oleh

Program Kartu Pra Kerja bagi Karyawan yang di PHK, Solusi Tepatkah?

Oleh: Suci Sri Yundari, S.Pi., Anggota Tim Komunitas Muslimah Menulis Depok

Sedih rasanya, ketika saya melihat video viral beberapa puluh karyawan Ramayana di Depok menangis dan saling berpelukan. Mereka adalah para pekerja yang terkena PHK karena dampak pandemi corona. Alasan pihak manajemen Ramayana Depok mem-PHK karyawannya karena omset penjualan mereka menurun 80% hingga tak mampu beroperasi lagi.

Betul sekali, penyebaran pandemi Covid-19 berdampak pada PHK secara besar-besaran. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja yang dirilis Sabtu, 11 April lalu, jumlah pekerja yang di-PHK sebanyak 160.067 dari 24.225 perusahaan. Dan pekerja yang dirumahkan sebanyak 1.080.765 dari 27.340 perusahaan. Sedangkan, sektor informal yang dirumahkan sebanyak 265.881 pekerja dari 30.466 perusahaan. (www.katadata.co.id)

Demi melindungi masyarakat yang terkena PHK akibat corona, pemerintah pun memberikan solusi dengan mengeluarkan program kartu pra kerja sejak 12 April yang lalu. Selama 3 hari program tersebut diluncurkan, sudah 4 juta orang mendaftar program tersebut. Namun, pemberian kartu pra kerja bagi karyawan yang di PHK, solusi tepatkah?

BACA JUGA:  Netizen Bukan Maha Benar Tapi Maha Sok Tahu

Menurut Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan bahwa peserta akan dipilih secara acak oleh sistem yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan program kartu pra kerja. Hal ini membuktikan pemberian kartu pra kerja bagi karyawan yang di-PHK bukanlah solusi yang tepat. Malah, pemerintah terkesan tidak siap dalam program tersebut serta tidak sungguh-sungguh dalam melindungi rakyatnya. Katanya melindungi rakyat kok pilih-pilih secara acak?

Bahkan, alokasi dana dalam kartu pra kerja digunakan untuk pelatihan online. Biaya pelatihannya juga cukup besar yaitu sebesar 1 juta per-orang. Dan uang tersebut akan diberikan kepada lembaga traning online. Sebagaimana diketahui, salah satu mitra lembaga traning online adalah Perusahaan Ruang Guru milik staf khusus milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi) Belva Devara.

Sangat jelas sekali, terlihat kerja samanya. Yakni kerja sama antara penguasa dan pengusaha. Mereka berkerja sama untuk meraih keuntungan materi dengan memanfaatkan situasi pandemi tanpa memperdulikan kebutuhan rakyat saat ini. Apakah rakyat butuh pelatihan online saat kelaparan?

BACA JUGA:  Apa Itu Literasi ?

Sangat jelas, solusi yang diberikan pemerintah tidak nyambung ke akar permasalahan yang sebenarnya. Di saat ekonomi lagi lesu, rakyat dikasih pelatihan online yang tidak bisa dipakai saat kondisi saat ini dan juga belum tentu bisa dipakai saat kondisi normal. Di sisi lain, rakyat tidak punya uang untuk sembako, listrik serta tagihan kontrakan. Rakyat butuh bantuan uang secara tunai untuk membiayai semua kebutuhanya bukan pelatihan. Apakah pemerintah menunggu matinya rakyat karena kelaparan di jalan?

Inilah bukti kegagalan pemimpin di sistem kapitalisme dalam menghadapi pandemi. Kegagalan ini wajar terjadi karena sistem kapitalisme menafikan aturan Allah untuk mengatur kehidupan. Pemimpin negeri ini tidak mau menerapkan syariat Islam, padahal syariat Islam dapat memberikan solusi saat terjadi wabah menular yakni dengan diterapkan karantina/lockdown.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu janganlah kalian keluar untuk lari darinya.” (HR Bukhari dan Muslim)

BACA JUGA:  Generasi Muslim, Stop Bullying!

Jika saja pemerintah mau menerapkan lockdown, orang yang sakit tidak akan menularkan kepada orang yang sehat. Bukankah dengan rakyat sehat maka roda ekonomi akan berputar?

Akan tetapi, untuk melaksanakan kebijakan lockdown harus didukung dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, selama wabah berlangsung, kebutuhan dasar rakyat baik logistik maupun medis akan ditanggung oleh negara. Pembiayaannya pun diperoleh dari pemasukan negara berasal dari fai’, kharaj serta kepemilikan umum yang dikelola oleh baitul mal. Berbeda halnya dengan sistem kapitalisme, pembiayaannya bersumber dari pajak dan utang.

Pos sumber negara melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan wabah seperti mendorong riset penelitian vaksin untuk mencegah virus corona, juga melakukan tes kepada orang-orang yang bergejala dengan peralatan medis mumpuni. Negara harus mengedukasi masyarakat mengenai pandemi ini.

Komentar

Berita lainnya