oleh

Minimnya Pengolahan Sampah Elektronik di Indonesia

Sampah Elektronik merupakan salah satu jenis sampah yang berbahaya karena dapat melepaskan berbagai logam berat ke lingkungan. Pada tahun 2016, Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara penyumbang sampah elektronik terbesar di dunia, yaitu menghasilkan sebanyak 1,3 juta ton sampah elektronik. Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan sampah elektronik di Indonesia masih bersifat informal dan lebih banyak fokus pada perpanjangan terhadap masa pakai sampah elektronik. Pengelolaan sampah elektronik oleh sektor informal banyak dilakukan di Indonesia karena biayanya yang murah dan permintaan untuk pemakaian peralatan elektronik bekas atau secondhand sangat tinggi. Di Indonesia sendiri jumlah industri pengelolaan limbah elektronik yang legal pun masih terbatas dan umumnya berlisensi untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan.

Adapun regulasi mengenai sampah elektronik belum ada di Indonesia, namun terdapat beberapa peraturan yang bahasan di dalamnya dapat dikaitkan dengan sampah elektronik. Contoh peraturan-peraturan tersebut seperti Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Limbah B3, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah elektronik terdiri dari berbagai kandungan logam berat yang berbahaya bagi kesehatan. Kandungan logam berat tersebut terdiri dari timbal, kadmium, kromium, merkuri, dan lithium. Kandungan logam pada sampah elektronik yang tidak ditangani secara tepat dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar, seperti yang terjadi di Indonesia.  Kasus pencemaran air akibat kontaminasi logam berat limbah sampah elektronik telah terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Kontaminasi logam berat pada air sumur di daerah Munjul (Jakarta Timur) telah menyebabkan terjadinya gatal-gatal dan gangguan saluran pernapasan penduduk sekitar, serta terdeteksinya kandungan timbal pada 40 siswa Cinangka (Bogor) dan Curug (Tangerang) yang telah melewati ambang batas >10 mikrogram perdesiliter. Selain air dan tanah, kontaminasi logam berat pada jalur udara terjadi di Serpong (Tangerang Selatan). Udara ambien pada daerah tersebut terdeteksi mengandung timbel di atas ambang batas yaitu 1,8 – 6 mg/m3. Fenomena terjadinya kontaminasi logam berat seperti pada kasus-kasus tersebut, dapat berpotensi menyerang organ target, seperti timbal dan kadmium yang dapat menyerang sistem saraf, serta kandungan logam berat lainnya seperti merkuri, kromium, dan lithium yang dapat menyebabkan gangguan pada organ sistem pernapasan.

BACA JUGA:  Penjahat Disabilitas Dimulai dari Pikiran

Melihat banyaknya sampah elektronik yang dihasilkan, maka diperlukan tindakan preventif, misalnya merancang produk elektronik menjadi lebih ramah lingkungan. Adapun untuk meningkatkan efektivitas dari daur ulang sampah elektronik, perlu dilakukan beberapa hal yaitu 1) memaksimalkan penerapkan Extended Producer Responsibility, dimana perusahaan-perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembuangan sampah elektronik yang mereka hasilkan; 2) sistem pengumpulan sampah elektronik yang lebih kreatif, seperti menyediakan melakukan pick-up untuk konsumer yang memiliki sampah elektronik. Apabila kedua hal tersebut diterapkan, maka sampah elektronik akan berakhir di tangan pendaur ulang formal dan berlisensi sehingga sampah elektronik akan ditangani dan dikelola sesuai standar dan prosedur.

BACA JUGA:  Riset Harvard: 1 Skill Sederhana yang Dapat Meningkatkan Produktivitas Anda

Untuk menyelesaikan permasalahan dampak daur ulang sampah elektronik pada kesehatan lingkungan, maka dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan penghasil sampah elektronik, institusi pendaur ulang sampah elektronik dan juga masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang lebih komprehensif mengenai sampah elektronik, peningkatan kapasitas sektor-sektor yang terkait agar dapat mencapai target yang ditentukan, sistem monitoring dalam memastikan implementasi peraturan yang telah dikeluarkan, serta didukung oleh partisipasi masyarakat dalam membantu menyukseskan target yang ingin dicapai, maka diharapkan permasalahan ini dapat segera terselesaikan.

BACA JUGA:  Narkoba dan Dampaknya pada Perekonomian Negara

Penulis: Farida Khoirotin Novaisa, Gustiantira Alandi, Qory Rahmaniah, Silvia Refina Dewi, Ummi Salamah
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

Komentar

Berita lainnya