oleh

Melacak Agenda Rusia dalam Konflik Libya

Live Update COVID-19 Indonesia

1.677
Positif
157
Meninggal
103
Sembuh

Live Update COVID-19 Dunia

938.923
Positif
47.314
Meninggal
195.416
Sembuh

Dua pekan yang lalu, Libya sempat menemui kabar gembiranya. Perang saudara yang tak berujung akhir, diberitakan akan segera menemui kedamaiannya. Namun ternyata, ketentraman yang diidam-idamkan hanya menjadi angan-angan belaka.

Baru saja akan terwujudnya gencatan saja, Libyan National Army (LNA) yang dipimpin oleh Haftar meninggalkan meja perundingan di Moskow. Perjanjian gencatan senjata pun tidak ditandatanganinya. Padahal lawannya, Sarraj dari Government of National Accord (GNA) menandatangani dokumen gencatan senjata secara sukarela (Republika, 2020).

Sekarang, pasukan Haftar akan melaju 120 kilometer ke Timur Misrata, dekat kota Abugrein. Dalam perjalanannya ke Abugrein, pasukan ini berhasil merebut dua kota Libya, yakni Qaddaheya dan Wadi Zamzam. Menurut Jalel Harchaoui, ahli Libya di Netherlands Institute of International Relations, langkah penaklukan Misrata adalah strategi Haftar untuk memperlemah pertahanan GNA (apnews, 2020).

Awal bulan ini pun, LNA sudah merampas beberapa terminal ekspor minyak di sepanjang ladang minyak selatan. Sebagai akibatnya, Libya telah mengalami kerugian lebih dari $ 255 juta, karena menutup ladang minyak. Potensi 800.000 barel minyak per hari yang biasanya diekspor oleh GNA, tidak bisa dijual akibat perbuatan LNA ini. Mematikan minyak Libya selalu menjadi senjata utama Jenderal Khalifa Haftar untuk “membunuh” GNA (OILPRICE, 2020).

Haftar berdalih bahwa pelumpuhan minyak Libya ia lakukan untuk “menghapus” Gubernur Bank Sentral Libya Sadiq Al-Kabir. Selain itu, Haftar juga berharap Libya bagian Timur mendapatkan distribusi pendapatan minyak yang lebih adil (Bisnis.com, 2020).

BACA JUGA:  Perintah Agama dalam Menjaga Kesehatan; Bentuk Ikhtiar Pencegahan Penyebaran Covid-19

Merespon hal ini, masyarakat Internasional akhirnya bersepakat untuk mendorong gencatan senjata dan menegakkan embargo senjata. Pertemuan puncak di Berlin memperkuat resolusi dunia untuk menyudahi konflik Libya yang berkepanjangan ini. Sekutu Haftar, termasuk Rusia turut bergabung dalam pertemuan ini. Padahal menurut surat kabar Prancis Le Monde, Rusia sudah membantu Haftar sejak tahun 2015 (LibyaObserver, 2020).

Menurut Souleimanov dalam jurnalnya yang berjudul “Russia’s Policy in the Libyan Civil War: A Cautious Engagement”, Rusia tidak pernah mengambil posisi berpihak pada salah satu kubu Libya. Malahan, ia cenderung bersikap netral (Souleimanov, 2020).

Walau Rusia membantu LNA, Rusia juga terus berhubungan dengan GNA. Bahkan Rusia bersedia untuk mendukung pemerintah Sarraj, mengakui otoritas resmi Libya dan menyerukan dialog atas konflik Libya. Ibarat sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Langkah yang dilakukan Rusia sangat menguntungkan dirinya. Ia tetap bisa meluluskan agendanya untuk peralatan perangnya kepada LNA, sekaligus dapat meningkatkan pengaruh di Timur Tengah melalui GNA (Al-Monitor, 2020).

Kendati demikian, dalam kontestasi kepentingan di Libya, Rusia kurang berpengaruh jika dibandingkan dengan Eropa (Stepanova, 2018). Terlebih lagi, Moskow tidak menggunakan hak veto-nya di Dewan Keamanan PBB atas sengketa Libya. Sebab Eropa adalah importir minyak dan gas alam Rusia terbanyak. Lantas Rusia yang memiliki kebijakan luar negeri untuk meningkatkan pengaruhnya di negara yang membutuhkan minyak, sangat ingin mengamankan hubungannya dengan Eropa.

BACA JUGA:  Hikmah di Balik ‘Stay at Home’

Libya sendiri memiliki cadangan minyak sebanyak 46,4 miliar barel, yang mana jumlah ini merupakan yang terbesar di Afrika dan kesepuluh di dunia. Cadangan gas alamnya pun diperkirakan mencapai 53 triliun kaki kubik pada tahun 2018, dimana jumlah ini berhasil menempati posisi ke-22 di dunia. Libya pun diduga telah mengirim banyak minyak dan gas ke Italia, Prancis selatan, dan negara-negara lain di Eropa Selatan, dengan melalui pelabuhan laut dan terminal minyaknya.

Maka dari itu, Rusia menyerahkan Libya kepada Eropa, yang lebih bergantung kepada ekspor minyak Libya. Keputusan ini nampaknya merupakan keinginan Putin, karena ia sangat ingin memperbaiki hubungan dengan Eropa.

Selain itu, hubungan antara Rusia dengan Haftar cenderung pragmatis. Lebih tepatnya, Moskow menggunakan LNA untuk meningkatkan pencitraannya, menunjukkan ke publik bahwa dirinya berhasil menumpas terorisme. Apalagi mengingat Libya memiliki ancaman terrorisme yang besar, karena tidak memiliki sistem pemerintahan yang jelas.

Di samping itu, Rusia juga telah menjalin hubungan dengan UAE dalam rangka membasmi jihadis yang keras. Hal itu dikarenakan Rusia memiliki prioritas kebijakan di Timur Tengah, diantaranya mengurangi islamis yang esktsrem dan radikal.

BACA JUGA:  Pemerintah Tak Tanggap Hadapi Pademi Covid-19

Relasi Rusia dengan oposisinya dalam konflik ini, yakni Turki, juga tidak terlalu buruk. Meskipun hubungan diantara keduanya sempat pecah pada tahun 1992 dan 2015, nampaknya masa depan Rusia-Turki akan terlihat sangat cerah.

Buktinya belakangan ini, Rusia dan Turki meresmikan TurkStream, sebuah jalur pipa bawah laut sepanjang 930 kilometer, yang terbentang dari Anapa di pantai Laut Hitam Rusia hingga ke Kiyikoy, sebelah barat Istanbul. Pipa ini nantinya akan menyalurkan gas Rusia menuju Turki, serta membuka jalan untuk Rusia agar bisa menjualkan gasnya ke Eropa.

Sehingga untuk ke depannya, kemungkinan besar Rusia akan terus mencoba menyelesaikan konflik ini secara damai, dilandaskan dengan niat yang pragmatis. Karena ketika Moskow memutuskan untuk berpihak pada salah satu kubu Libya, yang dipertaruhkan adalah hubungannya dengan Eropa dan Turki. Sudah jelas Rusia tidak ingin mengulangi kesalahannya yang pernah berpihak pada salah satu pihak dalam konflik Libya.

Intinya, Rusia tidak pernah memiliki sekutu abadi di Timur Tengah. Semua keberpihakan Moskow bersifat situasional dan kondisional, yang mana mengutamakan kepentingan nasional Rusia. Mereka sangat berharap kehadirannya di Libya bisa memenuhi kepentingan negara, mengejar kedekatan dengan Barat dan menguntungkan kelompok-kelompok Rusia tertentu.

Habibah Auni, Universitas Gadjah Mada

Komentar

Berita lainnya