oleh

Pandemi Covid-19 Pengaruhi Kesehatan Fiskal Indonesia?

Corona Virus Disease 2019 atau disebut COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan China pada akhir tahun 2019. Tepatnya pada bulan Desember 2019 WHO mendapatkan laporan dari China bahwa adanya kasus pneumonia aneh yang terjadi di Wuhan. Sedangkan di Indonesia sendiri kasus virus Corona pertama kali muncul yaitu pada hari Senin, 2 Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Lalu apakah Covid-19 mempengaruhi kesehatan fiskal di Indonesia? Atau memang kesehatan fiskal di Indonesia sudah tidak baik sebelum Covid-19 ini datang?

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan (Wayan Sudirman, 2011:2).

Sedangkan menurut Rachmat Rizky Kurniawan selaku Dosen Ekonomi Makro Islam STEI SEBI “Kebijakan Fiskal Adalah kebijakan alokasi keuangan negara.”

BACA JUGA:  Bantu Penanganan Covid-19, Sun Life Indonesia Salurkan Donasi Melalui Dompet Dhuafa

Jadi jika kita mengulas lebih jauh, kebijakan fiskal itu penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki.

Lalu apakah saat ini ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja? Tentu tidak. Mengapa demikian? Karna salah satu sumber pendapatan negara sedang mengalami penurunan akibat Covid-19, yaitu pajak. Maka alternatif yang di pilih untuk menutup kekurangan pajak yaitu dengan menambahkan utang baru. Pemerintah telah melakukan beberapa pinjaman asing atau utang luar negeri untuk memperoleh dana tambahan yang digunakan dalam penanganan Covid-19.

BACA JUGA:  Penguatan Green Politic dalam Menjaga Bumi dari Politisasi Lingkungan

Kondisi utang luar negeri yang dimiliki Indonesia sudah menembus angka USD 410,8 Miliar atau sekitar Rp6.709 triliun pada akhir januari 2020, seperti dikutip dari sindonews.com. itu berarti kondisi fiskal Indonesia tidak sehat dari sebelum Covid-19 menyerang.

Walaupun pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal untuk menghadapi Covid-19. Seperti pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Yang membuat Presiden RI, Joko Widodo, menerbitkan No.4/2020, menginstruksikan, seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19. Tetap tidak bisa menjauhkan Indonesia dari hutang.

BACA JUGA:  Bagaimana Masyarakat Hadapi Resesi?

Berdasarkan data yang ada, selama 48 hari atau sejak 1 April-18 Mei 2020, utang pemerintah bertambah Rp 635 triliun atau selama pandemi coronavirus disease 2019.

“Sehingga secara keseluruhan senilai 5.583,8 triliun jika data yang dipakai utang pemerintah Februari 2020 lalu, yaitu senilai Rp 4.948.8 T,” kata Kamrussamad selaku Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, beberapa waktu lalu.

Kamrussamad memperkirakan, jumlah ini akan terus bertambah karena fundamental krisis kesehatan masih belum sepenuhnya terkendali.

Dapat disimpulkan bahwa, keadaan fiskal Indonesia yang sedang tidak sehat jauh dari sebelum wabah ini menyerang. Bahwa Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan fiskal Indonesia, tetapi juga memperburuk.

*Nur Kamilah Mahasiswi STEI SEBI

Komentar

Berita lainnya