oleh

IDEAS: Indonesia Butuh Reformasi Ekonomi yang Kuat

JAKARTA— Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) kembali menggelar diskusi publik tentang kemiskinan di Indonesia. Diskusi diselenggarakan di Jati Padang, Pasar Minggu, pada Selasa (14/1/2020).

Diskusi IDEAS bertajuk “Ilusi Mobilitas Ekonomi”, dengan narasumber Siti Nur Rosifah selaku peneliti IDEAS dan Yusuf Wibisono selaku Direktur IDEAS, serta mengundang para aktivis sosial, aktivis masyarakat, serta ekonom.

Dalam paparannya, Yusuf menyampaikan transisi dari miskin ke sejahtera adalah proses yang sangat sulit, terjal, dan berliku. Apalagi jika garis kemiskinan dinaikkan. Padahal, sudah barang tentu semakin bertambahnya era, garis kemiskinan juga semakin meningkat.

“Dulu orang miskin itu tidak punya telpon genggam, tidak punya motor, atau mungkin juga kurang paham tekhnologi. Sekarang jika kita lihat, semua orang tidak akan lepas dari yang namanya smartphone,” terang Yusuf.

Di samping itu, anak-anak dari keluarga miskin semakin sulit mengejar status ekonomi orangtuanya. Keluarga kelas menengah sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama mereka yang minim akan tabungan ataupun aset. Pikiran mereka terfokus bukan untuk bagaimana menjadi kaya, melainkan bagaimana untuk tetap bertahan hidup.

BACA JUGA:  Tingkatkan Layanan Publik, Dirut KAI Gelar Inspeksi Dadakan

Sementara, kalangan keluarga kelas atas sudah tak pernah terpikir bagaimana besok bisa makan. Yang terpikir adalah bagaimana menjadikan status keluarganya tetap berada di posisi atas serta semakin meningkat di generasi anak cucunya.

“Kesenjangan ekonomi dari dulu hingga kini tetap saja ada. Jika diperhatikan, orang-orang kapitalis yang di atas adalah kalangan-kalangan mereka sendiri,” papar Yusuf sembari menunjukkan daftar orang-orang kaya di Indonesia.

Bisa dilihat memang, fakta di mana orang-orang terkaya di Indonesia saat ini adalah orang atau bagian dari keluarga terkaya pada masa sebelumnya.

“Mereka semua ini saling berkaitan. Kelak anak-anaknya juga tentu akan saling terkoneksi di antara mereka-mereka ini. Jadi, jika ingin naik ke kelas atas ya harus mampu menjangkau orang yang di atas. Mempunyai jalur perkenalan misalnya, atau kerja sama, atau bisa juga pernikahan,” lanjutnya.

Dalam ilusi mobilitas ekonomi masyarakat, transisi anak keluarga miskin dan kelas menengah dibagi menjadi empat kuadran. Kuadran I diisi oleh orang-orang miskin, kuadran II diisi oleh kelas menengah baru (yang sebelumnya miskin atau menempati kuadran I), kuadran III diisi oleh orang-orang kelas menengah, kemudian pada kuadran IV diisi oleh kelas menengah yang rentan untuk miskin (atau bisa dikatakan peralihan dari kuadran III).

BACA JUGA:  Tingkatkan Layanan Publik, Dirut KAI Gelar Inspeksi Dadakan

Berdasarkan ilusi tersebut, Nur Rosifah memaparkan, menurut data yang dihimpun oleh IDEAS dari IFLS (Indonesia Family Life Survey) dalam rentang 21 tahun (1993-2014), ditemukan bukti empiris bahwa kelompok kaya jauh lebih mampu mempertahankan kesejahteraannya dibandingkan kemampuan mobilitas vertikal si miskin. Untuk mencapai kuadran II dari kuadran I sangatlah sulit. Sedang yang turun dari kuadran III ke kuadran IV sangat sedikit. Data tersebut membuktikan bahwa untuk mencapai kesejahteraan dari kemiskinan sangatlah sulit. Sedangkan yang sudah kaya, sedikit yang terjatuh ke kelompok rentan miskin.

“Dari 3.319 anak yang besar di keluarga tidak miskin pada 1993, 96,6 persen diantaranya mampu menjaga tingkat kesejahteraannya dan tidak miskin pada 2014. Hanya 3,4 persen diantaranya yang jatuh menjadi miskin. Si kaya memiliki peluang jauh lebih besar untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya dibandingkan si miskin,” papar Nur Rosifah.

IDEAS mencoba melakukan simulasi kenaikan garis kemiskinan dua kali lipat untuk memastikan bahwa kelompok miskin benar-benar telah sejahtera. Namun hasilnya terlihat jelas bahwa memang sangat sulit bagi kelompok miskin untuk naik ke kelas yang lebih tinggi.

BACA JUGA:  Tingkatkan Layanan Publik, Dirut KAI Gelar Inspeksi Dadakan

Dengan standar kemiskinan yang lebih tinggi, dari 2.120 anak yang besar di keluarga miskin pada 1993, hanya 57,8 persen diantaranya yang mampu naik ke kelas yang lebih tinggi pada 2014. Sedangkan 42,2 persen diantaranya tetap miskin. Dengan standar kemiskinan yang lebih tinggi, dari 1.612 anak yang besar di keluarga tidak miskin pada 1993, 80,7% diantaranya mampu bertahan sebagai kelas menengah di 2014.

Yusuf menambahkan, keadaan kemiskinan di Indonesia tak lepas dari pengaruh politik. Kekuatan kapital telah mendominasi sistem politik paska krisis. Oligarki ekonomi mampu merubah peta dukungan suara. Motivasi keamanan dan mempertahankan kakayaan menjadi faktor terpenting bagi para elit kapital dan politik.

“Pasca reformasi, Indonesia ternyata tidak beranjak dari negara patrimonial. Dibutuhkan reformasi ekonomi yang kuat untuk mencegah negara plutokrasi, ketika kekuasaan sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik kapital,” tutur Yusuf. |

Komentar

Berita lainnya