oleh

Menelisik Rekomendasi PDIP Terhadap 45 Paslon di Pilkada 2020

Oleh: Efriza, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)

PDI Perjuangan (PDIP) pada Jumat 17 Juli 2020 mengeluarkan rekomendasi terhadap pencalonan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2020 nanti. Rekomendasi yang diberi nama Pengumuman Tahap II itu berjumlah 45 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 45 Pasangan calon ini akan bertarung dalam 45 Kabupaten/Kota yang berasal dari 9 wilayah yakni Sumatera, Maluku, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, DIY, Jawa Timur dan Kalimantan. Penulisan ini akan menguraikan mengenai 45 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Mengusung Keseimbangan Antara Calon Baru dan Petahana

PDIP telah memulai dengan berani memberikan rekomendasi terhadap 45 Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada 2020. Dikatakan berani, sebab pendaftaran pencalonan saja masih terbilang lumayan lama waktunya, sekitar 1 bulan lebih, tepatnya 4 September. Meski berani, tetapi, yang diusung umumnya adalah para petahana, sekitar 48,89 persen atau 22 pasangan calon, dengan perincian bahwa 3 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pasangan yang maju bersama kembali. Menariknya, dari 3 pasangan di atas, terdapat 1 pasangan dari kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana kembali, keduanya merupakan kader PDIP, dan diusung tunggal oleh PDIP, ini terjadi karena tidak tercapainya koalisi dengan PKB.

Sedangkan, calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang benar-benar baru sebanyak 19 pasangan calon. Sisanya adalah memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana maupun memang berlatar belakang dari keluarga pejabat, dengan juga ada yang berdasarkan dari anggota DPRD maupun Sekretaris Daerah.

Kader PDIP

Jika kita telusuri lebih jauh dari kepala daerah yang diusung sebanyak 28 calon merupakan Kader dari PDIP, sedangkan di posisi wakil kepala daerah ada sebanyak 18 kader dari PDIP.

Jika ditinjau lebih jauh, ada sekitar 8 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pasangan yang berasal dari PDIP. Sedangkan 5 Pasangan calon yang direkomendasikan oleh PDIP, tak ada sama sekali berasal dari kader PDIP, melainkan dari pasangan partai-partai lain ataupun memang berdasarkan penjaringan dari partai-partai tersebut yang berkoalisi.

BACA JUGA:  Ketika Pendidikan Cenderung Diabaikan

Menariknya lagi, pengumuman itu juga dilakukan saat koalisi belum terbangun penuh, bahkan ada pula Koalisi yang coba dibangun dari inisiasi PDIP sendiri. Yang dimaksudkan ini adalah ada sekitar 4 pasangan calon. Dari 4 pasangan calon tersebut memang ada yang dari petahana dan ada yang dari keluarga petahana. Namun menariknya, dari 4 pasangan calon itu, bahwa ada 1 pasangan yang benar-benar berasal dari PDIP dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni berasal dari keluarga petahana tepatnya merupakan istri dari Bupati di daerah tersebut yang berpasangan dengan anggota DPRD dari daerah tersebut.

Peta Koalisi Partai

Dalam sistem multipartai, acapkali pilihan berkoalisi memang dimungkinkan. Apalagi, jika persyaratan minimal 10 kursi tidak terpenuhi, pilihan untuk berkoalisi cukup besar. Tetapi, PDIP juga tak melulu memilih berkoalisi, sebab ada 2 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan bertarung, yakni PDIP maju sendiri tanpa berkoalisi. Meski kecenderungan berkoalisi bisa terjadi, dan juga pilihan mengusung sendiri tersebut ada yang terjadi karena kegagalan mencapai kesepakatan berkoalisi.

Sedangkan, peta koalisi jika dipetakan maka akan tercipta berdasarkan koalisi dengan dua partai, koalisi dengan tiga partai, koalisi dengan empat partai, koalisi dengan lima partai, dan koalisi dengan enam partai. Koalisi dengan enam partai sebanyak 2 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan, koalisi dengan lima pasangan calon terdiri dari 4 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan, koalisi dengan empat ataupun tiga koalisi partai politik tercipta masing-masing sebanyak 7 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Namun, yang menarik adalah koalisi dengan satu partai lain, atau cuma dua partai saja yakni PDIP dengan partai lain. Jika ditelusuri maka koalisi dengan nasional antara PDIP-PKB hanya terwujud dalam 1 pasangan calon saja, satu pasangan calon lainnya tidak terjadi kesepakatan. Sedangkan koalisi antara PDIP-Nasdem terwujud dengan 3 pasangan calon. Sementara, koalisi PDIP-Gerindra hanya terwujud dalam 4 pasangan calon. Sedangkan koalisi PDIP-Golkar juga sebanyak 4 pasangan calon. Disisi lain, koalisi yang terbangun dari pasangan calon dengan kupasan menarik adalah PDIP-PAN, sebanyak 4 pasangan calon, melihat realitas ini wajar jika PAN mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan digadang-gadang akan masuk ke Kabinet Indonesia Maju saat terjadinya reshuffle.

BACA JUGA:  Penguatan Green Politic dalam Menjaga Bumi dari Politisasi Lingkungan

Sementara itu, PDIP memang menunjukkan bisa berkoalisi dengan partai apa saja, itu dibuktikan dengan koalisi antara PDIP dengan Perindo, koalisi antara PDIP dengan Partai Demokrat meski juga diikutsertakan oleh Partai Gelora, yang merupakan partai baru yang diakui oleh Depkumham. Bahkan, PDIP dengan PKS pun bisa berkoalisi, namun tidak dengan dua partai melainkan sebanyak empat atau lima partai, dengan didalamnya bersama PKS, setidaknya masing-masing koalisi dimaksud terdiri dari dua pasangan calon.

Di sisi lain, memang jika ditelusuri 4 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak mengusung kader PDIP sama sekali, tetapi direkomendasikan oleh PDIP karena besarnya jumlah koalisi. Meski begitu, ada upaya PDIP yang memang menginisiasi sendiri memberikan rekomendasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah padahal peta koalisi masih bersifat cair, ini adalah keberanian PDIP menempuh resiko dengan mengajukan 4 pasangan calon.

Rekomendasi PDIP, Mengkhawatir Koalisi Lain

Rekomendasi PDIP yang mendahului gerak-gerik partai lain dalam membangun koalisi. Mengakibatkan terjadi perubahan peta koalisi, seperti terjadi di Kota Depok. PDIP-Gerindra memang telah solid sejak awal. PKS yang tidak percaya diri pun akhirnya dibuat bingung dan kesulitan dalam melakukan pendekatan koalisi, atas rekomendasi PDIP yang cepat dan diluar perkiraan tersebut.

Awalnya, Koalisi PKS dibangun dengan Partai Golkar. PKS pun mengajukan tiga nama calon dari hasil Pemilihan Umum Internal Raya (Pemira) PKS, yang dihasilkan dengan tiga nama yakni Imam Budi Hartono, Moh. Hafid Nasir, dan T. Farida Rachmayanti. Namun, peta politik langsung berubah drastis, ketika PDIP mengumumkan rekomendasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusungnya yakni Pasangan Pradi Supriatna-Afifa Alia dari Koalisi Gerindra-PDIP. Pradi Supriatna adalah Petahana Wakil Walikota Depok, yang diajukan sebagai Kepala Daerah Kota Depok pada Pilkada 2020 nanti. Koalisi PKS-Golkar pun berubah haluan, Partai Golkar memilih bergabung dengan koalisi Gerindra-PDIP, sehingga Koalisi itu menjadi Gerindra-PDIP-Golkar.

BACA JUGA:  Survei Fenomena Pencalonan Keluarga Pejabat pada Pilkada 2020

Kemungkinan perubahan peta koalisi juga diikuti sikap pragmatis PKS. Tampaknya, PKS khawatir kalah, sehingga PKS sedang berusaha memajukan Moh. Idris untuk berkoalisi agar Koalisi Depok Tertata yang terdiri dari PD-PAN-PPP-PKB bisa turut bergabung dengan PKS. Sehingga, peta koalisi dari tiga poros menjadi dua poros yang mempertarungkan antara pasangan petahana yang pecah kongsi di Pilkada 2020 ini. Tetapi, memperbesar poros Koalisi tentu membikin posisi PKS serba sulit, karena pilihannya adalah membuang semua nama yang dihasilkan dari pemira atau membuang Moh. Idris. Pilihan inilah yang memang menyulitkan PKS, untuk memajukan Moh. Idris dengan salah satu hasil Pemira, sebab itu akan menunjukkan keegoisan PKS, dengan serta-merta mengabaikan “keringat” koalisi Depok Tertata yang memang telah berjuang memajukan nama Moh. Idris untuk kembali digaet oleh PKS.

Meski akhirnya, Jumat 24 Juli 2020, terbentuknya poros koalisi baru Tertata Adil Sejahtera (TAS) yang terdiri atas PD-PAN-PPP dan PKS. Poros baru Tas ini adalah sikap pragmatis PKS, yang penting menang, dengan memilih menyodorkan Moh. Idris dan mengabaikan hasil Pemira. Sekarang pun PKS juga tidak terlalu ngotot menyandingkan Moh. Idris dengan salah satu calon hasil dari Pemira, meski tidak menutup kemungkinan peluang tersebut masih terbuka diwujudkan.

Lalu di mana PKB berlabuh? Kekhawatiran keegoisan PKS inilah yang bisa diambil keuntungan oleh Koalisi Gerindra-PDIP-Golkar, yakni kemungkinan untuk menggaet PKB, masih terbuka peluang. Mengajak PKB tidak terlalu sulit, sebab PDIP-PKB-Gerindra memang pemegang kunci koalisi pemerintahan sekarang. Sehingga, PKB dapat bersikap konsisten dalam berkoalisi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Apalagi PKB saat ini masih menunggu untuk berlabuh di antara dua pilihan poros tersebut.

Komentar

Berita lainnya