oleh

RUU PKS: Akankah Menjadi Jawaban atas Masalah Kenyamanan?

Oleh: Isra Novita, Mahasiswi Universitas Indonesia

Akhir Juni lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kebijakan Komisi VIII Baleg DPR RI mengenai pencabutan RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) dari daftar Prolegnas prioritas 2020. Padahal, 2014-2019 RUU PKS gagal disahkan, hingga akhirnya kembali masuk dalam Prolegnas prioritas 2020 atas persetujuan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR), namun kini berujung pada pencabutan kembali. Kemudian 16 Juli 2020, RUU PKS masuk daftar Prolegnas prioritas 2020 kembali.

Selama ini RUU PKS dianggap sebagai salah satu solusi nyata terhadap permasalahan besar yang jumlah kasusnya selalu menduduki peringkat atas setiap tahunnya. RUU PKS juga dianggap sebagai solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual yang terjadi karena berdiri atas asas sebagai berikut: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

RUU PKS juga memiliki tujuan yang dianggap sebagai solusi permasalahan kekerasan seksual di antaranya: mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku serta mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Beberapa aktivis kemanusiaan maupun akademisi menuntut pertimbangan lebih lanjut mengenai kebijakan Komisi VIII Baleg DPR RI pada akhir Juni lalu. Kalangan mahasiswa juga merilis sikap aliansi dukungan terhadap RUU PKS tersebut. Jaringan akademisi, mahasiswa dan alumni Universitas Indonesia meminta kepada Presiden RI beserta anggota Dewan dan KPPA yang terhormat untuk segera melakukan beberapa hal di antaranya:

BACA JUGA:  Efektivitas Guru dan Siswa dalam Interaktif Pembelajaran Daring di Masa Pandemi

Pertama, menjadwalkan dan melaksanakan Sidang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kedua, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ketiga, mengikutsertakan akademisi dan organisasi masyarakat yang memiliki perspektif keadilan terhadap korban kekerasan seksual dalam setiap pembahasannya sebagai wujud dari bentuk partisipasi publik.

Beberapa perbedaan pandangan tersebut menunjukkan perbedaan paradigma dan perspektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual saat ini. Hal ini tentu menjadi hal yang wajar ketika musyawarah dan pandangan manusia dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan hukum. Bukan hanya masalah pembuatan hukum yang masih muncul rasa saling tidak percaya, penjaminan keberhasilan hukum tersebut pun masih saja menimbulkan keraguan maupun ketidakpercayaan. Indikator rasa nyaman maupun rasa aman pun cenderung relatif dan bergantung sudut pandang orang yang melihatnya. Hingga akhirnya, output yang dihasilkan oleh peraturan yang dibuat oleh manusia tersebut menjadi pertanyaan yang masih diperdebatkan lagi.

Jika dianalisa lebih lanjut, asas dan tujuan RUU PKS tersebut masih berpotensi menimbulkan perdebatan atau pertanyaan lanjutan, seperti bagaimana indikator penghargaan atas harkat dan martabat manusia, apakah indikator penghargaan tersebut sama menurut seluruh manusia yang melihatnya. Begitu pun dengan asas dan tujuan RUU PKS lainnya seperti definisi non-diskriminasi, kepentingan terbaik korban, keadilan, kemanfaatan dan lainnya, tentu masih banyak yang perlu dikritisi dan diperdebatkan karena rancangan undang-undang tersebut pun dibangun atas pemikiran manusia yang senantiasa berubah maupun saling bertentangan.

BACA JUGA:  Nasib Anak dalam Lingkaran Setan

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki akal yang mengakibatkan perbedaan sudut pandang sesuai maklumat maupun pengalaman yang dialaminya. Definisi keadilan saja bisa berbeda menurut setiap individu karena latar belakang maklumat maupun pengalaman yang dimiliki.

Berdasarkan pemaparan tersebut, tentu semakin memperjelas bahwa hukum yang dirancang oleh manusia sendiri akan berujung pada permasalahan yang baru dan penyelesaian yang tidak bersifat pasti. Diperlukan hukum yang memang tidak hanya berdasarkan prediksi apalagi asumsi manusia semata. Perancangan maupun pembuatan hukum manusia lainnya sudah cukup menjadi bukti bahwa penerapan hukum buatan manusia untuk manusia hanya menyebabkan kekacauan lainnya.

Padahal sudah ada peraturan lengkap dan jelas dari Zat Yang Maha Adil untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya ialah masalah kekerasan seksual. Pada hakikatnya, kasus kekerasan seksual pun tidak cukup hanya dilihat dari permasalahan yang berhubungan interaksi saja, bahkan terdapat beberapa aspek kehidupan yang dapat melatarbelakangi kasus kekerasan seksual itu sendiri, seperti masalah pendidikan, bermasyarakat, ekonomi dan aspek kehidupan lainnya.

BACA JUGA:  Netizen Bukan Maha Benar Tapi Maha Sok Tahu

Semakin jelas bahwa solusi atas permasalahan tersebut bukanlah hanya terletak pada bagaimana kekerasan seksual tersebut dan bagaimana upaya menghentikannya, tetapi masih diperlukan penanganan yang lebih komprehensif dari aspek kehidupan lainnya. Hal ini berarti perancangan undang-undang tentang peniadaan kekerasan seksual tidaklah cukup untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual tersebut, begitu pun dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengurangan Kekerasan Seksual belum bisa menjadi solusi permasalahan kekerasan seksual itu sendiri karena masih banyak perdebatan dan pertimbangan lebih lanjut mengenai pengadaan undang-undang tersebut.

Hal ini berarti RUU PKS pun belum bisa menjadi penjamin kenyamanan, karena solusi yang yang adil nan melindungi sesungguhnya berasal Zat Yang Maha Adil dan Melindungi. Tentu saja tidak cukup penerapan peraturannya hanya tentang kekerasan seksual saja, namun diperlukan juga penerapan sistem yang adil dalam seluruh aspek kehidupan karena satu permasalahan pun pada hakikatnya saling berkaitan dengan permasalahan lainnya. Maka jelas, penerapan Islam secara menyeluruh merupakan solusi yang dibutuhkan umat saat ini.[]

Komentar

Berita lainnya