oleh

Seberapa Jauh Upaya Pemerintah dalam Menangani Kebakaran Hutan di Indonesia?

Secara nasional, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mengalami peningkatan lebih dari 100% hanya dalam waktu 5 tahun. Pada tahun 2014 luas karhutla sekitar 44.411 ha dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 529.266 ha. Secara umum, karhutla dapat terjadi karena aktivitas yang di sengaja atau tidak di sengaja. Karhutla karena aktivitas yang tidak di sengaja jarang terjadi dan ditimbulkan oleh faktor alam, seperti sambaran petir, aktivitas vulkanik gunung berapi, atau musim kemarau panjang yang menimbulkan kebakaran di dalam tanah gambut. Sebaliknya, karhutla karena aktivitas yang di sengaja merupakan faktor penyebab yang paling sering terjadi dan ditimbulkan oleh ulah manusia yang sengaja mengeringkan gambut dan memantik api di permukaan gambut tersebut.

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2019, Doni Monardo, 99% penyebab karhutla di Indonesia pada tahun 2019 adalah ulah manusia. Penyebab karhutla karena ulah manusia dapat menimbulkan dampak yang lebih besar apabila dipengaruhi oleh kondisi alam suatu daerah. Indonesia memiliki banyak hutan dan lahan gambut, musim kemarau panjang, curah hujan rendah, dan angin yang kencang sehingga karhutla dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Besar atau kecilnya dampak karhutla dapat terlihat jelas dari kualitas udara pada suatu daerah. Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah di Indonesia yang mengalami dampak karhutla terparah karena terdapat banyak karhutla pada daerah tersebut. Saking parahnya, kualitas udara di Palembang, Sumatera Selatan dan Sampit, Kalimantan Tengah pernah mencapai status berbahaya, dengan konsentrasi PM10 di Palembang mencapai 631,94 µg/m3 sedangkan di Sampit mencapai 588,78 µg/m3. Dengan demikian, tidak heran apabila BNPB dan Kemenkes per September 2019 mencatat setidaknya 144.219 ribu warga di Sumatera dan Kalimantan terkena ISPA dengan Palembang menjadi kota dengan penderita ISPA terbanyak, yaitu 76.236 warga, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 15.468 warga.

BACA JUGA:  Sobat Milenial, Jadilah Manusia yang Lebih Baik

Gangguan kesehatan juga bukan hanya dialami oleh warga di sekitar Sumatera dan Kalimantan, melainkan sampai ke negara-negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Timor Leste. Selain dari segi kesehatan, karhutla juga menimbulkan adanya fenomena langit merah, yang dikenal dengan istilah mie scattering di Jambi. Menurut Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG tahun 2019, Siswanto, mie scattering terjadi karena hamburan sinar matahari oleh partikel di udara dengan konsentrasi yang sangat tinggi dan memiliki persebaran yang luas, artinya konsentrasi debu pada kabut asap di Jambi sangat tebal. Hal ini tentu menimbulkan kelumpuhan ekonomi dan sosial warga sekitar serta membuat negara-negara tetangga menuntut pemerintah Indonesia untuk segera melakukan upaya terkait karhutla yang hampir terjadi setiap tahun.

Membuat peraturan merupakan salah satu upaya sekaligus hal dasar yang harus dilakukan pemerintah dalam menangani karhutla. Pemerintah sudah banyak mengeluarkan beberapa peraturan mengenai karhutla, antara lain UU PPLH, UU Perkebunan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Daerah. Akan tetapi, seperti kebanyakan permasalahan peraturan yang masih dihadapi Indonesia, peraturan mengenai karhutla masih tumpang tindih dan sangat rancu sehingga perlu adanya penyederhanaan peraturan.

BACA JUGA:  Iuran BPJS Kesehatan Naik Di Tengah Pandemi, Bukti Pemerintah Abai Memahami Kemerosotan Keuangan Masyarakat

UU PPLH Pasal 69 ayat (1) huruf h, Peraturan Menteri KLHK Nomor 10 Tahun 2010, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 menyebutkan laranganpembakaran lahan, tetapi pembakaran lahan tetap diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Pernyataan tersebut jelas mengundang pertanyaan masyarakat mengenai keseriusan dan ketegasan pemerintah terhadap pencegahan karhutla. Salah satu persyaratan diperbolehkannya pembakaran hutan adalah adanya persetujuan dari pemerintah daerah, mulai dari tingkat RT, kelurahan, dan kecamatan. Dengan demikian, tidak hanya pemerintah pusat sebagai pembuat peraturan, tetapi pemerintah daerah sebagai pihak yang memperbolehkan juga memegang peran besar terhadap kejadian karhutla.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki upaya dalam mencegah dan menanggulangi karhutla. Upaya pencegahan yang telah dilakukan pemerintah, yaitu melakukan pemantauan berkala terhadap titik api dan membuat peraturan mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar seperti yang telah disebutkan sebelumnya, walaupun peraturan tersebut tidak dinyatakan secara tegas. Dengan keadaan hutan Indonesia yang sudah memprihatinkan, upaya pencegahan seharusnya lebih ditekankan lagi untuk menghindari dampak yang lebih besar. Pemerintah dapat melarang dan tidak memberikan izin kepada pihak yang ingin membuka lahan dengan cara membakar tanpa pandang bulu serta melakukan pengawasan terhadap oknum-oknum yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal, terutama saat musim kemarau panjang.

BACA JUGA:  Pekerja Stres Saat Pensiun, Apa Sebab dan Solusinya?

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah justru terlihat lebih menyukai upaya penanggulanganan. Membuat hujan buatan dan melakukan water bombing merupakan upaya yang menjadi andalan pemerintah. Selain mengubah tugas TNI dan Polri menjadi pemadam kebakaran, upaya tersebut dinilai kurang efektif dan efisien karena memerlukan waktu yang lama untuk menurunkan hujan, water bombing yang hanya dapat dilakukan di lokasi yang jauh dari pemukiman, serta perlunya biaya yang besar dalam pengadaan sumber daya, seperti garam untuk membuat uap di awan, helikopter, dan lain-lain.

Dalam upaya penegakan hukum, pemerintah telah menangkap pelaku karhutla, melayangkan beberapa gugatan administratif, perdata, bahkan pidana terkait karhutla serta menyegel puluhan perusahaan. Pemerintah juga telah memenangkan gugatan perdata tersebut atas kasus karhutla dengan total ganti rugi sebesar Rp 315 triliun. Akan tetapi, upaya tersebut masih dinilai masih berupa janji-janji awal pemerintah yang sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Bahkan, sampai sekarang ganti rugi yang telah diperoleh pemerintah hanya 1% dari total ganti rugi. Hal-hal tersebut yang masih menjadi PR untuk pemerintah dalam mengevaluasi upaya yang telah dilakukan terkait karhutla!!

Oleh: Safhira Farhani
Mahasiswa Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

Komentar

Berita lainnya