oleh

Pandemi COVID-19, Sudah Tepatkah Kebijakan Pemerintah ?

Dalam masa pandemi yang melanda indoseia saat ini, COVID-19 menjadi hal yang sangat ramai diperbincangkan dinegara kita ataupun diseluruh dunia. Karena, pada dasarnya virus tersebut dapat dikatakan sebagai virus yang berbahaya dan bahkan mematikan. Dimasa pademi ini, tentu menimbulkan banyak dampak kerugian yang disebabkan.antara lain, terhambatnya sektor pendidikan, pariwisata, industri, kuliner, transportasi dan bahkan sangat menghambat pula pada sektor perekonomian indonesia.

“Formula kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 seharusnya dapat mempercepat penanganan wabah, normalisai ikatan sosial dengan sendirinya ekonomi tumbuh, konsumsi naik, produksi naik, akhirnya kebutuhan tenaga kerja meningkat, serta pengangguran dan PHK turun,” kata Rachmad Rizky Kurniawan SEI,MM selaku Dosen Ekonomi Makro Islam STEI SEBI. (29/4/2020)

Jika jika kita telaah secara mendalam, pandemi yang melanda indonesia saat ini sangat berpengaruh pada beberapa sektor. Terutama sektor perekonomian, dimana dampak dari pademi ini membuat sektor perekonomian indonesia merosot terutama bagi masyarakat-masyarakat kecil. Mata pencaharian mereka terganggu, ditambah dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan Sosial Distansing Dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang semakin melumpuhkan sektor perekonomian masyarakat. Sedangkan, jika kita lihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sangat tidak tepat dimana dana yang seharusnya digunakan untuk menangani, membantu, dan membangun perekonomian masyarakat justu disalahgunkan dengan cara pemerintah mengeluarkan Kartu Prakerja, yang pada dasarnya itu bukan prioritas yang sangat dibutuhkan dimasa pandemi. Karena, kartu prakerja hanya memberikan pelatihan dan tidak dapat menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi. Memang pada kenyataannya banyak masyarakat yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun nyatanya, Kartu Prakerja bukanlah yang masyarakat harapkan, karena pada saat ini yang masyarakat butuhkan adalah asupan pangan sehari-hari bukan semata-mata pelatihan-pelatihan kerja yang dibuat oleh pemerintah. Jadi dapat dikatakan kebijakan ini tidak tepat diterapkan dalam kondisi pademi saat ini.

BACA JUGA:  Ketika Pendidikan Cenderung Diabaikan

Selain itu, dimasa pandemi tentu kebutuhan konsumsi masyarakat akan semakin meningkat, produksi meningkat dan kebutuhan tenaga kerja tentu mengalami peningkatan. Sehingga, hal ini menyebabkan kegiatan Impor indonesia sangat melonjak tinggi dimasa pandemi ini terutama dalam sektor Kesehatan. Contohnya adalah APD dan masker bagi tenaga kesehatan yang diimpor dari china sedangkan kegiatan ekspor indonesia sedang tersendak menyebabkan pendapatan negara dari pajak ekspor menurun, pajak-pajak perusahaan terganggu, dan akhirnya terjadi PHK dimana-mana yang menggangu perekonomian masyarakat.

BACA JUGA:  Bagaimana Masyarakat Hadapi Resesi?

Seharusnya masyarakat membuat kegitan padat karya, lebih memanfaatkan sumber daya manusia itu sendiri agar mengurangi nilai pengangguran, memberikan bantuan modal kepada masyarakat kalangan menengah kebawah jadi tidak hanya peltihan, sehingga kegiatan impor itu berkurang dan pengangguran pun berkurang. tidak hanya itu, pemerintah pun kemudian mengeluarkan kebijakan baru berupa bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PHK) tetapi kenyataanya kebijakan tersebut pun belum tepat. Karena menimbulkan permasalahan baru yakni bantuan tidak tepat sasaran yang disebabkan kelalaian perintah yang kurang memperhatikan sehigga data penerima yang tidak akurat. sebagai bukti, permasalahan ini masuk dalam peringkat tertinggi substansi laporan masyarakat diBali yang masuk ke posko pengaduan Ombudsman terkait bansos dan pelayanan kesehatan masyarakat terdampak COVID-19 yaitu sebanyak 50% dari jumlah laporan masyarakat.

BACA JUGA:  Penguatan Green Politic dalam Menjaga Bumi dari Politisasi Lingkungan

Dapat disimpulkan bahwa, informasi bantuan tersebut kepada masyarakat kurang sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Seharusnya, dalam memberikan bantuan pemerintah harus melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat, membuka pendataan penerima bantuan dengan lebih mendalam dan transparan, melakukan verifikasi dari data masyarakat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan menyalurkan bantuan tersebut secara transparan.

*Ade Nurseha mahasiswi akuntansi syariah STEI SEBI.

Komentar

Berita lainnya