oleh

Zakat VS Investasi

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Di Indonesia sendiri potensi zakat nasional tahun 2020 mencapai kisaran angka Rp 340 triliun, dalam hal ini Lembaga Amil Zakat belum bisa memaksimalkan penghimpunan zakat mencapai pada angka yang sudah tertera, lantaran tidak sedikitnya masyarakat muslim yang sadar akan kewajiban membayar zakat. Ditambah musibah yang sedang melanda dunia sekarang ini, akibat pandemi Covid-19 yang menyerang perekonomian Indonesia tak terkecuali menyerang perzakatan.

Dalam hal ini muncul kembali persoalan bagaimana dana zakat bisa tumbuh kembali di masa pandemi sekarang ini agar menghasilkan surplus dana zakat, dan yang menjadi pertanyan utamanya adalah bolehkah dana zakat diinvestasikan? Persoalan ini masih menjadi perdebatan para ulama. Siapa yang bisa menjamin hasil dana zakat yang diinvestasikan bisa sesuai dengan yang diharapkan? Bukankah hal ini tergolong kedalam ketidakpastian, yang mana investasi ini masih bisa menimbulkan kerugian sehingga mengakibatkan dana yang diterima para mustahik menjadi berkurang.

BACA JUGA:  Penguatan Green Politic dalam Menjaga Bumi dari Politisasi Lingkungan

Hukum membayar zakat adalah fauriyyah yang artinya bersegera, ini menjadi tolak ukur kalangan ulama yang menolak bahwa zakat boleh diinvestasikan. Karena pada dasarnya hukum zakat adalah disegerakan, investasi dana zakat tetap haram karena menangguhkan sampainya dana zakat kepada mustahik. Tidak hanya itu, investasi juga mengancam pada kerugian karena berbisnis hanya menghasilkan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi. “Allah yang menggadakan harta, bukan investasi” jelas Risqy selaku Dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam STEI SEBI.

Mengutip Rachmad Risqy Kurniawan, SEI, MM. yang mengatakan “kenapa ditunda? Memangnya sudah tidak ada orang miskin?”. Sementara Bappenas memprediksi jumlah penduduk miskin ditahun 2020 bertambah sebesar 2 juta orang. Ditengah dampak pandemi covid-19 ini yang berhasil menaikan angka kemiskinan menjadi 9,7 – 10,2 persen pada tahun 2020. Ini menandakan bahwa Indonesia darurat akan kemiskinan, dalam konteks ini saja menunda penyaluran dana zakat malah berpotensi mudhorot ketimbang mashlahatnya, apalagi dana zakatnya diinvestasikan? Sementara para mustahik harus mendapat jaminan kelayakan hidupnya melalui dana zakat yang diterimanya.

BACA JUGA:  Bagaimana Masyarakat Hadapi Resesi?

Kalaupun di Indonesia sudah tidak ada lagi fakir miskin yang dijamin kesehatan dan pendidikannya, sudah tidak ada lagi para ibnu sabil yang mesti dibantu, sudah tidak ada lagi para da’i yang kesulitan dalam berdakwahnya serta para mustahik lainnya yang tidak membutuhkan penyaluran dana zakat dengan segera, lantas masih bolehkah dana zakat diinvestasikan?

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, zakat yang ta’khirkan boleh diinvestasikan dengan syarat-syarat berikut:

Pertama, harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang beraku.

Kedua, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.

BACA JUGA:  Ketika Pendidikan Cenderung Diabaikan

Ketiga, dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memeliki kompetensi.

Keempat, dilakukan oleh institusi atau lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).

Kelima, izin investasi harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.

Keenam, tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlakukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.

Ketujuh, pembagian zakat yang dita’khirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Pada dasarnya syarat-syarat yang telah ditetapkan merupakan simbol kehati-hatian agar memastikan suatu langkah yang diambil tidak merugikan orang banyak. Oleh karena itu penulis memandang bahwa menunda penyaluran dana zakat untuk diinvestasikan lebih banyak mudhorotnya daripada mashlahatnya, karena zakat itu bersifat fauriyyah yang artinya zakat harus segera disalurkan agar bisa menjamin terpenuhinya hak para mustahik.

*Nadiatul Ulumah

Komentar

Berita lainnya