oleh

Uighur yang Terlupakan

Orang Uyghur atau Uighur adalah orang berbahasa Turki dengan mayoritas Muslim Sunni, tinggal di wilayah otonom Uyghur di Xinjiang, Cina, dan Asia Tengah. Mereka adalah salah satu dari lima puluh enam kebangsaan yang secara resmi diakui oleh Republik Rakyat Cina. Mereka berkerabat dengan Uzbek dan bahasa mereka adalah Uyghur.

Berasal dari wilayah yang terletak di antara Selenga (di Mongolia) dan Danau Baikal (sekarang Buryatia, di Rusia), mereka mendirikan Uyghur Khaganate, yang terletak di Mongolia saat ini, yang merupakan tempat lahir peradaban mereka. Sekutu Cina melawan Kekaisaran Tibet, khaganate dihancurkan pada abad ke-19 oleh Kirgiz, memaksa mereka untuk pergi lebih jauh ke selatan.

Perkiraan populasi mereka berkisar hingga 25 juta, sementara Cina memperkirakan jumlah mereka 12 juta di dalam perbatasannya. Menurut Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur, yang berbasis di Washington, D.C., pemerintah China telah menempatkan warga Uighur di kamp-kamp interniran sejak 2014.

Apakah Muslim tidak tertarik dengan nasib orang Uyghur di China?

Dalam pesan kontroversial pada Desember 2019, pesepakbola Jerman kelahiran Turki Mesut Ozil menyesalkan bahwa “Muslim tetap diam” dalam menghadapi penindasan yang kejam terhadap orang-orang Uighur, Muslim, dan penutur bahasa Turki di China.

“Alquran dibakar … masjid dihancurkan … sekolah Islam dilarang … intelektual agama dibunuh satu demi satu … Saudara dikirim secara paksa ke kamp …” Masalah: Penindasan China terhadap Uyghur di Xinjiang, di mana Beijing dituduh telah ditahan hingga satu juta Muslim.

Pesan ini memancing reaksi keras sejak disiarkan di Twitter dan Instagram. Keesokan harinya, klub London Arsenal menjauhkan diri dari kata-kata gelandangnya, sementara China menyarankan, dua hari kemudian, agar ia pergi ke Xinjiang. Tapi kemarahan Mesut Ozil tidak hanya ditujukan ke Beijing. Dia sangat menyesalkan kurangnya solidaritas umat Islam.

Hanya Turki yang secara terbuka mendukung Uyghur, minoritas berbahasa Turki — pesepakbola Mesut Ozil adalah rekan dekat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Tetapi bagi beberapa pengamat, isolasi Ankara di kancah internasional menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan dukungan China, dan karena itu kebijaksanaannya yang lebih besar tentang masalah ini dalam beberapa bulan terakhir.

BACA JUGA:  Asosiasi Mahasiwa Muslim Kanada Gelar Diskusi Panel Bahas Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur

“Tidak ada pemerintah di negara-negara Muslim yang bereaksi – kecuali Turki pada Februari 2019, tetapi segera menarik diri dan sejak itu terjadi kebungkaman total,” kata Dilnur Reyhan, presiden Institut Uyghur Eropa. Pada Mei 2019, guru INALCO ini menerbitkan sebuah kolom di L’Obs yang secara provokatif berjudul: “Dunia Muslim, Saya tidak ingin Anda mendapatkan Ramadhan yang baik.” Namun, “tidak banyak berubah sejak saat itu,” dia menyesalkan.

Di Prancis, federasi Muslim utama belum bereaksi terhadap penindasan Uyghur, sejauh ini jarang disebutkan oleh akun komunitas biasa di jejaring sosial. Namun, beberapa video baru-baru ini dibagikan secara luas, seperti video dua imam yang memiliki pengikut kuat di Internet: Abdelmonaim Boussenna dan Mohamed Nadhir.

Pendorong ekonomi, ideologis, dan politik untuk diam

Bagaimana menjelaskan rendahnya mobilisasi Muslim untuk Uyghur? Pertama-tama, sudah jelas: Dalam urusan komersial, Cina bukan Burma. “China mengimpor lebih dari setengah konsumsi minyaknya; namun, dalam beberapa tahun terakhir, antara seperempat dan sepertiga dari impor tahunannya berasal dari kerajaan Teluk, ”jelas ilmuwan politik dan sinolog Remi Castets, dari Universitas Bordeaux Montaigne.

“Beijing terlalu berharga sebagai mitra ekonomi bagi negara-negara ini untuk mengambil risiko menuduhnya. Ini disebut Realpolitik.

“Faktor ideologis dan politik juga bisa menjelaskan kebungkaman pemerintah Muslim,” lanjut Remi Castets. “China membela model alternatif untuk demokrasi Barat. Beberapa rezim otoriter, seperti Mesir, misalnya, memiliki solidaritas dengan Beijing melalui penyatuan kepentingan pada model politik. ”

Selain itu, 37 negara lainnya, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Aljazair, dan Pakistan, bergabung dengan Rusia dan Korea Utara dalam mendukung Beijing. Mereka memberi selamat kepada China atas “pencapaian hak asasi manusianya yang luar biasa.” Dalam surat mereka, negara-negara ini “mencatat bahwa terorisme, separatisme dan ekstremisme agama telah menyebabkan kerusakan besar pada semua kelompok etnis di Xinjiang” dan mendukung “serangkaian tindakan anti-terorisme dan deradikalisasi” di wilayah tersebut.

Reyhan melihat ini sebagai hasil dari “pekerjaan jangka panjang” yang telah dilakukan China sejak akhir 1990-an. “Semua negara ini berbagi sistem diktator atau totaliter, secara politik dekat dengan China dan tidak terlalu peduli dengan hak asasi manusia; mereka semua bergantung atau membutuhkan China secara ekonomi, ”cela dia. Dihadapkan pada taruhan ekonomi, fakta “berbagi agama yang sama tidak membebani,” dia menunjukkan dengan berapi-api.

BACA JUGA:  Digelar Secara Virtual, Jokowi Hadiri KTT G20 Bahas Pemulihan Global Akibat Pandemi

Bagian tak terpisahkan dari teritori Tionghoa

“Xinjiang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah China,” tegas dokumen resmi propaganda China (kertas putih). Itu juga menunjukkan, dengan kekuatan, bahwa wilayah Muslim ini “tidak pernah memiliki apa yang disebut dengan nama ‘Turkestan Timur’.” Sedangkan untuk “suku Uyghur”, “dibentuk melalui proses migrasi dan integrasi yang panjang” dan “merupakan bagian dari bangsa China”.

“Ini adalah dokumen propaganda, yang mengalihkan fakta, menyampaikan kebohongan tentang sejarah Uyghur, dan tidak pantas mendapat pujian,” kata sosiolog Reyhan, profesor di Institut Nasional Bahasa dan Peradaban Oriental (INALCO) dan Uyghur sendiri.

Berkenaan dengan pernyataan kertas putih bahwa “Islam bukanlah sistem kepercayaan asli atau satu-satunya dari populasi Uyghur,” peneliti mengenang bahwa “Uighur bereksperimen dengan beberapa agama seperti Budha, Kristen dan perdukunan sebelum masuk Islam di Abad ke-10. ”

Orang Uyghur dari berbagai bagian negara Uyghur berpindah agama pada waktu dan cara yang berbeda. “Selama lebih dari 1.000 tahun, Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas Uyghur,” katanya, mencela “sikap paternalistik dan kolonialis” China.

Fasad ‘mencegah terorisme’

Penerbitan buku putih ini – yang kedua sejak awal tahun tentang masalah ini, catat Dilnur Reyhan – mengungkapkan, secara hampa, keinginan otoritas China untuk melegitimasi kebijakan mereka tentang “sinisasi” Xinjiang, yang dilemahkan oleh kritik terhadap aktivis hak asasi manusia dan bahkan bagian dari komunitas internasional.

Argumen tradisionalnya – “perjuangan preventif melawan kemungkinan aksi teroris” – tidak cukup untuk membenarkan kebijakan penindasan dan pengawasan di wilayah tersebut. “Oleh karena itu, mendesak untuk mencari argumen lain untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu menghapus budaya dan identitas Uighur,” tegas sosiolog itu.

Sayangnya untuk agama minoritas ini, komunitas internasional merasa sulit untuk berbicara dengan satu suara tentang masalah ini. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada 10 Juli 2019, sekitar dua puluh negara – kebanyakan negara Barat – mengecam penahanan Uyghur. Mereka menyatakan “keprihatinan tentang laporan kredibel penahanan sewenang-wenang (…), serta pengawasan dan pembatasan yang meluas, terutama menargetkan Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.”

BACA JUGA:  Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19
Seorang demonstran memegang poster di sebuah protes untuk menunjukkan dukungan untuk Uighur dan perjuangan mereka untuk hak asasi manusia di Hong Kong pada 22 Desember 2019 (AP / LEE JIN-MAN)

Pembersihan etnis, cara Cina

Sebuah pernyataan yang diterbitkan pada 16 November 2019 oleh New York Times (dan dari Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional, atau ICIJ), diambil oleh tujuh belas media termasuk Le Monde pada 24 November 2019. Mereka didasarkan pada ratusan halaman membocorkan dokumen Partai Komunis China, merinci organisasi dan pertimbangan di balik penahanan massal di kamp pendidikan ulang bagi Muslim di provinsi Xinjiang China, di mana mayoritas tahanan adalah anggota kelompok etnis Uighur.

Dalam hal ini, ICIJ menulis: “Sebuah dokumen yang baru bocor dari Xinjiang yang mencantumkan detail pribadi ratusan orang yang ditahan di wilayah Qaraqash di kawasan itu menawarkan wawasan baru tentang kampanye penindasan China terhadap Uighur dan etnis minoritas lainnya. Dokumen tersebut, yang dikenal sebagai ‘Dokumen Qaraqash’ atau ‘Daftar Qaraqash,’ menunjukkan bahwa para tahanan terseret ke dalam sistem pendidikan ulang koersif Tiongkok untuk pelanggaran yang terkait dengan praktik keagamaan umum seperti menumbuhkan janggut atau mengenakan kerudung, serta melamar paspor dan tidak akan meninggalkan negara, atau memiliki terlalu banyak anak yang melanggar kebijakan Satu Anak China. ”

ICIJ melanjutkan bahwa “kebocoran itu terjadi setelah penyelidikan Kabel China Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional, yang mengungkapkan pada November 2019 manual operasi rahasia untuk kamp-kamp interniran di Xinjiang.”

Artikel yang ditulis oleh Austin Ramzy dan Chris Buckley menguraikan keyakinan Presiden Xi Jinping bahwa radikalisme Islam dapat disamakan dengan “virus” yang hanya dapat disembuhkan melalui “periode pengobatan intervensionis yang menyakitkan”.

 

*Written by Mohamed Chtatou
Dr Mohamed Chtatou is a professor at the University of Mohammed V in Rabat.
Sep 17, 2020

Sumber: moroccoworldnews.com

Komentar

Berita lainnya