persen. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat peran guru dalam upaya membangun mutu sumber daya manusia sangat strategis. (https://www.pikiran-rakyat.com/, 22/82019). Tak hanya guru, 70 persen dari total kepala sekolah juga belum memiliki kompetensi standar.

Seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus memiliki standar kompetensi yang mencakup: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sehingga terkadang sebagian guru tidak memahami substansi keilmuan yang dimiliki maupun pola pembelajaran yang tepat diterapkan kepada anak didik. Sebaik apapun kurikulumnya kalau tidak dilaksanakan secara tepat, maka akan biasa-biasa saja. Sebaliknya, di tangan guru-guru hebat dengan kurikulum sederhana akan menghasilkan proses pembelajaran bermakna.

BACA JUGA:  Literasi Puasa, Momen untuk Move On

Kedua, kesejahteraan guru yang belum memadai. Masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang pulsa, dan sebagainya.

Ketiga, minimnya budaya literasi. Literas adalah kunci untuk bisa menembus dan berkontribusi pada pembelajaran abad 21 atau pada revolusi industry 4.0. Status Indonesia justru berada dalam keadaan “Darurat Literasi“. Ironisnya, banyak guru dan birokrat pendidikan termasuk pejabat belum paham juga apa itu literasi. Akibatnya, literasi tidak menjadi bagian dari kurikulum, termasuk dalam Kurikulum 2013.

Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Keduanya belum menjadi budaya di negara kita. Padahal, perkembangan ilmu dan budaya harus dimulai dari keduanya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB pada 2016 terhadap 61 negara di dunia menunjukkan kebiasaan membaca di Indonesia tergolong sangat rendah. Hasil studi yang dipublikasikan dengan nama “The World’s Most Literate Nations”, menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-60, hanya satu tingkat di atas Botswana.

Data Indonesian National Assesment Programme (INAP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) juga menunjukkan bahwa kemampuan membaca masyarakat Indonesia hanya sekitar 46,83 persen (dikutip dari laman suaramerdeka.com, 4/9/2019). Hasil survei tersebut cukup memprihatinkan.

Peningkatan kualitas guru harus menjadi perhatian serius untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih berkualitas. Wacana pemerintah untuk melakukan terobosan penting terhadap peningkatan kualitas guru termasuk guru honorer yang akan diangkat menjadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus terus kita kawal dan apresiasi. Dalam hal ini pemerintah telah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan profesionalitas guru. []

Komentar