oleh

Diplomasi Indonesia untuk Warga Uighur

“Dimana di atas segalanya, hak asasi manusia itu dimulai? Ia dimulai dari sebuah tempat sederhana, dekat rumah kita. Tempat dimana pria, wanita, serta anak-anak mendapatkan perlakuan sama, kesempatan sama, kehormatan sama, tanpa diskriminasi.”
-Eleanor Roosevelt, “First Lady” dan kolumnis dari Amerika Serikat

Hak Asasi Manusia atau HAM bukanlah hak yang bisa lepas dengan mudahnya dari diri manusia. Pun ketika dicopot secara paksa, maka HAM bisa dikatakan telah dilanggar. Kini saudara kita, yakni warga Uighur, HAM-nya sedang mengalami guncangan.

Berdasarkan cuitan Mesut Oezil, pemain sepak bola yang kini berlaga di klub Arsenal ini, Orang-orang Uighur kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang baik. “Di Cna, Al-Qur’an dibakar, masjid ditutup, sekolah-sekolah teologi Islam, madrasah dilarang, cendekiawan Muslim dibunuh satu per satu,” tulis Oezil.

Lanjutnya, “Turkistan Timur. Luka berdarah umat. Mereka melawan kekuatan yang coba memisahkan mereka dari agama mereka. Para laki-laki ditahan di kamp, sementara keluarga mereka dipaksa hidup dengan orang-orang Cina. Para wanita juga dipaksa menikah dengan orang Cina.”

Bahkan menurut lansiran dari , kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh Uighur memiliki korban massal sebanyak lebih dari 1 juta orang Uighur. Usaha represif yang dilakukan Cina ini merupakan ‘diskriminasi sistematis’ yang memblokade kebebasan berekspresi dan beragama warga Uighur.

Oleh sebab itu, masyarakat dunia terutama negara Islam seharusnya memberikan banyak bantuan kepada minoritas Uighur. Karena hadirnya dukungan dari masyarakat Internasional sangat membantu Uighur dalam mendapatkan HAM-nya yang tengah direbut. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia seharusnya memainkan peran lebih banyak dalam isu pelanggaran HAM warga Uighur.

BACA JUGA:  Jangan Anti Nasihat!

Kasus yang dialami warga Uighur adalah persoalan HAM yang seharusnya menembus batas-batas hubungan diplomatik karena ini menyangkut jutaan jiwa manusia. Perlindungan HAM merupakan agenda global yang wajib untuk dilaksanakan. Ditambah lagi salah satu agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yaitu tujuan 16 bercorong kepada penciptaan keadilan, perdamaian dan kelembagaan yang tangguh dengan mendorong masyarakat yang adil dan damai.

Indonesia dalam mewujudkan perlindungan HAM terhadap warga Uighur dapat menggunakan diplomasi HAM. Sesuai pendapat Rein Mullerson yang menyatakan bahwa Diplomasi HAM bisa digunakan untuk mempromosikan hak asasi manusia dan mencapai perubahan nyata dalam kondisi HAM di negara lain .

Sayangnya, Indonesia menemukan kebimbangan dalam melakukan diplomasi HAM untuk minoritas Uighur. Menurut analisis yang dilakukan oleh Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Indonesia sejak awal kesulitan untuk berdiplomasi HAM terkait isu Uighur karena ragu apakah isu ini termasuk permasalahan politik domestik Cina terkait separatism atau salah satu bentuk pelanggaran HAM. Kebingungan inilah yang cukup mempengaruhi Jokowi untuk enggan bersikap vokal dan tegas terhadap isu Uighur.

Selain itu, posisi ekonomi Indonesia yang sangat bergantung dengan Cina turut mempengaruhi kesulitan Indonesia untuk berdiplomasi perihal HAM. Apalagi berdasarkan data ANP-INSIGHT , Cina menempati posisi global player pada level diplomacy in global perspective dan memiliki internal security serta external security yang sama-sama mencapai poin 1. Policy vitality Cina juga mencapai 0.89.

BACA JUGA:  Hari Aksara Internasional, Pentingnya Wujudkan Masyarakat Literat

Sedangkan Indonesia hanya menempati posisi internal player yang lebih menekankan kepada kebijakan inward looking dengan policy vitality 0.33, dimana nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai policy vitality yang dimiliki Cina. Kondisi inilah yang membuat Indonesia tidak memiliki daya tawar diplomasi bilateral yang kuat atas Cina.

Namun kesulitan berdiplomasi melalui jalur bilateral ini bisa diatasi bilamana Indonesia memanfaatkan diplomasi secara multilateral. Sesuai pendapat Kishore Mahbubani (2013) yang menyatakan bahwa forum multilateral bisa digunakan sebagai salah satu wadah aspirasi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan forum multilateral merepresentasikan kepentingan komunitas internasional yang lebih luas atau parliament of man .

Terlebih lagi, sekarang Indonesia memegang posisi sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Prioritas pertama yang diajukan oleh Jokowi sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap DK PBB yakni memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai. Maka sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk terlibat dalam upaya perdamaian dan advokasi kemanusiaan global.

Patut disayangkan dalam forum-forum multilateral yang sudah ada, Jokowi menunjukkan ‘postur tubuh politik luar negeri’ yang lesu. Pola pikir Jokowi yang cenderung pragmatis, dimana lebih menekankan kepada hubungan ekonomi yang untung-rugi, akan menghadapi kesulitan saat beradaptasi dengan forum multilateral yang dipersatukan atas satu rasa yang sama. Padahal dalam analisis kebijakan luar negeri, faktor kepribadian pemimpin sangat berpengaruh terhadap perilaku negara di level internasional.

Sebagai konsekuensinya, politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan tampaknya tak akan banyak berubah dari periode sebelumnya. Nasib HAM minoritas Uighur akan dibiarkan luluh lantak begitu saja. Posisi Indonesia sebagai ‘Big Brother Asean’ yang sudah lama hilang jejak bahkan akan memberatkan diplomasi Indonesia untuk Uighur .

BACA JUGA:  Generasi Muslim, Stop Bullying!

Maka untuk menyusun langkah taktis ke depannya, Indonesia sejatinya harus mengingat bahwa dirinya menganut instrumen politik luar negeri yang “Bebas Aktif”. Alhasil, politik luar negeri RI juga harus bersifat proaktif sekaligus adaptif terhadap komitmen pemenuhan kebutuhan penegakan HAM domestik maupun HAM internasional.

Dari sini kita bisa bersepakat dengan konsep yang diberikan Rein Mullerson, bahwa Indonesia perlu mengedepankan Human Rights Diplomacy sebagai bagian penting dari Total Diplomacy.

Dalam total diplomacy, publik memegang peranan yang vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara yang genting. Konsep diplomasi ini mengkombinasikan ‘disruption from below’, yaitu menerima segala masukan dari masyarakat luas mengenai isu HAM dan pelaksanaan politik luar negeri dengan ‘derailment from above’, yakni perlibatan para aktor politik pemerintah dalam pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri .

Dengan demikian, langkah diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia akan memperkuat Diplomasi HAM Indonesia di kancah internasional. Walau penanganan masalah kemanusiaan warga Uighur tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, namun setidaknya sudah ada aksi kecil berdampak besar yang menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia peduli dengan nasib saudaranya yang tengah membutuhkan pertolongan khalayak.

Habibah Auni
Mahasiswa Teknik Fisika Universitas Gajah Mada

Komentar

Berita lainnya