oleh

Penerapan Jalan Berbayar di Margonda Perlu Kajian Mendalam

Rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jalan Margonda Raya pada tahun 2020 mendapatkan tanggapan serius dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Menurutnya, hal tersebut perlu mendapatkan kajian lebih lanjut, karena penerapan ERP harus dibarengi dengan pembenahan transportasi publik dan infrastruktur jalan terlebih dahulu.

“Dalam menerapkan kebijakan, kita selalu komunikasi dengan pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan. Termasuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Bahkan, waktu itu kita sudah bertemu langsung berbicara tentang rencana transportasi di Jabodetabekjur dan tidak ada bahasan soal ERP, sehingga saat ini muncul berita tentang ERP di tahun 2020 tentunya kami belum siap,” tutur Mohammad Idris dilansir situs resmi Pemkot Depok, depok.go.id, usai wawancara dengan CNN Indonesia di Studio CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Dikatakannya, penerapan jalan berbayar bertujuan untuk mengatasi kemacetan. Namun demikian, perlu dilakukan peningkatan transportasi publik agar dapat menarik masyarakat untuk menggunakan trasportasi publik.

BACA JUGA:  Ini Mekanisme Permohonan Sedot Tinja di Depok

“Penerapan ERP ini membutuhkan dukungan transportasi publik yang memadai. Baik dari segi kenyamanan maupun kuantitasnya, sehingga bisa mengalihkan masyarakat untuk menggunakan trasportasi publik,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, infrastruktur jalan juga harus dibenahi. Misalnya, pelebaran akses jalan raya dari Jalan Dewi Sartika, Perempatan Sengon, sampai dengan Bojongsari sesuai dengan Detail Engineering Design (DED)-nya yaitu 28 meter.

BACA JUGA:  Komunitas Muslimah Menulis Depok Gelar Training Kepenulisan

“Kalau ini diselesaiakan dapat mengurangi kemacetan hingga 65-70 persen. Kemudian pembangunan terusan Jalan Juanda. Pembangunan dua jalan ini kita bisa kolaborasi dengan pemerintah pusat,” tandasnya.

Komentar

Berita lainnya