oleh

Meminimalisir Mahalnya Ongkos Politik

Oleh : Ahmad Fedullah*

Pilkada Serentak akan diselenggarakan kembali pada tahun 2020 mendatang. Sebanyak 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak ini. Rinciannya: 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu pun, sejumlah calon kini mulai sibuk mencari kendaraan politik dengan mendaftarkan diri ke partai politik.

Yang menjadi catatan penting, dalam setiap perhelatan Pilkada, salah satu persoalan yang terus menghangat adalah mahalnya ongkos politik. Berdasarkan laporan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif beberapa waktu silam, bahwa ongkos untuk menjadi kepala daerah, minimal Rp 60 miliar untuk menjadi bupati dan minimal 100 miliar untuk menjadi gubernur. Pertanyaannya, mengapa ongkos politik menjadi begitu mahal? Apa solusi untuk meminimalisir masalah tersebut?

Jabatan Politik Ladang Bisnis

Ongkos politik calon kepala daerah menjadi begitu mahal, karena mereka mendefinisikan jabatan politik sebagai ladang bisnis untuk mengeruk kekayaan. Atas dasar inilah mereka rela mengeluarkan modal besar asalkan menang. Mereka berpikir daripada mengeluarkan sedikit modal tetapi kalah, lebih baik mengeluarkan modal besar tetapi menang. Sehingga yang terjadi diantara calon kepala daerah saling berlomba mengeluarkan modal sebesar-besarnya untuk mengejar kemenangan tersebut. Karena kemenangan akan dengan mudah bisa mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan. Tentu saja bisa menambah pundi-pundi kekayaannya.

Memang tidak bisa dipungkiri untuk menjadi kepala daerah tentu membutuhkan modal. Ia harus mencetak Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, sticker dan lain-lain. Kemudian membiayai tim selama kampanye, bahkan membayar lembaga survei untuk mengukur kekuatan suara. Belum lagi di hari pemilihan, ia juga harus menyiapkan operasional para saksi. Jadi dalam politik membutuhkan modal memang sesuatu yang tidak bisa dibantahkan. Tetapi apakah dari segala kebutuhan itu, jika dikalkulasikan sampai harus menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar?

BACA JUGA:  Nasib Anak dalam Lingkaran Setan

Sebagai bahan pertimbangan, saya coba menghitung secara matematis segala kebutuhan operasional tersebut. Ambil contoh Pilkada Kabupaten Serang, Banten berdasarkan data Pemilu 2019. Kabupaten ini terdiri atas 29 kecamatan, 572 desa/keluarahan, 4.606 TPS, dan 1.172.949 DPT. Dengan jumlah DPT tersebut, katakanlah ada dua calon, maka agar aman untuk menang di kabupaten ini harus mendapatkan 700,000 suara. Untuk mendapatkan suara sebanyak itu setidaknya harus menyiapkan anggaran sebagai berikut:

  • Saksi: 4.606 TPS x Rp 300,000 = Rp 1,381,800,000.
  • Biaya Tim sosialisasi: 29 kecamatan x Rp 3,000,000 = Rp 87,000,000
  • Biaya Tim sosialisasi: 572 desa/kel x Rp 1,000,000 = Rp 572,000,000
  • Baliho 4x 6: 29 kecamatan x 3 x Rp 840,000 = Rp 73,080,000
  • Spanduk 2 x 3: 572 desa/kel x 4 x Rp 210,000 = Rp 480,000,000
  • Survei (1.200 responden): 120 surveyor x Rp 1,000,000= Rp 120,000,000
  • Biaya lain-lain: Rp 2,000,000,000
  • Total: Rp 4,713,880,000

Total kebutuhan untuk menjadi Bupati Serang tidak mencapai 5 miliar. Baiklah misalnya kebutuhan lain-lain itu tidak cukup. Katakanlah bisa mencapai 5 miliar. Jadi total pengeluaran mencapai Rp 7,713,880,000. Sebuah angka yang masih logis. Tetapi mengapa kemudian ongkos politik bisa membengkak sebagaimana yang disampaikan oleh Laode tersebut? Tentu hal ini tak terlepas dari pengeluaran kebutuhan “siluman” yang selama ini masih menjadi perdebatan, tetapi sebetulnya sudah menjadi rahasia umum. Apa itu? politik uang dan sebagainya.

Itulah akar persoalan mengapa ongkos politik calon kepala daerah menjadi sangat mahal. Dengan daya tarik jabatan yang menjanjikan penguasaan di segala bidang, ekonomi tentu saja, para calon rela merogoh kocek cukup dalam. Dan ketika terpilih, alih-alih mengerjakan program-program perbaikan di segala bidang, justru sibuk mengembalikan modal dan menambah pundi-pundi kekayaan pribadinya.

BACA JUGA:  Efektivitas Guru dan Siswa dalam Interaktif Pembelajaran Daring di Masa Pandemi

Prilaku para penguasa seperti itu, oleh Ahmad Syafi’i Ma’arif sebagimana dikutip dari Syamsuddin Haris (2014) disebutnya dengan elit yang telah mengalami “mati rasa”. Bukannya memberikan teladan tentang budi pekerti, nilai-nilai luhur, kemanusiaan, kejujuran, dan idealisme, justru para elit mempertontonkan kemunafikan dan ketidakpedulian. Orientasi elit bukannya mensejahterakan rakyatnya, justru mementingkan kekayaan pribadi, kelompok dan golongannya.

Jabatan Politik Ladang Pengabdian

Lalu bagaimana untuk meminimalisir mahalnya ongkos politik tersebut? tentu saja yang harus dilakukan oleh para calon kepala daerah adalah mendefinisikan ulang apa sebenarnya jabatan politik itu? Jabatan politik bukan sebagai ladang bisnis tetapi ladang pengabdian. Jika definisi ini yang dipahami, maka tidak mungkin mereka berlomba-lomba mengeluarkan modal besar untuk menjadi seorang kepala daerah.

Karena mereka tahu bahwa gajih menjadi kepala daerah tidak mungkin cukup untuk mengembalikan modal puluhan miliyar yang sudah mereka keluarkan. Lebih dari itu, beban menjadi seorang kepala daerah itu sangat berat, yaitu bertanggung jawab untuk mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya bukan diri dan keluarganya.

Bagi para calon kepala daerah mendefinisikan jabatan politik seperti itu penting. Pertama, untuk menemukan pemimpin-pemimpin terbaik berdasarkan kapasitas bukan berdasarkan seberapa besar ongkos yang dikeluarkan. Akan sangat sulit calon-calon pemimpin terbaik bisa terpilih kalau harus terus bersaing dengan mereka yang mempunyai modal besar. Para calon kepala daerah harus mulai berani keluar dari budaya “dikendalikan” oleh para pemodal atau oligark. Sehingga pencalonannya benar-benar bertujuan untuk membangun daerah, bertanggungjawab kepada rakyat, bukan kepada para oligark tersebut.

BACA JUGA:  Jangan Anti Nasihat!

Kedua, mendefinisikan jabatan politik sebagai ladang pengabdian juga penting untuk mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi yang selama ini menjangkit para pemimpin kepala daerah di republik ini. Ungkapan masyhur dari seorang negarawan Inggris bernama John Emerich Edward Dalberg Acton, bahwa “Power tend to corrupt”, nampaknya masih sangat relefan sampai saat ini. Berdasarkan laporan KPK, sepanjang 2019 sebanyak 12 kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka atas berbagai kasus rasuah. Jumlah ini memang menyusut tajam dibandingkan data tahun 2018, yang mana sebanyak 29 kepala daerah menjadi pesakitan dalam rompi oranye.

Tetapi apakah kita harus bangga dengan menurunnya jumlah koruptor tersebut? Kita harus memisahkan antara korupsi dan koruptor. Sebagaimana menurut Muhammad Ali (1998) bahwa korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sedangkan koruptor adalah orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Artinya 12 kepala daerah itu hanyalah sedikit dari pelaku korupsi yang sudah ditetapkan sebagai koruptor. Seberapa banyak pelaku korupsi yang masih bebas di luar, kita tidak tahu.

Keberadaan penegak hukum seperti KPK dalam mencegah terjadinya praktik korupsi memang sangat penting, karena KPK salah satu intrumen penting untuk menciptakan clean governance (pemerintahan yang bersih) di negeri ini. Tetap itu satu hal, hal lainnya yang juga sangat penting adalah subjek atau calon kepala daerah juga harus merenungkan kembali jabatan politik bukanlah ladang bisnis tetapi ladang pengabdian.

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia

Komentar

Berita lainnya