oleh

Hari Malaria Sedunia dan Pemenuhan Sdgs

Oleh: Winda Sartika Purba, Statistisi Pertama Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup, BPS

Hari Malaria Sedunia (World Malaria Day) diperingati setiap tanggal 25 April setiap tahun. Peringatan hari malaria sedunia ini mungkin tidak begitu menjadi perhatian dikarenkan pandemi Covid. Peringatan hari malaria sedunia diadakan untuk mengendalikan dan memberantas malaria.

Tahun 2020 hari malaria sedunia mengambil tema “Zero Malaria Starts with Me”. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali bahwa hal ini menjadi kekuatan dan tanggung jawab semua orang di mana pun tinggal untuk memastikan tidak ada yang mati karena gigitan nyamuk. Tema ini bertujuan untuk mengingatkan warga di mana pun, dan khususnya di negara-negara yang dibebani malaria, tentang tanggung jawab pribadi kita semua untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan meminta pertanggungjawaban pemerintah untuk mengakhiri penyakit yang dapat dicegah ini (endmalaria.org).

Di Indonesia jumlah penderia malaria terus mengalami penurunan. Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dengan sumber data dari Buku Profil Kesehatan Indonesia 2018, Kementerian Kesehatan menunjukkan dari tahun 2016-2018 jumlah penderita dan angka kesakitan malaria per 1000 penduduk mengalami penurunan. Angka kesakitan malaria (Annual Parasite Incidence-API) secara nasional cenderung menurun yaitu 0,84 per 1000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 0,68 per 1000 penduduk tahun 2018. Angka nasional terlihat sangat kecil, namun terjadi gap yang sangat besar khusunya untuk Papua, angka API tahun 2018 mencapai 41,31, selain Papua angka API tahun 2018 provinsi lain yang cukup tinggi adalah Papua Barat sebesar 7,95 dan Nusa Tenggara Timur sebesar 3,36.

Angka API merupakan indikator yang penting dan masuk dalam indikator 3.3.3* Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam metadata SDGs API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah.

Secara lebih umum lagi indikator 3.3.3* SDGs terkait kejadian malaria per 1.000 orang tercakup dalam tujuan di Target 3.3 SDGs yaitu diharapkan pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

BACA JUGA:  Apa Itu Literasi ?

Target ini jika dilihat, khususnya terkait malaria berdasarkan data-data sebelumnya perdua tahun mengalami penurunan 0,16, jika keadaan ini terus berlanjut pada tahun 2028 akan memenuhi target SDGs. Jika ingin mencapai nilai ini, maka fokus pemerintah sepenuhnya harus dicurahkan ke provinsi Papua secara khusus diikuti Papua Barat dan NTT. Hal ini sangat penting melihat angka yang cukup berbeda signifikan dengan provinsi lain.

Selain berfokus pada provinsi tertentu, hal yang perlu diperhatikan adalah apa yang menyebabkan angka API menurun atau meningkat, sehingga fokus penyelesaian juga dapat diambil pemerintah. Seperti penjelasan dalam metadata SDGs Indonesia, endemisitas/ tingkat penularan malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vektor, migrasi dan pemindahan penduduk.

Bagaimana sikap yang diambil Indonesia berdasarkan pengaruh-perngaruh diatas perlu dijabarkan satu persatu dan melihat kondisi saat ini. Kebijakan apa yang bisa ditawarkan agar penurunan ini benar-benar dapat terealisasi. Berdasarkan metadata SDGs diatas saya coba mengelompokkan menjadi dua bagian yaitu tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, pembagian ini didasarkan pada semangat yang ditawarkan dalam rangka memperingati hari malaria sedunia yang sudah dijabarkan dibagian awal yaitu untuk menegaskan kembali bahwa hal ini menjadi kekuatan dan tanggung jawab semua orang di mana pun tinggal untuk memastikan tidak ada yang mati karena gigitan nyamuk.

1. Peran Pemerintah

Bagian pertama ini mencakup sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, serta upaya penanggulangan vektor. Ranah ini berkaitan dengan pemenuhan fasilitas kesehatan di Indonesia. Pembangunan rumah sakit menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah RS di seluruh Indonesia sebanyak 2.813 unit hingga akhir 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 2.269 RS Umum dan 544 RS khusus (katadata.co.id). Selain pembangunan rumah sakit, pengukuran standar yang dilakukan sebenarnya adalah rasio tempat tidur dibandingkan jumlah penduduk, investor.id menyatakan bahwa secara umum, berdasarkan data, rasio jumlah tempat tidur dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 1,21:1.000. Artinya, per 1.000 pendudukan, hanya tersedia 1,21 tempat tidur perawatan di rumah sakit. Saat ini, dengan populasi sekitar 260 juta jiwa, di Indonesia terdapat sekitar 310.000 tempat tidur perawatan di rumah sakit.

BACA JUGA:  Jangan Anti Nasihat!

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meskipun tidak memiliki aturan mengenai rasio ideal, merekomendasikan rasio 5:1.000, atau 5 tempat tidur perawatan di rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Angka ini seharusnya menjadi rujukan untuk pembenahan fasilitas kesehatan di Indonesia. Selain fasilitas kesehatan tantangan konsumsi obat yang mengakibatkan resistensi dan upaya penanggulangan vektor perlu menjadi agenda lainnya yang menjadi perhatian.

2. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Bagian kedua untuk pola perubahan iklim yang terjadi merupakan tanggungjawab yang tidak bisa lepas dari pemerintah maupun masyarakat. Pola perubahan iklim terhadap peningkatan jumlah penderita malaria juga dicakup dalam frameword terkait lingkungan yaitu Framework for the Development of Environment (FDES) terkait topik penyakit yang ditularkan melalui vektor dalam hal ini ditularkan oleh organisme (mis., insects dan arachnids) yang membawa virus, bakteri, protozoa dan patogen lainnya. Umumnya penyakit yang ditularkan melalui vektor meliputi malaria, dengue fever, yellow fever dan lyme namun tidak terbatas pada penyakit ini saja. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui vektor secara langsung dipengaruhi oleh perubahan iklim, khususnya oleh perubahan pola hujan dan banjir.

Hal senada disampaikan Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kirana Pritasari, saat membuka sesi seminar pada tanggal 2 Oktober 2019, beliau menegaskan bahwa perubahan iklim akan mengakibatkan penambahan sekitar 250.000 kematian per tahun antara tahun 2030 dan 2050. Penambahan jumlah kematian ini terutama disebabkan oleh malaria, diare, pajanan suhu panas, dan kekurangan gizi.

Perubahan iklim yang bisa kita antisipasi sebagaimana tertuang dalam FDES bahwa penyakit yang ditularkan khususnya oleh perubahan pola hujan dan banjir. Hal ini tentunya dekat dengan kita, banjir dapat diatasi dengan pengelolaan sampah yang baik oleh pemerintah maupun perilaku masyarakat.

Pemerintah bertanggungjawab terhadap fasilitas pembuangan sampah, data hasil pengukuran Potensi Desa (PODES) 2018 oleh BPS menunjukkan bahwa tempat penampungan sampah sementara (TPS) hanya tersedia di 16.005 dari 83.931 desa atau sekitar 19,07 persen desa. Data ini menunjukkan peran pemerintah yang perlu ditingkatkan.

BACA JUGA:  Merangkul Milenial, Kenali dan Pahami Karakteristiknya

Selain pemerintah, masyarakat juga mengambil peran dan tanggungjawab agar tidak membuang sampah ke perairan, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Ketahanan Sosial (Susenas Modul Hansos) 2017 oleh BPS, menunjukkan bahwa terdapat 10,5 persen rumah tangga membuang sampah ke sungai/got/selokan. Data ini juga tentu menjadi perhatian masyarakat ditengah-tengah peran yang harus diambil dalam rangka memperingati hari malaria sedunia.

Bagian ketiga untuk gaya hidup, migrasi dan pemindahan penduduk. Gaya hidup ditengah pandemi covid tidak dapat dipungkirin menjadikan masyarakat yang memiliki gaya hidup yang higienis, mulai dari mencuci tangan, menyemprotkan disinfektan, dan mandi sehabis keluar rumah. Perilaku ini tentu tidak hanya akan membuat terhindar dari Covid tetapi juga malaria.

Selain gaya hidup migrasi dan pmindahan penduduk dapat diartikan agar orang yang sakit seharusnya tidak berpergian agar orang lain tidak tertular dikarenkan malaria adalah penyakit menular melalui vektor. Tidak dapat dipngkuri hal ini juga menjadi kemajuan ditengah pandemi covid, masyarakat dikontrol pergerakannya dan dicek suhu badannya, sehingga hal ini juga mencegah penularan malaria. Pandemi yang menimpa dunia saat ini mengubah gaya hidup masyarkat menjadi lebih baik dan diharapkan akan terus berlangsung ketika pandemi ini berakhir.

Tema “Zero Malaria Starts with Me” bukan menjadi hal yang sulit untuk ikut berkontribusi didalamnya. Pemerintah memiliki peran yang sentral mulai dari penyiapan fasilitas kesehatan dan membuat kebijakan-kebijakan yang menghambat, mengurangi, bahan mengakhiri keberadaan penyakit malaria.

Selain itu ketika tema menyatakan “Zero Malaria Starts with Me”, kita sebagai masyarakat dapat turut bertanggung jawab secara pribadi untuk melindungi masyarakat dari penyakit mulai dari pencegarah banjir dengan tidak membuang sampah ke perairan, tidak berpergian ketika sakit, dan pola hidup bersih.

Segala kesiapan dan kontribusi pemerintah dan masyarakat diharapkan pada akhirnya pemenuhan SDGs 3.3 pada tahun 2030, mengakhiri epidemi malaria, dapat tercapai.

Komentar

Berita lainnya