oleh

Perlakuan Diskriminasi Masyarakat, karena Minimnya Edukasi

Oleh: Silvia Casmadi, S.T., Mahasiswi Universitas Gunadarma

Di tengah penanganan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, ada saja berita yang menyayat hati bahkan terdengar miris. Pasien positif Covid-19, keluarga, bahkan tim medis yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi ini mengalami perlakuan diskriminatif dari masyarakat berupa pengucilan, pengusiran dari rumah kos hingga penolakan jenazah yang akan dikebumikan.

Salah satunya penolakan jenazah dilakukan oleh sekelompok warga daerah Sewakul, Unggaran, Kabupaten Semarang pada kamis (9/4/2020). Fenomena penolakan ini berdalih untuk perlindungan bagi sekelompok masyarakat itu sendiri, di tengah minimnya pengetahuan mereka tentang penularan virus dari jenazah pasien Covid-19.

Kekhawatiran masyarakat akan pandemi Covid-19 yang tak urung usai dan jumlah kasus yang kian bertambah seolah membuat masyarakat tertutup hati nuraninya bahkan tidak bisa membedakan sikap antara kewaspadaan dan kepanikan. Sikap waspada dan panik ini tentu berbeda, waspada timbul dari pengetahuan yang jelas sebab akibatnya, sedangkan panik diakibatkan dari rasa khawatir berlebih karena ketidaktahuan pada suatu perkara.

BACA JUGA:  Ramadhan Istimewa di Tengah Wabah Corona

Peristiwa pengucilan, pengusiran dan penolakan jenazah di beberapa daerah merupakan hal yang tidak dibenarkan. Penggunaan argumentasi penolakan jenazah korban positif Covid-19 yang dikira akan menularkan virus di lingkungan sekitar pun dirasa tidak masuk akal. Pasalnya, dr. Edi Suyanto SpF, SH, MH selaku kepala departemen kedokteran forensik dan medikolegal RSU dr. Soetomo Surabaya mengatakan bahwa secara ilmiah ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada. Apalagi virus corona. Dia (virus corona) harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati. Sama dengan HIV/AIDS sama H5N1 (Flu Burung).

BACA JUGA:  Ramadhan Istimewa di Tengah Wabah Corona

Padahal, pengurusan jenazah korban Covid-19 yang memiliki kemungkinan untuk menyebarkan virus kepada pengurusnya telah diberi protokol pengurusan jenazah pasien Covid-19 yang dikeluarkan oleh kementerian agama.

Pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan pihak rumah sakit telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jenazah pasien Covid-19 ditutup dengan kain kafan atau bahan dari plastik yang tidak dapat tembus air. Jenazah dapat juga ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali untuk keperluan mendesak seperti autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam.

Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada pemberitaan mengenai penularan virus corona dari negara mana pun.
Dalam Islam, menurut ijma’ para ulama, hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah yang mana apabila tidak ada yang melakukan tindakan, akibatnya semua orang akan memikul dosanya.

BACA JUGA:  Ramadhan Istimewa di Tengah Wabah Corona

Padahal, pernyataan dan cara penanganan yang tepat untuk jenazah pasien Covid-19 telah dipaparkan dengan bahasa atau kalimat yang sedemikian mudahnya untuk dicerna oleh semua kalangan, tapi mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan yang bisa dibilang tidak berprikemanusiaan ini?

Perlakuan diskriminasi masyarakat karena minimnya edukasi dan lambannya informasi yang menyebabkan disinformasi antara pemerintah daerah dan pusat, yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas, yakni pemerintah pusat.

Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah wajib melakukan edukasi kepada masyarakat perihal pengurusan atau pemakaman jenazah pasien Covid-19. Hal ini terlihat pada banyak kejadian pengucilan, pengusiran dan penolakan pemakaman pasien Covid-19 di berbagai daerah. []

Komentar

Berita lainnya