oleh

Sertifikat Layak Nikah Wajib untuk Calon Pengantin

Catin atau Calon Pengantin merupakan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2018, setiap calon pengantin wajib mendaftarkan pernikahannya ke KUA (Kantor Urusan Agama) dengan membawa dokumen-dokumen yang sudah ditentukan. Dokumen yang dimaksud seperti surat pengantar perkawinan dari kelurahan, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, persetujuan kedua calon pengantin, dan izin tertulis orangtua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun. Lalu jika semua dokumen sudah lengkap, apakah bisa langsung menikah?

Untuk saat ini, tentu saja bisa. Tapi untuk calon pengantin yang akan menikah di tahun 2020, sepertinya harus lebih bersabar. Mengapa demikian?

Mulai tahun 2020, pemerintah berencana menerapkan aturan yang mewajibkan setiap calon pengantin memiliki sertifikat layak nikah sebagai salah satu kelengkapan dokumen saat mendaftarkan pernikahan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa sertifikasi layak nikah bagi calon pengantin harus masif dan wajib. Sertifikasi layak nikah yang dimaksud berupa rangkaian bimbingan pranikah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada calon pengantin tentang bagaimana membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Rencananya, program ini akan dilaksanakan dengan sistem offline maupun online. Hal tersebut bertujuan agar tidak mempersulit calon pengantin dalam mendapatkan informasi dan edukasi.

Dilansir dari kemenkopmk.go.id, materi yang akan disampaikan bukan hanya terkait sektor kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan sektor lain. “Dalam bimbingan pranikah ini bukan hanya pembekalan dalam bidang kesehatan reproduksi, agama, ketahanan ekonomi keluarga tetapi juga penguatan ideologi pancasila dalam keluarga,” ujar Muhadjir Effendy.

Selain diberikan pembekalan, calon pengantin juga akan diminta untuk melakukan rangkaian cek kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, Kemenko PMK akan menggandeng Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UMKM serta BKKBN untuk ikut serta memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

Menurut Muhadjir Effendy, masih tingginya kasus infeksi menular seksual (HIV/AIDS), angka kekerasan terhadap perempuan, kasus perceraian, stunting dan rumah tangga miskin salah satu penyebabnya karena tidak adanya bekal yang cukup kepada calon pengantin. Berdasarkan Laporan Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) di Indonesia tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah kasus HIV yang dilaporkan dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019, yaitu dari 11.081 orang menjadi 11.519 orang. Berdasarkan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2018, jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2018 mengalami peningkatan 14% dibandingkan tahun 2017, yaitu dari 348.446 kasus menjadi 406.178 kasus.

Berdasarkan Profil Kemiskinan di Indonesia tahun 2019, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 tercatat berjumlah 25,14 juta orang. Menurut Riskesdas 2018, prevalensi stunting di tahun 2018 menurut dibanding tahun 2013, yaitu dari 37,2% turun menjadi 30,8%. Meskipun prevalensi menurun, angka stunting di Indonesia masih termasuk tinggi, dan salah satu dari sekian banyaknya penyebab stunting adalah pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita. Adanya sertifikasi layak nikah ini betujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian dalam menjalankan fungsi dan perilaku seksual yang sehat dan aman sehingga terhindar dari penyakit infeksi menular seksual (IMS), menekan angka perceraian, kemisikinan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah stunting.

Sertifikasi layak nikah itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak 2004, melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga melalui bimbingan pranikah. Kemudian di tahun 2009, program bimbingan pranikah ini dikenal dengan sebutan Kursus Calon Pengantin dan diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. 491/11 tahun 2009. Pada tahun 2013, dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013, program ini berubah nama menjadi Kursus Pranikah.

Jadi bisa dikatakan program sertifikat layak nikah yang diusung oleh Kemenko PMK merupakan tindak lanjut dari program yang sudah ada. Dengan diwajibkannya sertifikasi layak nikah, diharapkan calon pengantin lebih siap dalam membangun keluarga yang sehat agar nantinya tercipta generasi yang unggul dan sehat dalam rangka menuju Indonesia maju.

Oleh: Rahastiwi Fadilah Utami
Mahasiswa Departemen Biostatistik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

Komentar

Berita lainnya