oleh

Ketika Pendidikan Cenderung Diabaikan

Oleh: Sanya, Mahasiswi Universitas Indonesia

Hingga saat ini, pembelajaran jarak jauh masih menuai kontroversi. Banyak keluhan yang muncul dari sana-sini. Kegiatan pendidikan pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang demi mencegah penularan Covid-19 nyatanya malah melahirkan beberapa turunan permasalahan. Mulai dari banyaknya tugas, jam ajar yang fleksibel atau tidak kenal waktu, mahalnya harga kuota, jaringan yang tidak stabil bahkan tidak diperolehnya akses internet, fasilitas yang tidak memadai dan tingginya tingkat stres peserta didik serta pengajar.

Kesulitan terkait kegiatan pembelajaran daring ternyata tidak hanya datang dari peserta didik, melainkan juga para pengajar. Hartono, Seorang guru SD Negeri 01 Desa Cabak, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati setiap hari harus berkeliling mendatangi muridnya untuk memberikan pelajaran karena sebagian besar siswa di sekolah tersebut tidak memiliki gawai. Bagi kebanyakan masyarakat pedesaan, perangkat telepon pintar atau gawai menjadi barang baru dan mewah, terlebih bagi keluarga dengan ekonomi lemah. Padahal telepon pintar menjadi syarat lancarnya kegiatan belajar mengajar secara daring.

BACA JUGA:  Merangkul Milenial, Kenali dan Pahami Karakteristiknya

Belum lagi kuota internet yang tidak dijamin oleh pihak sekolah membuat pelajar dan orang tua harus memenuhi kebutuhan ini dengan biaya sendiri mulai dari cara yang halal sampai haram. Seperti yang dilakukan oleh seorang siswi SMP asal Kepulauan Riau berusia 15 tahun yang terpaksa menjual diri demi membeli kuota internet. Fakta mengejutkan ini membuktikan bahwa tujuan pendidikan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 untuk mencetak insan yang beriman dan bertakwa telah gagal dicapai dalam sistem demokrasi dan sekuler-kapitalistik seperti saat ini.

Selain itu, kegiatan belajar secara daring ini membuat pemahaman terhadap materi ajar menjadi kurang maksimal. Mengakibatkan tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai. Peran pemerintah pada pendidikan masih sangat minim bahkan cenderung abai karena diatur menggunakan sistem yang liberal. Terlihat dari pelayanan yang minimalis dan diskriminatif. Belum lagi teknis pelaksanaannya dikelola dengan prinsip kapitalis untung-rugi. Padahal pendidikan merupakan kebutuhan hidup dan hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini juga tercantum dalam Undang-undang. Namun, negara seolah lepas tangan dan rakyat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

BACA JUGA:  Efektivitas Guru dan Siswa dalam Interaktif Pembelajaran Daring di Masa Pandemi

Ditambah adanya kontroversi terkait putusan Mendikbud soal dana hibah POP yang seolah memberikan tanggung jawab pendidikan pada pihak perusahaan sebagai bentuk perselingkuhan antara negara dan korporasi. Padahal, korporasi hanya akan berlandaskan asas manfaat dan berorientasi pada profit sehingga kemajuan pendidikan yang diharapkan pasti tidak akan tercapai. Tidak sepatutnya pula dana hibah POP mengalir ke perusahaan-perusahaan tersebut karena dunia pedidikan Indonesia saat ini pun masih membutuhkan banyak pengembangan sarana dan prasarana. Jadi sebenarnya pemerintah berpihak pada siapa? Dunia pendidikan dan masyarakat, atau konglomerat?

BACA JUGA:  Nasib Anak dalam Lingkaran Setan

Asas yang mendasari sistem pendidikan inilah yang menjadi pokok permasalahannya sehingga untuk menyelesaikan berbagai problematika pendidikan harus dilakukan dengan mengubah paradigma sekuler-kapitalis menjadi paradigma Islam. Masalah-masalah turunan akan terselesaikan dan kelemahan fungsional dapat diperbaiki dengan membangun lembaga pendidikan yang berkualitas karena Islam selalu menomorsatukan kebutuhan dasar rakyat termasuk pendidikan.

Islam menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar rakyat yang tanggung jawabnya berada di tangan negara. Segala urusan pendidikan mulai dari kurikulum, sarana prasarana, kualitas dan kesejahteraan guru, semua akan ditanggung oleh negara sebagai implementasi hadits Nabi SAW, “Seorang imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Semakin jelaslah bahwa Islam merupakan satu-satunya solusi dari seluruh problematika ummat saat ini. Masihkan ingin tetap bertahan dengan sistem selain Islam?[]

Komentar

Berita lainnya