oleh

LPM Tirtajaya Depok Soroti Minimnya Infrastruktur bagi Pemenuhan Hak Anak

DEPOK – Untuk mewujudkan kota Depok sebagai Kota Layak anak (KLA), mensyaratkan tersedianya infrastruktur untuk pemenuhan hak-hak anak. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tirtajaya, Iriansyah mengatakan, sarana infrastruktur untuk menunjang pendidikan di kelurahan Tirtajaya, kecamatan Sukmajaya, kota Depok masih sangat kurang.

Ia mencontohkan gedung pendidikan. Kata Iriansyah, kelurahan Tirtajaya hanya memiliki satu gedung Sekolah Dasar (SD), yakni SDN Sukmajaya 01.

“Bagaimana kita bisa mewujudkan anak-anak berkualitas, berprestasi kalau tidak ditunjang adanya sarana gedung pendidikan?. Padahal pemenuhan pendidikan salah satu parameter dari lima pemenuhan hak anak,” kata Iriansyah di Tirtajaya, Depok, Sabtu (14/09).

BACA JUGA:  ACT Depok dan Zakat Sukses Kolaborasi Program Humanity Care

Iriansyah mengatakan, tiadanya infrastruktur pendidikan berupa gedung Sekolah Dasar di Tirtajaya salah satu alasanyya tidak adanya lahan kosong di wilayah Tirtajaya. Kendati demikian, ia menegaskan, sudah seharusnya para pemangku kepentingan bisa mencarikan solusi terkait lahan kosong.

“Kami mendorong sinergi antara DPRD, lembaga eksekutif, dan stakeholders terkait untuk mencarikan solusi sehingga ada tambahan jumlah gedung SD di Tirtajaya,” terangnya.

Iriansyah juga menyoroti belum tersedianya gedung Puskesmas di Tirtajaya. Sebagai bagian dari pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan anak, idealnya sebuah kelurahan memiliki gedung Puskesmas.

Bayangkan, jika ada warga Tirtajaya yang sakit, kata ia, biasanya mereka akan periksa ke Puskesmas di Pancoran Mas, atau puskesmas di Cilodong, atau juga ke puskesmas di jalan Proklamasi. Menurutnya, akses jalan menuju puskesmas tersebut sangat jauh. Oleh karena itu, sudah seharusnya Tirtajaya memiliki puskesmas.

BACA JUGA:  Majelis Ta'lim Nurrusyabaab Wujudkan Kepedulian Mulai dari Usia Dini

“Saat itu Dinas Kesehatan sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Puskesmas Tirtajaya. Tetapi lahan kita mesti cari sendiri,” ujarnya.

Keberadaan posyandu juga menjadi perhatian LPM. Pasalnya, posyandu yang merupakan unit terkecil layanan kesehatan masyarakat idealnya masing-masing RW memilikinya.

Diakui Iriansyah, program renovasi posyandu, bahkan membangun posyandu oleh pemerintah dirasa masih sangat kurang.

BACA JUGA:  ILUNI UI Bagikan 4.050 Paket Sembako untuk Masyarakat dan APD Tenaga Medis

“Kami ingin kelurahan Tirtajaya memiliki Puskesmas!,” tegasnya.

Iriansyah berharap pemerintah Depok segera mewujudkan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk anak sesuai dengan kebutuhan dan usianya di kelurahan Tirtajaya.

“Pastikan kebutuhan infratsruktur kesehatan mereka memadai, pastikan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang baik dan memadai. APBD Depok cukup untuk itu,” tegasnya.

Diketahui, terdapat lima pemenuhan hak anak. Antara lain: pemenuhan hak sipil dan kebebasan, pemenuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan dasar, pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan pemenuhan perlindungan khusus.

Komentar

Berita lainnya