oleh

Mati Suri Program UKS

Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) saat ini diragukan keberadaannya. Pernyataan tersebut dapat diutarakan berdasarkan kenyataan bahwa program UKS saat ini hanya bergantung pada kader kesehatan, dimana sekolah belum memiliki kegiatan tersendiri terkait program UKS1. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) belum menjadi program prioritas sekolah di bidang kesehatan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Sejarah panjang program Usaha Kesehatan Sekolah dimulai pada tahun 1956 dalam bentuk project pilot di Jakarta dan Bekasi. Hingga pada tahun 1984, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yaitu, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri kesehatan, menteri agama, dan menteri dalam negeri, yang kemudian menjadi landasan hukum Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)6. Namun, pada kenyataannya kerja Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) seolah-olah hanya dititik beratkan pada satu kementrian, yaitu menteri kesehatan. Dimana peran menteri lain dalam menjalankan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) saat ini?

Kurangnya keselarasan peran yang dimainkan oleh para pemangku kepentingan yaitu, menteri kesehatan, menteri agama, menteri dalam negeri, serta menteri pendidikan dan kebudayaan, menjadi akar masalah “mati suri” UKS yang terjadi. Hingga saat ini banyaknya pemikiran bahwa program UKS merupakan program yang hanya dipegang oleh kementrian kesehatan masih menjadi pedoman pelaksanaan program UKS. Hal tersebut dibuktikan melalui pelaksanaan program UKS yang masih bergantung kepada Puskesmas setempat1. Sekolah belum memiliki kegiatan tersendiri terkait program UKS1. Selain itu, monitoring serta evaluasi berjalannya program UKS yang seharusnya dilakukan oleh kementrian dalam negeri, masih belum terlaksana dengan baik. Alhasil masih banyak sekolah yang belum memiliki program UKS ataupun program UKS yang tidak terlaksana dengan baik.

BACA JUGA:  Saintis Cilik dari Depok Lahir Melalui Ajang OSK 20 Tingkat Nasional

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dapat dilakukan baik oleh kader kesehatan, maupun oleh siswa sebagai bentuk pemberdayaan. Orang tua juga seharusnya ikut mengambil andil dalam program UKS ini, dilihat dari asal usul program UKS yang berangkat dari upaya kesehatan keluarga3. Namun, pada kenyataannya kurangnya pemberdayaan siswa oleh pihak sekolah dalam mewujudkan program UKS masih kerap terjadi. Sekolah hanya mengandalkan kader kesehatan untuk melaksanakan upaya promotif serta preventif dalam bidang kesehatan ini. Tentu, hal tersebut menjadi masalah yang menyebabkan program UKS tidak terlaksana dengan baik, dengan kata lain “mati suri”.

BACA JUGA:  Belajar dari Rumah, Siswa SMP di Depok Harus Berseragam

Bagaimana dampak yang ditimbulkan apabila program UKS ini benar-benar “mati”?

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan usaha promosi kesehatan pada tatanan sekolah1. Tujuan utama dari Usaha Kesehatan Sekolah ialah menerapkan upaya promotif serta preventif dalam bidang kesehatan anak sekolah. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penerapan kantin sehat, piket kebersihan kelas, penanaman hidroponik di pekarangan sekolah, dan lain hal sebagainya. Apabila program UKS ini berujung pada kemusnahan, tenaga kesehatan akan mengalami kesulitan dalam menjangkau upaya promotif serta preventif pada anak usia sekolah. Pada akhirnya akan terbentuk generasi yang tidak mengedepankan upaya promotif serta preventif dalam bidang kesehatan.

Kemudian, apa yang perlu diperbaiki?

Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki permasalahan ini ialah dengan menggerakan masing-masing peran 4 kementrian sesuai dengan pedoman program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang telah dibuat, antara lain

  • Menjadikan program Usaha Kesehatan Sekolah sebagai bagian dari kurikulum dapat menjadi solusi efektif untuk ditempuh oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui hal tersebut, dapat dilakukan pemberdayaan dini kepada siswa dalam menerapkan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan, dengan tujuan untuk membangun generasi sehat yang sedikit sakit.
  • Kementrian Kesehatan juga perlu menjadikan setiap program UKS yang akan dilaksanakan menjadi sebuah upaya promotif dan preventif yang mengedepankan pemberdayaan. Program UKS dapat ditambah dengan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (PKPR), karena selama ini remaja masih kesulitan mengakses PKPR yang tersedia.
  • Peran Kementrian Agama diperlukan untuk mendorong jalannya program UKS pada MI/MTS/MA serta pesantren. Meskipun beberapa sekolah madrasah serta pesantren sudah memiliki program UKS, namun program yang dijalankan belum berlangsung secara maksimal. Program UKS perlu menjadi prioritas pendidikan di bidang kesehatan. Hal ini dapat ditempuh dengan menjadikan program UKS sebagai bagian dari kurikulum agar program UKS dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik.
  • Monitoring dan evaluasi harus terus dilakukan secara berkala oleh Kementrian Dalam Negeri sebagai bahan untuk memperbaiki lagi program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang selama ini telah berlangsung.
BACA JUGA:  Belajar dari Rumah, Siswa SMP di Depok Harus Berseragam

 

Tania Putri Andini
Mahasiswa Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

Komentar

Berita lainnya