oleh

Dampak Pandemi Terhadap UMKM Memberi Tekanan Likuiditas pada Perbankan

Fenomena pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini telah melumpuhkan perekonomian dunia. Di negara Indonesia, pada awal tahun ini kuartal I tahun 2020 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 2,97%, angka ini memang lebih rendah jika melihat dari kuartal IV di tahun 2019 yang mencapai 4,97%. Namun ketika kita membandingkan dengan negara lain, Indonesia masih dibilang cukup tinggi pada saat itu. Hal ini dikarenakan interaksi ekonomi baru mulai dibatasi di Indonesiasejak pekan kedua di bulan Maret, sehingga pengaruh Pandemi di kuartal I tidak begitu signifikan.

Lalu bagaimana setelah itu? Muncul nya wabah covid-19 membuat pemerintah harus memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar atau (PSBB). Tentu saja dengan di berlakukan nya PSBB ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi negara, karena aktivitas ekonomi yang terbatas dan hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat menjadi semakin turun.

Pembatasan aktivitas ekonomi berdampak pada kegiatan pelaku UMKM. Banyak UMKM yang mengalami kendala pada saat pendistribusian dan daya beli masyarakat yang menurun mengakibatatkan penurunan dari sisi permintaan membuat mereka harus menutup usaha nya. Ketika sektor UMKM mulai terdampak, maka UMKM pun akan kesulitan dalam membayar kewajiban nya kepada industri perbankan (risiko kredit). Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarsono, menyampaikan “Kita ini kalo deal sama nasabah-nasabah UMKM terutama Mikro, ternyata hasil pengamatan dan research kecil-kecilan kami, kalo mereka yang usaha produktif itu sebenarnya punya kekuatan sampai 3 bulan” dalam sebuah webinar, Jumat (15/05)

BACA JUGA:  Gandeng Google, Amar Bank Perkenalkan Senyumku

Beberapa kebijakan relaksasi kredit dibuat untuk pemberdayaan UMKM diantaranya :

⦁ Pada tanggal 9 Maret 2020, Presiden memberikan arahan kepada industri perbankan untuk memberikan keringan kredit bagi masyarakat terutama pada UMKM yang produktif.
⦁ Disusul pada tanggal 13 Maret, dikeluarkan POJK No. 11 Tahun 2020 sebagai kebijakan stimulus OJK untuk pertumbuhan ekonomi yang menitikberatkan pada industri perbankan untuk menyusun pedoman dan menetapkan kriteria dalam rangka relaksasi kredit terutama UMKM.
⦁ Perppu No. 1 Tahun 2020 untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha/UMKM.
⦁ Permenko No.6 Tahun 2020, penambahan subsidi untuk pembayaran bunga KUR sebesar 6 persen.

HIMBARA kemudian melakukan pemetaan nasabah terdampak, menetapkan kategori, dan skema relaksasi serta merestrukturisasi kepada nasabah yang terdampak sesuai kategori, sebagai respons dari POJK No.11 Tahun 2020. Data realisasi restrukturisasi kredit atas Debitur UMKM yang terdampak Covid-19 per 30 April, yaitu sebanyak 1.560.390 Debitur dengan total baki debet Rp 137.062 Triliun.

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti yang sudah dijelaskan di atas, tujuan sebenarnya adalah memberikan penundaan kepada UMKM dalam pembayaran kepada Industri Perbankan. Permasalahan yang dihadapi yaitu ketika nasabah UMKM boleh menunda pembayaran pokok mereka, tetapi bank-bank tetap harus membayar deposito jika sudah jatuh tempo kepada deposan. Maka hal tersebut menjadi penyebab industri perbankan mengalami tekanan likuiditas (risiko likuiditas) maupun tekanan income di bunga.

BACA JUGA:  Kemendag Pacu Ekspor Produk Rempah Indonesia ke Mesir dan India

Dengan demikian, bagaimana kah nasib industri perbankan Indonesia? Menanggapi pertanyaan ini, pemerintah bekerja sama dengan para stakeholders memberikan kebijakan untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkiran risiko kredit dan risiko likuiditas yang terjadi. Pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal, Bank Indonesia melakukan pelonggaran moneter, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempersiapkan semua hal dalam mengantisipasi bank gagal. Dan OJK merespons dengan forward looking policy untuk menyeimbangkan agar sektor riil dan sektor keuangan tetap sehat.

Kementerian Keuangan pun turut ikut serta dalam penanganan risiko likuiditas. Pada PMK 38/PMK.02/2020, disebutkan bahwa dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas maka Kemenkeu dapat memberikan pinjaman kepada LPS untuk membantu mengantisipasi bank gagal. Paket kebijakan OJK terutama terkait dengan restrukturisasi meningkatkan daya tahan korporasi sekaligus mengurangi kesulitan likuiditas. Bukan itu saja kebijakan relaksasi juga diberikan kepada perbankan sehingga tidak perlu membentuk tambahan cadangan kerugian kredit.

Akan tetapi, dari paparan yang ditampilkan dalam sebuah webinar, Direktur Utama BRI menunjukkan proyeksi bank BRI membutuhkan sekitar Rp 112 T sedangkan HIMBARA membutuhkan Rp 192 T dalam total, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan subsidi bunga akibat kebijakan penundaan pokok kredit dan penundaan/pengurangan bunga yang dilakukan. Namun, proyeksi total jumlah subsidi yang diberikan pemerintah dan OJK untuk BRI hanya sebesar Rp 5.860 T , dan untuk HIMBARA Rp 12.113 T dalam total.

BACA JUGA:  BRI Luncurkan Platform Digital Saving BRI Buka Rekening

Subsidi bunga tersebut diberikan selama 6 bulan, dengan besaran limit yang dibagi dua ;

⦁ Subsidi suku bunga untuk kluster sampai dengan Rp. 500 juta
Tiga bulan pertama diberikan subsidi sebesar 6 persen dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar 3 persen.

⦁ Subsidi suku bunga untuk kluster di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 Miliar
Untuk tiga bulan pertama diberikan subsidi sebesar 3 persen dan untuk tiga bulan selanjutnya sebesar 2 persen.

Langkah BRI dalam menyikapi permasalahan tersebut yaitu dengan adalah melakukan pinjaman kepada Bank Asing senilai 1 Miliar Dollar dengan average rate yang rendah yakni dibawah 2 persen. Hal ini berarti industri perbankan Indonesia khususnya bank BRI dipercaya oleh dunia internasional.

Selain itu untuk mengatasi permasalahan likuiditas ini juga, Direktur Utama BRI menegaskan bahwa fokus BRI pada saat ini adalah menyelamatkan aset kredit di UMKM terutama sektor yang diperkirakan masih akan terus tumbuh di tengah pandemi yaitu sektor bahan pangan. Kenapa bahan pangan? “Walau konsumsi turun, tapi hanya nilai nya yang turun karena masyarakat tidak makan di tempat yang mewah, tetapi hanya volume makan nya yang turun” begitu penjelasan yang dikatakan beliau. (Ivana Aulia Zahra)

Komentar

Berita lainnya