oleh

Pemerintah Tak Tanggap Hadapi Pademi Covid-19

Oleh: Arini Gardinia, Mahasiswi Jurusan Perawat

Sangat mengerikan! Jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 kian hari kian bertambah secara sifnifikan. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, mengumumkan per-Sabtu 28 Maret, jumlah kasus positif COVID-19 bertambah, sehingga total pasien 1.155 pasien positif dengan 102 orang meninggal dunia, 59 orang dinyatakan telah sembuh.

Namun, di tengah banyaknya masalah dan kepanikan sosial yang dialami tanah air, orang nomor satu di RI itu pada awalnya angkat tangan untuk tidak menyatakan status darurat Covid-19. Sebagai Kepala Negara RI, Jokowi tak tanggap dan serius dalam menghadapi pandemi Covid-19. Salah satunya, pemerintah tidak berani memilih kebijakan untuk lockdown daerah-daerah yang menjadi awal mula penyebaran Covid-19. Saat kasus Corona menyentuh angka 172 orang (17/3/2020), belum ada arah strategi yang jelas dari Indonesia selain imbauan social distancing yang amat bertaruh pada kesadaran masyarakat.

BACA JUGA:  Jangan Anti Nasihat!

Keberadaan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan pun tak direspons positif, ditunjukan dengan dimentahkannya gagasan lockdown. “Saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” tukas Presiden Jokowi. Sementara itu praktik tes virus corona masih menyasar kriteria tertentu dan mensyaratkan rekomendasi dokter.

Jubir pemerintah untuk penanganan corona, Achmad Yurianto menukaskan bahwa saat ini Indonesia memang belum memerlukan tes massal. “Karena yang ada masih bisa ditangani kok,” ujarnya. Dampaknya bukan hanya Indonesia masih jauh dari penerapan tes massal, namun angka persebaran virus corona yang kita punya sangat mungkin tidak mencerminkan fakta sebenarnya. Sama sulitnya, membaca persebaran corona dan menerka rencana pemerintah.

BACA JUGA:  Nasib Anak dalam Lingkaran Setan

Walaupun memang, pada Jum’at 20 Maret 2020, Presiden Jokowi sudah melakukan tes cepat (rapid test) Covid-19 ungkapnya di live streaming akun YouTube Sekretariat Presiden. Tes tersebut dilakukan terhadap sejumlah warga Jakarta Selatan yang diduga terinfeksi virus corona karena melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19.

Achmad Yurianto (Jubir pemerintah penanganan Covid-19), dalam konferensi fers, Jumat 20 Maret 2020, mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan satu juta alat pemeriksaan massal atau rapid test covid-19. Pasien yang positif akan ditracing terlebih dahulu untuk menentukan siapa saja yang akan dilakukan rapid test. Namun, pemerintah menegaskan tidak semua orang akan menjalani rapid test.

BACA JUGA:  Generasi Muslim, Stop Bullying!

Dari paparan di atas, menunjukkan Pemerintah Indonesia abai dan tidak serius melindungi rakyat. Buktinya, kian hari wabah Covid-19 semakin merebak, pasien positif Covid-19 serta jumlah korban jiwa banyak berjatuhan. Akankah pemerintah masih lambat dalam penanganannya? []

Komentar

Berita lainnya