oleh

Kondisi Ekonomi Digital Global dan Nasional

Live Update COVID-19 Indonesia

1.155
Positif
102
Meninggal
59
Sembuh

Live Update COVID-19 Dunia

660.175
Positif
30.643
Meninggal
141.464
Sembuh

Pasar ekonomi digital secara global mencapai USD 1,9 triliun atau sekitar Rp 27.550 triliun pada tahun 2014. Nilai ini dihitung dari transaksi e-commerce dan belanja digital advertising. Pasar ini diperkirakan akan tumbuh 15 persen hingga tahun 2020. Muslim adalah konsumen strategis dunia. Nilai transaksinya USD 107 miliar (Rp 1.522 triliun) pada tahun 2014 dan diproyeksikan akan tumbuh 17 persen CAGR menjadi USD 277 miliar atau Rp 4.016 triliun pada 2020. Komunitas ini mewakili hampir seperempat penduduk dunia dan 5,8 persen dari ekonomi digital global pada tahun 2014.

Ekonomi digital muncul dari perpaduan ekonomi dan teknologi. Ruang lingkupnya dikerucutkan dalam bisnis e-commerce dan fintech. Menurut laporan Thomson Reuters (2015), ekonomi Islam digital memiliki pasar yang potensial di beberapa sektor industri, mulai dari pendidikan, makanan halal, pariwisata halal, fesyen Muslim, farmasi dan kosmetik halal, dan keuangan Islam. Potensi yang paling besar terdapat di sektor fesyen Muslim, farmasi — kosmetik, dan keuangan Islam. Bentuk produk ekonomi digital yang paling strategis untuk dikembangkan adalah dari sisi e-commerce, mulai dari retail, marketplace, dan sharing economy.

Regulasi untuk mengatur fintech dapat diatur ke dalam kerangka peraturan yang sudah ada atau yang baru. Sebuah prinsip panduan yang penting adalah netralitas; memastikan bahwa peraturan tidak mendukung satu entitas atau bentuk aktivitas di atas yang lain, asalkan risikonya sama (BIS (2018). Untuk alasan ini, pihak berwenang dapat menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk jenis aktivitas tertentu, seperti pada fintech yang melibatkan investor dan konsumen ritel. Misalnya, di Australia dan Belanda, fintech penyedia pinjaman harus mengajukan permohonan untuk lisensi khusus (dan memenuhi persyaratan ketat yang terkait) untuk memfasilitasi pinjaman kepada konsumen.

Di Amerika Serikat, platform yang terlibat dalam penyaluran kredit diwajibkan untuk mengajukan perizinan di setiap negara bagian tempat mereka beroperasi. Karena alasan ini, banyak platform bermitra dengan bank untuk membuat pinjaman yang disetujui secara online. Ada praktik serupa di Jerman: Platform fintech dilarang terlibat dalam pinjaman tanpa lisensi perbankan dan pengawasan prudensial terkait.

Sejumlah negara telah memperkenalkan peraturan baru yang spesifik dan dengan lisensi tertentu. Semua perubahan ini terjadi sejak tahun 2015, dan pada beberapa negara, ketentuan spesifik ini baru diterapkan. Misalnya, Brasil dan Meksiko memperkenalkan peraturan baru dan praktik perizinan pada awal 2018. Lisensi untuk mengoperasikan platform kredit fintech dapat tunduk pada persyaratan umum untuk pengaturan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai, serta aturan yang ditargetkan, seperti untuk mengelola uang nasabah. Persyaratan modal minimum telah diberlakukan di Spanyol dan Kerajaan Inggris, dan akan mulai berlaku di Swiss pada Januari 2019. Pada tahun 2016 pemerintah Cina mulai memperkenalkan aturan baru untuk melarang beberapa model dan praktik bisnis berisiko tinggi.

Pada saat yang sama, banyak pihak berwenang berusaha memastikan bahwa kerangka peraturan tidak menghambat inovasi dan market entry. Hal ini sangat mendasar dalam ekonomi pasar yang sedang berkembang. Efisiensi dan manfaat akses berpotensi besar. Pihak berwenang di berbagai yurisdiksi telah menempatkan fasilitator inovasi, termasuk “regulatory sandboxes” untuk menguji teknologi baru dalam lingkungan yang terkendali; “Hub inovasi” yang mendukung perusahaan baru yang menavigasi peraturan yang ada; dan “akselerator” yang mempromosikan tugas spesifik dari relevansi kebijakan, terkadang dengan dukungan pendanaan. Beberapa yurisdiksi telah memperkenalkan insentif pajak khusus untuk investor, seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, dan sering diproyeksikan menjadi pasar terbesar untuk perdagangan digital di Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, negeri ini telah mengalami kemajuan dalam digitalisasi, sebagaimana tercermin dari meningkatnya pengguna Internet dan pembeli online. Untuk itu, semua stakeholder perlu mengatasi sejumlah masalah penting untuk sepenuhnya merealisasikan potensi ekonomi digital.
Pertama, infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Penggunaan internet mencapai 25,4 persen dari populasi pada tahun 2016. Ini menempatkan Indonesia di atas, Laos dan Myanmar.

Sementara itu, kecepatan koneksi internet Indonesia juga lebih lambat daripada di banyak negara tetangganya, seperti Cina dan Vietnam. Harga Internet broadband di Indonesia juga di atas rata-rata regional, terutama karena merupakan negara kepulauan, yang membuatnya secara teknis lebih sulit untuk menyediakan jaringan Internet di seluruh negeri.

Meskipun pemerintah telah mulai memperluas jaringan pita lebar domestik melalui Proyek Palapa Ring, masih banyak hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mengejar rekan-rekan regionalnya dalam hal infrastruktur. Tantangan besar lainnya yang dihadapi Indonesia adalah sumber daya manusia. Banyak start-up Indonesia menghadapi kesulitan dalam mencari pekerja terampil dengan keahlian yang relevan di dalam negeri. Sehingga mereka terkadang harus menyewa programmer atau teknisi dari negara lain, seperti India. Ketika ekonomi digital di Indonesia semakin besar dari waktu ke waktu, akan ada kebutuhan yang meningkat untuk pekerja yang mengkhususkan diri dalam programmer, desain web, keamanan Internet, big data dan bidang-bidang utama lainnya.

Ana Rohana
Mahasiswa STEI SEBI

Komentar

Berita lainnya