oleh

Anis Byarwati Angkat Bicara, Dorong Pemerintah Agar Menstimulus Daya Beli Masyarakat

-Nasional-317 views

Kenaikan iuran BPJS yang akan diberlakukan mulai awal Januari 2020 mengundang pro kontra bagi masyarakat. Hal ini menjadi sorotan Dr. Hj Anis Byarwati, selaku anggota DPR RI komisi XI Fraksi PKS. “Keputusan menaikkan iuran BPJS, tarif tol, dan tarif listrik akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kontribusinya terhadap PDB,” ujar Anis Byarwati pada keterangan persnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kementrian Keuangan RI, Senin (4/11/2019)

Dr Hj Anis Byarwati, anggota DPR RI komisi XI Fraksi PKS (foto: istimewa)

Selanjutnya tambah Anis Menurut BPS, peranan konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 55,79 persen pada Triwulan II 2019. “Jika kenaikan harga-harga barang yang diatur pemerintah tetap dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sulit tercapai.” Terangnya.

Selain itu Anis juga menyoroti beberapa hal yang dipaparkan menteri keuangan, antara lain masalah daya beli masyarakat. Ia menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia sangat ditunjang oleh konsumsi. Data BPS menyebutkan 55,75% perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi. Pada dasarnya konsumsi terlihat dari daya beli masyarakat, dan daya beli masyarakat tergantung dari harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah.

“Yang paling krusial update saat ini adalah pemerintah seharusnya mendorong atau memberi stimulus yang dapat menopang dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi kebijakan yang terjadi selama ini justru kebalikannya, seperti kenaikan iuran BPJS yang dinaikkan dua kali lipat dari tarif sebelumnya, kenaikan tarif tol, dicabutnya subsidi listrik untuk golongan 900 Volt yang semua kebijakan itu sangat menciderai masyarakat.” Ungkap Anis.

Menurut Anis, dampak melemahnya ekonomi global terhadap ekonomi seharusnya dapat diantisipasi dan disikapi pemerintah dengan mengambil kebijakan yang tidak mempersulit masyarakat. “Kita memahami bahwa hampir semua pesimis, dengan pertumbuhan ekonomi kita karena situasinya memang sangat sulit. Tetapi pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan komponen-komponen yang berpengaruh terhadap daya beli disektor rumah tangga.” Jelasnya.

Tergeraknya Anis untuk menyoroti konsumsi rumah tangga, karena sektor rumah tangga bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat harian. Kebutuhan akan energi listrik, belanja bahan pokok dan kemudahan akses kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah dengan menjaga unsur-unsur yang berpengaruh terhadap harga agar tetap stabil dan tidak melonjak naik.

Jika diperlukan seharusnya pemerintah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk mensubsidi kebutuhan pokok masyarakat. Agar kemudian masyarakat memiliki daya beli yang stabil dan dampaknya kembali kepada stabilitas ekonomi secara nasional.

Anis sangat menyayangkan sikap dan kebijakan yang saat ini diambil pemerintah. Menurutnya keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS sebagai akses kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, kenaikan tarif jalan tol yang juga selalu dipadati oleh masyarakat serta kenaikan tarif listrik untuk pengguna 900 Volt, menjadi ironi yang bertolak belakang dengan sikap yang seharusnya diambil pemerintah. Kebijakan tersebut sangat jelas akan menurunkan konsumsi masyarakat.

“Jadi keputusan mereka membayar BPJS, tarif tol, tarif listrik akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kontribusinya terhadap PDB dan kalau kenaikan harga barang-barang itu tetap dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan 5,3% khawatir akan sulit tercapai.” Demikian tandas anggota komisi XI dari fraksi PKS ini. (BKarmila)

Komentar

Berita lainnya