oleh

Hiruk Pikuk Penanganan COVID-19 di Tanah Air

JAKARTA – Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia belakangan ini menjadi tantangan yang membutuhkan respon cepat dan tanggap dari seluruh lapisan masyarakat. Sayangnya, pemerintah justru terkesan abai dan lamban dalam menanggapi pandemi ini. Kealpaan pemerintah tersebut menyebabkan buruknya penanganan COVID-19 hingga kini.

Pada awal tahun 2020, dunia dilanda oleh wabah COVID-19 yang berawal di Wuhan, Tiongkok. Virus yang diduga telah eksis sejak Desember 2019 tersebut dengan cepat menyebar dan meraih status pandemi global dari WHO. Dalam merespon pandemi ini, Pemerintah Indonesia terbilang menganggap remeh. Hal ini diindikasikan dengan pemerintah yang hanya menutup penerbangan dari dan ke Wuhan pada akhir Januari, terlepas dari COVID-19 yang telah menyebar ke provinsi-provinsi lain di Tiongkok. Pemerintah baru menutup semua penerbangan dari dan ke Tiongkok pada 2 Februari 2020. Hal ini diperparah dengan berbagai pernyataan yang terkesan meremehkan pandemi COVID-19, seperti sulitnya COVID-19 masuk ke Indonesia karena regulasi dan kekuatan doa.

Akhirnya yang terburuk terjadi, pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Pada 11 Maret, kematian pertama akibat COVID-19 dikonfirmasi, sementara jumlah kasus telah mencapai 34 jiwa. Menanggapi hal tersebut, pemerintah kemudian menetapkan 132 rumah sakit rujukan dan membentuk Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

Pada 15 Maret, Presiden Jokowi baru menyerukan masyarakat untuk menerapkan social distancing untuk mencegah penyebaran virus. Meski begitu, transportasi publik masih padat dan aktivitas masih berjalan seperti biasa. Pada pernyataan awal, Presiden Jokowi mengatakan tidak akan mengambil langkah kebijakan lockdown. Meski begitu, beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) seperti Pemda Kota Tegal, Pemda Kota Sorong, dan Pemda Kabupaten Mamberamo justru mengambil langkah lockdown masing-masing.

Dihadapkan dengan sedikit pilihan, pemerintah kembali dengan usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk dapat menerapkan PSBB, Pemda terkait harus mengajukan permintaan ke Menteri Kesehatan, yang kemudian akan mengabulkan permintaan tersebut untuk diterapkan. PSBB pertama kali mulai berlaku di Jakarta sejak 10 April lalu. Langkah penerapan PSBB ini kemudian diikuti oleh Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan beberapa kota/kabupaten lainnya yang terus bertambah. Kini, terhitung 30 April 2020, total kasus terkonfirmasi COVID-19 di indonesia telah menembus 10.118 jiwa.

BACA JUGA:  ILUNI UI Bagikan 4.050 Paket Sembako untuk Masyarakat dan APD Tenaga Medis

Sebagian potret dari usaha penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah tersebut dengan jelas menunjukkan betapa lambat dan kacaunya pemerintah bergerak. Semua kejadian tersebut belum ditambah lagi dengan kelalaian pemerintah dalam memenuhi hakhak rakyat dan miskonsepsi hukum dalam menerapkan kebijakan penanganan COVID-19. Dalam masa pandemi ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan setiap individu.

Hal tersebut jelas tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan ini diperkuat dengan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa kesejahteraan dan kesehatan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengedepankan usaha pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan rakyat dalam penanganan pandemi COVID-19.

Hak-hak ini jelas belum terpenuhi dengan baik, terlihat dari sulitnya tenaga medis di garda terdepan untuk mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) dan perlengkapan yang memadai, serta kesulitan rakyat memastikan kesehatannya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi. Terdapat juga miskonsepsi yang sangat serius ketika pemerintah ingin menerapkan kebijakan darurat sipil dari Perppu Nomor 23 Tahun 1959 untuk menangani pandemi ini.

Padahal, penerapan darurat sipil adalah tindakan ekstrim yang bersifat represif serta tidak mewajibkan negara untuk memenuhi hak-hak rakyat. Pemerintah seharusnya berpandu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan menerapkan darurat kesehatan. Tidak lupa juga terdapat dasar-dasar hukum lain seperti UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sepatutnya diperhatikan pemerintah dalam penentuan kebijakan. Terbaru, pemerintah merilis data yang menunjukan angka yang luar biasa besar. ODP sebanyak 230.441 Orang, sementara PDP sejumlah 21.827 Orang.

BACA JUGA:  Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi: Ada Ketimpangan Distribusi Uang dalam Masyarakat

Oleh karena itu, Aliansi Indonesia Tanggap Corona (AITC) kemudian berinisiatif untuk membuat serangkaian infografis dan kajian mengenai penanganan pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia sejauh ini. Selain tulisan, aliansi juga telah membuat video-video berisi kampanye untuk melakukan physical distancing. Video tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya physical distancing. Infografis, rilis sikap, dan kajian juga dibuat dengan tujuan utama mengevaluasi dan memberikan kritik terhadap penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah.

Dalam infografis kami, diuraikan mengenai hak-hak tenaga kerja dalam pandemi COVID-19 dan juga evaluasi umum terhadap usaha penanganan dari pemerintah. Sementara itu, dalam kajian kami dielaborasi lebih jauh lagi mengenai kewajiban negara, evaluasi, miskonsepsi, komparasi dengan negara lain, dan rekomendasi bagi penanganan pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari berbagai usaha tersebut, Aliansi bersama ILUNI UI melakukan audiensi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Audiensi tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 28 April lalu. Acara yang berlangsung dari pukul 16.00 hingga 17.30 itu menggunakan aplikasi Zoom sebagai media audiensi. Aliansi dipertemukan dengan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Prof. drh. Wiku Adisasmito, MSc. Ph.D., serta Ketua Koordinator Relawan Gugus Tugas, Andre Rahadian.

Dalam audiensi tersebut, Aliansi menyampaikan presentasi yang menyoroti berbagai miskonsepsi, kelambanan, dan kesalahan pemerintah dalam menangani COVID-19. Setelah itu, Prof. Wiku menyampaikan pemaparan lengkap mengenai usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani COVID-19 dan pentingnya peran mahasiswa dan masyarakat untuk mendukung pemerintah. Hal tersebut juga ditegaskan oleh pernyataan Andre Rahadian yang menekankan bahwa pola penanganan yang digunakan oleh pemerintah merupakan pentahelix berbasis komunitas.

Sayangnya, setelah pemaparan dari beliau selesai, beliau pamit undur diri sebab harus menghadiri rapat. Akhirnya, sesi tanya jawab dilanjutkan hanya dengan asisten Prof. Wiku, yaitu Dayu Ratih. Aliansi kemudian menanyakan beberapa pertanyaan yang menyasar ketidak jelasan dari penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Dayu kemudian justru menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menekankan upaya behavior change yang juga dikampanyekan pemerintah dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk tes COVID-19.

BACA JUGA:  ILUNI UI Bagikan 4.050 Paket Sembako untuk Masyarakat dan APD Tenaga Medis

Dari audiensi tersebut didapatkan beberapa kesimpulan dari penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Pemerintah telah melakukan tindakan pencegahan yang berorientasi preventif dan promotif. Pemerintah juga telah membuat layanan khusus kesehatan mental bernama Sejiwa yang dapat diakses lewat hotline 119 ekstensi 8. Meski begitu, terdapat halangan berupa ego sektoral dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah yang menyebabkan lambatnya sinkronisasi data COVID-19. Untuk sekarang, pemerintah fokus pada behavior change dari masyarakat dengan kampanye perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat dan dapat mencegah COVID-19 secara masif.

Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas laboratorium untuk tes COVID-19. Ketika ditanya terkait rencana skrining massal melalui rapid test, Gugus Tugas yang diwakili oleh Dayu menjawab jika saat ini pemerintah lebih fokus untuk memperbanyak tes PCR. Terlepas dari semua usaha tersebut, pemerintah yang diwakili Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 masih tidak ingin menerapkan karantina wilayah yang menyeluruh dan belum dapat menjamin kebutuhan masyarakat sepenuhnya di kala pandemi COVID-19. Ketika didesak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Gugus Tugas justru berusaha kembali menekankan usaha behavior change dan peningkatan kapasitas laboratorium, serta berkata bahwa langkah Indonesia yang tidak mengikuti negara lain bukan berarti gagal dalam penanganan COVID-19.

 

Aliansi Indonesia Tanggap Corona
BEM UI, BEM FK UI, BEM FIK UI, BEM FKM UI, BEM FH UI, BEM FPsi UI, BEM FT UI, BEM FF UI, BEM FKG UI, BEM Vokasi UI, BEM FMIPA UI, BEM Fasilkom UI, BEM FIA UI, BEM FEB UI, BEM FISIP UI, BEM FIB UI, BEM FK-KMK UGM, BEM FK UNPAD, ISMKI, dan ISMAFARSI.

Komentar

Berita lainnya