oleh

Akademisi Menghamba pada Scopus, Ambyar

Oleh: Syarifudin Yunus, Dosen Universitas Indraprasta PGRI

Izinkan saya untuk mengklarifikasi judul tulisan ini “Menghamba pada Scopus, Ambyar”.

Menurut KBBI, menghamba itu berasal dari kata “hamba” (nomina) yang artinya 1) abdi; budak belian, dan 2) saya (untuk merendahkan diri). Maka “menghamba” (verba) dapat diartikan mengabdi (kepada). Lalu siapa Scopus? Scopus adalah pangkalan data pustaka yang mengandung abstrak dan sitiran artikel jurnal akademik. Tidak lebih tidak kurang. Sementara “ambyar” itu kata percakapan yang berarti: bercerai-berai; berpisah-pisah; tidak terkonsentrasi lagi.

Tidak dapat dibantah, publikasi ilmiah adalah hal yang penting untuk dilakukan kalangan ilmuwan atau akademisi. Walaupun menurut saya sebagai pegiat literasi, publikasi ilmiah bukanlah satu-satunya sarana untuk mempublikasikan ide gagasan yang cemerlang maupun hasil penelitian. Karena sejatinya, publikasi dapat dilakukan di mana saja. Misalnya melalui koran, majalah, website, dan jurnal ilmiah. Hanya saja, di kalangan akademisi, jurnal ilmiah dianggap paling berbobot dan bergengsi. Karena berimplikasi terhadap tunjangan atau kepangkatan.

Atas alasan itulah dan ditambah kebijakan Kemenristek Dikti, mau tidak mau kalangan akademisi di perguruan tinggi manapun jadi berlomba dan berpacu untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di kancah internasional. Tentu, bentuknya jurnal bereputasi internasional. Hanya sayangnya, jurnal bereputasi internasional itu “disederhanakan” menjadi jurnal yang ter-indeks oleh Scopus. Dan itu sah-sah saja sejauh proses dan kaidah ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun saking sulit dan lamanya proses untuk bisa bertengger di Scopus, para akademisi pun jadi salah kaprah alias kebablasan. Atas spirit “yang penting scopus”, akhirnya kualitas artikel ilmiah tidak lagi terjaga. Silakan diamati, berapa banyak sih artikel ter-indeks scopus yang berkualitas?

Scopus pun jadi makin seperti “dewa” dan didapuk sebagai penentu nasib akademisi atau dosen. Bahkan parahnya, scopus yang notabene juga produk kapitalis kini berkembang menjadi “pengontrol” intelektual akademisi di Indonesia. Katanya, intelektual atau tidak intelektual tergantung berapa banyak artikel atau penelitian kita yang ter-indeks scopus. Semoga asumsi saya ini salah. Sehingga para akademisi itu “tidak menuhankan” scopus. Maka sekarang, ramai beredar di grup WhatsApp, Instragram, dan media sosial di kalangan akademisi berbagai agenda konferensi ilmiah dengan iming-iming manuskripnya akan dipublikasikan dalam prosiding yang terindeks Scopus. Jujur, realitas inilah yang harus dikaji ulang pemerintah terkait dengan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional. Harus dikaji ulang secara serius, apa begitu yang akhirnya diharapkan?

BACA JUGA:  Ramadhan Istimewa di Tengah Wabah Corona

Akademisi harusnya tidak boleh lupa. Biar bagaimanapun hebatnya, scopus tetap saja produk kapitalis. Atas nama bereputasi internasional, scopus pun menjalankan prinsip ekonomi paling dasar, yaitu “meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya”. Bagaimana tidak? Karena scopus pun merupakan bagian dari raksasa bisnis penerbit internasional, Elsevier. Dan di situ, ada perputaran uang besar yang bisa direngguk. Itu pasti.

Bila kita sepakat. Sebenarnya jurnal ilmiah adalah sarana komunikasi hasil telaah dan temuan-temuan ilmiah bidang-bidang keilmuan yang keren. Jadi melalui scopus pun tidak masalah. Sejauh artikel ilmiah diproses secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya berdasar logika. Tapi etika dan hati nurani. Nah, soal etika dan hati nurani ilmiah itu hanya ada di individu akademisinya. Sungguh tidak banyak yang mau belajar. Bahwa untuk bisa tampil di jurnal internasional, objektif-nya harus ada proses yang ketat. Agar telaah dan temuan riset kita betul-betul teruji melalui mekanisme yang seharusnya, bukan yang instan atau kualitas seadanya.

Maka kemudian, scopus pun menimbulkan pro kontra. Karena ada sinyalemen belakangan ini, jurnal berputasi internasional itulah jadi sebab munculnya kecurangan kaum akademisi. Asal ter-indeks scopus jadi curang. Sebut saja cara mendapatkan ID Scopus yang instan dengan bayaran lumayan. Atau timbulnya perilaku “bablas” mensitasi (mengutip, merujuk) karya sendiri dalam menulis karya-karya berikutnya yang belum tentu relevan. Imbauan untuk saling mensitasi di perguruan tinggi. Atau berkongsi agar ter-indeks scopsu walau kajiannya tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan si akademisi. Buat saya, scopus telah bergeser jadi kartel ilmiah; penerbit reputasi internasional yang bermaksud mengendalikan “harga” intelektualitas.Hingga akhirnya terjebak pada “jurnal predator”. Sebuah “pasar gelap” publikasi ilmiah yang menjebak akademisi. Sungguh menyeramkan.

Ini kisah nyata saya. Oktober tahun 2019 lalu, saya ikut mendaftar sebagai pemakalah Konferensi Ilmiah Internasional ICELS dari Pascasarjana UNJ. Bayarnya Rp. 2,5 juta. Setelah itu, panitia menerbitkan prosiding ber-ISBN. Lalu, prosiding itu diterbitkan di SciTePress Digital Library yang bermarkas di Portugal pada 8 Januari 2020. Kemudian salah satu peserta ICELS di Grup WA bertanya pada panitia, apakah setelah di SciTePress akan terbit di jurnal ter-indeks scopus. Panitia menjawab, prosesnya akan dilakukan dan paling cepat konfirmasinya di Januari 2021, itupun belum tentu diterima. Sebagai dosen dengan pengamalan mengajar lebih dari 26 tahun, saya hanya berpikir “oh, begitu ya prosesnya di scopus”. Dan hingga kini, saya cukup tahu saja dan biasa-biasa saja.

BACA JUGA:  Ramadhan Istimewa di Tengah Wabah Corona

Saya sangat setuju dengan tulisan Edi Subkhan dari UNNES (2019) yang menyebutkan bahwa kebijakan soal publikasi seharusnya ditekankan pada keterjagaan kualitas akademik dan tidak melulu menggantungkan diri pada Scopus. Kemenristek Dikti harus mencoba untuk merumuskan ulang pengertian publikasi bereputasi internasional, baik jurnal ilmiah, prosiding, maupun penerbit-penerbit buku internasional. Reputasi ilmiah sebetulnya dibangun oleh komunitas-komunitas intelektual yang pakar di bidangnya masing-masing. Bukan hanya scopus, karena dominasinya yang sangat hegemonik menjadikan banyak pihak mengkritik bias indeksasi Scopus-Elsevier, cara akses, dan soal orientasi bisnisnya.

Reputasi ilmiah sebetulnya dibangun oleh komunitas-komunitas intelektual yang pakar di bidangnya masing-masing. Bukan hanya scopus, karena dominasinya yang sangat hegemonik menjadikan banyak pihak mengkritik bias indeksasi Scopus-Elsevier, cara akses, dan soal orientasi bisnisnya.

Seorang dosen, kawan saya sekampus pun menyebut “Sekarang ini banyak workshop dan konferensi ilmiah diadakan dengan iming-iming Scopus. Hal ini kemudian menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu dalam memfasilitasi dosen-dosen yang “mencintai” scopus, sehingga melahirkan slogan “banyak jalan menuju scopus”. Scopus yang awalnya menjadi momok, ternyata bisa diakali. Banyak komunitas-komunitas dosen yang di dalamnya terselip promosi-promosi menawarkan jasa-jasa indeks scopus. Bahkan sampai menjadi bursa, kita tinggal tunjuk judul mana yang kita inginkan, bayar, dan sesaat kemudian nama kita sudah ber-scopus. Ikhtiar yang luar biasa.

Maka tentu, kita tidak perlu buru-buru bilang scopus tidak perlu. Mungkin perlu,, asal cara-caranya objektif dan tidak keluar dari sikap ilmiah lagi dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berpikirlah yang matang soal ini. Bagaimana bisa ber-indeks scopus. Tapi tidak membuat “kepala orang lain menggeleng-geleng” akibat bungung atau dalam hati bilang, kok bisa?

Jadi, apa yang saya mau katakan di sini?

Saya hanya ingin katakan sama sekali tidak perlu “menghamba pada scopus, bisa ambyar”. Karena sekali lagi buat saya, scopus hanya produk kapitalisme. Sebuah upaya mengkomersialisasi intelektual. Lalu kenapa saya sudi untuk dikomersialisasi. Bila saya memang layak dan pantas di scopus ya silakan. Tapi bila tidak, harusnya scopus memberi tahu saya, apa kurangnya artikel ilmiah saya.

BACA JUGA:  Ramadhan Istimewa di Tengah Wabah Corona

Lebih dari itu, menurut saya, persoalan scopus itu soal ujian tradisi akademik yang dimiliki siapapun. Boleh dosen boleh kampus. Seberapa besar tradisi akademik itu dibangun dalam diri sendiri. Saya menyebutnya “budaya literasi”. Saya harus membaca, saya harus menulis, dan saya pun harus meneliti. Jadi saya cukup puas dengan karya ilmiah yang saya baca dan tulis asla rutin. Ketika budaya literasi itu ada pada diri saya, maka saya merasa sudah cukup. Soal scopus mau menghargai atau tidak, tentu itu bukan urusan saya. Karena buat saya pun, scopus bukan segalanya, bukan pula tuhan saya. Saya hanya menghamba kepada-Nya. Itulah integritas ilmiah yang harus saya jaga dan pelihara. Cukup ideal tapi harus ada ikhtiar dan perilaku nyata. Untuk apa saya punya scopus hebat, tapi tidak ada ciri budaya literasi dalam diri saya. Sering menulis pun tidak.

Scopus memang penting. Tapi proses untuk menjalaninya itu jauh lebih penting.

Maka sebagai akademisi, seharusnya kita tidak terjebak pada penghambaan kepada scopus yang tidak objektif, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Scopus dan jurnal internasional lainnya hanya media. Bukan segalanya. Maka intelektualitas harus dibangun atas dasar bukan hanya logika. Tapi harus melibatkan etika dan hati nurani. Dalam filsafat ilmu, kaum cendikia itu harunsya tidak hanya bertumpu pada ontologi dan epistomologi. Tapi jauh lebih penting, aksiologi; tentang nilai-nilai apa yang diperoleh dari kecerdasan itu sendiri dan apa manfaatnya buat orang lain?

Menurut saya, mahakarya intelektualitas harusnya berujung pada “khairun naas anfa’uhum lin nas – sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain”. Bila saya pandai, lalu apa manfaat kepandaian saya untuk orang lain?

Maka, jangan menghamba pada scopus, bisa ambyar. Bisa tidak jelas lagi sikap ilmiah dan intelektualitas kita … Tabik #BudayaLiterasi #PegiatLiterasi

Komentar

Berita lainnya