oleh

Nasib Anak dalam Lingkaran Setan

Oleh: Dewi Purnasari, Aktivis Dakwah, Tinggal di Depok

Berawal dari kecurigaan terhadap perilaku pelaku, seorang pengurus Gereja Paroki Santo Herkulanus di Pancoranmas Depok, Jawa Barat, ditangkap polisi pada Minggu (14/06/2020). SPM (42 tahun), seorang pembina subseksi Misnidar, sebuah kegiatan di gereja tersebut diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak laki-laki yang aktif di bawah pembinaannya. Saat pihak Gereja Santo Herkulanus membentuk tim investigasi internal yang beranggotakan pengurus yang lain, terkuak fakta bahwa tindak pencabulan oleh SPM tersebut sudah terjadi setidaknya sejak 2006.

Pendamping hukum para korban, Azas Tigor Nainggolan akhirnya berhasil mengungkap bahwa korban pencabulan oleh SPM ini mencapai 11 orang anak berusia antara 11 sampai 13 tahun. Berdasarkan upaya investigasi terhadap para korban, didapati pengakuan bahwa para korban diintimidasi dengan ancaman tidak akan diberikan tugas kegiatan lagi. Padahal tugas-tugas tersebut merupakan pengakuan atas prestasi bagi anak-anak binaannya. Dari penggalian fakta di lapangan, ternyata kebanyakan anak-anak tersebut tidak tahu bahwa mereka sedang dilecehkan, ini karena kepolosan mereka. Kombes Polres Metro Depok, Azis Andriansyah menyatakan kepada wartawan bahwa SPM dijerat dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berbeda dengan proses hukum terhadap tindak pencabulan di atas, kasus dugaan pencabulan anak yang dilakukan oleh LLN, seorang biarawan gereja Katolik yang menaungi sebuah panti asuhan di Depok, mangkrak hampir setahun lamanya. Kesulitan menemukan anak-anak panti asuhan yang dicabuli oleh LLN, karena mereka pindah dan tinggal menyebar adalah salah satu kendala sulitnya dilakukan penyidikan. Kasus ini dilaporkan ke Polres Metro Depok pada 13 September 2019 oleh Farid Arifandi, seorang warga sipil non-komisioner atas permintaan Komisi Perlindungan Anak (KPAI).

BACA JUGA:  Jangan Anti Nasihat!

Di sinilah KPAI yang seharusnya mengemban tugas melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak terkesan kurang serius membantu penanganan kasus ini. Sampai 3 bulan kemudian sejak 13 September 2019, habislah batas masa tahanan tersangka, Polres Metro Depok masih kesulitan melakukan penyidikan. Kini setelah LLN dibebaskan, KPAI menggulirkan kembali kasus tersebut dengan membantu proses pemberkasan agar Polres mudah melakukan proses penyidikan, demikian Putu Elvina, Komisioner Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum KPAI dalam konferensi pers (2/9/2020).

Terkait hal ini, KPAI sempat mendapat somasi dari Forum Warga Kota Indonesia lantaran dianggap tidak mengawal proses hukum kasus ini dengan baik pada tahun lalu, yang berujung buntunya kasus dan bebasnya tersangka. Begitulah kasus demi kasus pencabulan anak silih berganti tanpa kepastian dan titik terang akan hilangnya kasus serupa di kemudian hari. Inilah nasib anak dalam lingkaran setan yang selalui menghantui.

Kali ini penulis tidak hendak menyampaikan dalil-dalil menurut Islam terkait hukum pencabulan terhadap anak pada kasus-kasus di atas, karena pada faktanya, hulu dari kasus-kasus pencabulan di atas adalah peraturan gereja yang membuka celah penyaluran naluri seksual yang tidak pada tempatnya. Yang patut dikritisi di sini adalah penanganan kasus-kasus kejahatan seksual termasuk pencabulan anak yang seharusnya menjadi perhatian serius pihak yang berwenang untuk segera dituntaskan. Jangan sampai orang tua dan anak-anak korban pencabulan ini merasakan penderitaan psikis dan materi yang berlipat ganda.

Penanganan kasus yang lambat dan fenomena gunung es yang biasanya terjadi pada proses kasus-kasus kejahatan seksual, akan menjadikan trauma yang berkepanjangan bagi para korban. Trauma yang secara psikis akan membekas untuk jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup dirasakan oleh korban akan menjadikan jiwa-jiwa yang tersakiti ini menjadi generasi yang lemah di kemudian hari.

BACA JUGA:  Netizen Bukan Maha Benar Tapi Maha Sok Tahu

Terkait menghasilkan generasi yang tangguh untuk masa depan tidak cukup hanya penanganan kasus-kasus yang menimpa anak-anak dengan memenjarakan pelaku yang segera berakhir dengan dibebaskannya pelaku tersebut sehingga kemudian perilakunya akan diulangi pada korban yang lain dan kemudian semakin merajalela. Tetapi di samping hukuman yang tepat yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku, yang lebih penting adalah harus adanya aturan pencegahan yang bersinergi dengan aturan pada aspek lain di dalam kehidupan masyarakat.

Sementara aturan yang memiliki kekuatan hukum hanyalah aturan yang dilegalkan oleh negara. Jadi negara seharusnya membuat regulasi hukum yang mumpuni di tataran pencegahan dan pelaksanaan sanksi hukuman. Pencegahan adalah di garda terdepan sedangkan sanksi berada di garda belakang. Sehingga tidak ada celah lagi bagi siapapun yang berniat melakukan kejahatan.

Bercermin pada contoh sebuah peradaban yang pernah gemilang di masa lalu, yaitu di masa Rasulullah SAW memimpin umat dengan syariat Islam dalam bingkai sebuah institusi negara. Peraturan Islam pada tataran pencegahan yang diterapkan saat itu terbukti telah mampu meminimalisir bahkan meniadakan tindak pelecehan seksual pada siapapun. Sehingga sangat sulit ditemukan kasus serupa selama rentang masa Rasulullah memimpin. Pada masa itu, jaminan mendapatkan perlindungan dan keamanan adalah menjadi hak yang harus didapatkan warga negara (Muslim ataupun non-Muslim) dari pemimpinnya. Walaupun perilaku homoseksual dan pelecehan seksual telah ada sejak masa kaum Nabi Luth AS, namun dapat diminimalisir terjadinya oleh peraturan negara yang terbaik yang diberlakukan.

BACA JUGA:  Apa Itu Literasi ?

Kalaupun ada satu kejadian yang masyhur tertulis dalam tinta sejarah peradaban Islam, yaitu seruan seorang budak Muslimah dari Bani Hasyim yang pakaiannya dikaitkan ke paku oleh orang Romawi sehingga ketika wanita itu berdiri terlihatlah sebagian auratnya. Kejadian pelecehan ini terjadi di sebuah pasar yang ramai dan perempuan tersebut merasa sangat marah kepada pelaku tersebut. Seruan tersebut sampailah kepada Khalifah Al-Mu’tashim Billah (837 Masehi) dan disambut oleh sang khalifah dengan menurunkan puluhan ribu pasukannya untuk menyerang Romawi di Kota Amuriah. Tercatat dalam sejarah, saking banyaknya pasukan yang diturunkan sehingga panjangnya barisan tentara Islam ini tidak putus dari gerbang istana khalifah di Kota Baghdad hingga Kota Amuriah (Turki). Kota Amuriah dikepung oleh tentara Muslim selama tidak kurang dari 5 bulan hingga takluk di tangan Khalifah Al-Mu’tashim pada 13 Agustus 833 Masehi.

Itu baru seorang Muslimah yang dilecehkan, dapat dibayangkan pada tataran sanksi hukum Islam demikian hebat dan menggentarkan bagi pelaku kejahatan. Siapa pun orangnya akan berpikir seribu kali untuk melakukan kejahatan, sehingga menimbulkan efek tidak akan ada yang berani melakukannya. Sangat jauh berbeda, seperti langit dan bumi dengan kondisi ketika hukum Islam tidak diterapkan dalam sebuah sistem yang menyeluruh seperti saat ini, sehingga wajarlah kasus pencabulan demi kasus pencabulan terus berulang terjadi. []

Komentar

Berita lainnya