oleh

Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat untuk Pemenuhan SDGs

-Opini-478 views

Oleh Winda Sartika Purba, Statistisi di Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup, BPS

Permasalahan sampah di Indonesia tampak ke permukaan terutama sejak tragedi longsor sampah di TPA Leuwi Gajah pada tanggal 21 Februari 2005 yang menyebabkan 41 orang meninggal, 6 orang terluka dan mengeluarkan 80 Milyar untuk pembayaran ganti rugi dan pembebasan 68 rumah pada lahan 12 hektar di sekitar TPA. Kejadian tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang dilaksanakan tanggal 21 Februari setiap tahunnya.

Sepuluh tahun setelah kejadian ini, Tahun 2015, Indonesia dinyatakan menjadi Negara kedua terbesar di dunia yang menyumbang sampah ke laut setelah Cina, Jambeck, Jena R., et.al. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa potensi sampah plastik yang ada di lautan Indonesia mencapai 187,2 juta ton/tahun.

Akhir tahun 2018, ditemukan 5,9 kg sampah plastik di dalam perut paus di Wakatobi yang tidak hanya menjadi perhatian ditingkat Nasional tetapi juga Internasional. Selain itu, para peneliti baru saja mengumumkan bahwa mereka mendeteksi adanya mikroplastik dalam tinja manusia. Temuan yang dipresentasikan dalam pertemuan United European Gastroenterology di Vienna Senin (22/10/2018).

HPSN diadakan dengan motivasi utama pengelolaan sampah semakin baik agar hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 28 H dapat dipenuhi pemerintah. Selain itu untuk mewujudkan SDGs Goal ke-11 menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan tercapai.

BACA JUGA:  Agar Persahabatan Tak Lekang oleh Waktu

Mewujudkan hal ini, pemerintah terlihat melakukan perannya dengan mengeluarkan peraturan dua tahun berturut-turut terkait sampah. Peraturan terbaru Pepres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang dikeluarkan bulan desember dan sebelumnya Pepres 97 tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SRT dan SSSRT).

Pemerintah daerah mengimplementasikan Pepres tersebut dalam peraturan gubernur dan walikota. Peraturan yang paling dirasakan masyarakat adalah aturan mengenai penggunaan plastik di Balikpapan, Denpasar, jambi, Bali dan Bogor. Peraturan seperti ini sangat memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah plastik, karena mau tidak mau masyarakat ‘terpaksa’ mengikuti peraturan yang ada, karena pada umumnya individu akan berubah selain karena keinginannya sendiri adalah karena keterpaksaan.

Kebijakan seperti ini sangat memberikan kontribusi nyata pengurangan sampah, sewaktu dilakukannya uji coba kebijakan kantong plastik berbayar di peritel modern di 23 kota dari pertengahan Februari hingga akhir Mei 2016, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, penggunaan kantong plastik di masyarakat berkurang hingga 30 persen. Selain itu di Inggris, setelah 8 bulan dikenakan kebijakan berbayar, penggunaan plastik berkurang hingga 85 persen.

Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat besar, pemerintah mengatur tidak hanya untuk mencapai keteraturan antar sesama manusia tetapi juga antara manusia dan alam. Selain kebijakan, ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan demi mencapai target pengelolaan SRT dan SSSRT yang tertuang dalam Pepres 97 tahun 1997. Pengurangan sampah sebanyak 30 persen dan penanganan 70 persen. Jika tidak melakukan apa-apa pada tahun 2025 timbulan SRT dan SSSRT diproyeksi mencapai 70,8 ton.

BACA JUGA:  Saatnya Indonesia Tanpa Sampah Plastik

HPSN tahun 2019 mengambil tema “Kelola Sampah untuk Hidup Bersih, Sehat, dan Bernilai”. Peraturan presiden, gubernur, dan walikota diatas menunjukkan perannya untuk mengelola sampah. Selaian peraturan, pemerintah juga menghimbau tidak hanya dimedia surat kabar cetak dan elektronik, bahkan media sosial terus gencar menginformasikan agar mengelola dan mengurangi sampah yang dihasilkan.

Faktor pengali jumlah timbulan sampah adalah jumlah penduduk, sehingga perilaku penduduk menjadi hal yang penting untuk disorot agar target pengelolaan sampah dapat tercapai. Bagaimana sebenarnya perilaku mengelola sampah di Indonesia? Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Ketahana Sosial (Sesenas Modul Hansos) September 2017 menunjukkan ternyata hanya 1,16 persen rumah tangga yang melakukan kegiatan daur ulang, angka ini meningkat dari tahun 2014 yang hanya 1,04 persen. Selain daur ulang pengelolaan sampah dengan membuat menjadi kompos menunjukkan angka yang lebih tunggi 3,71 persen ditahun 2014 dan meningkat menjadi 4,22 persen ditahun 2017.

Sebelum kegiatan daur ulang dan menjadikan kompos sampah yang dihasilkan, ada baiknya melihat perilaku memilah sampah basah (mudah membusuk) dan sampah kering (tidak mudah membusuk), hanya 8,69 persen penduduk yang selalu melakukan hal ini selebinya 8,19 persen sering melakukannya dan selebihnya 21,11 persen kadang-kadang dan 62, 01 persen tidak pernah melakukan pemilahan.

BACA JUGA:  Membangun Semangat Pemuda untuk Masa Depan

Apa yang menyebabkan 62,01 persen rumah tangga tidak pernah melakukan pemilahan sampah dalam dua kategori, sedangkan di Jepang, khusunya Kamikatsu, melakukan pemilahan sampah kedalam 48 kategori. Terdapat beberapa alasannya, 57,82 persen rumah tangga tidak memilah dikarenakan tidak ada waktu/capek/malas; 20,78 persen tidak mengetahui sampah harus dipilah; 13,16 persen tidak ada fasilitas, 4,81 tidak meguntungkan; dan 3,43 persen menyatakan karena tidak ada peraturan.

Pemerintah dapat mengambil langkah memberikan informasi kegunaan sampah yang dipilah beserta keuntungan dari segi kesehatan sekaligus membuat peraturan dan menyediakan fasilitas. Kegiatan ini akan mengalihkan perilaku 42,18 persen dari rumah tangga yang tidak memilah sampah diluar dari rumah tangga yang menyatakan tidak ada waktu/capek/malas untuk melakukan pemilahan ini, karena untuk masyarakat seperti ini mungkin dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengubah perilakunya.

Jika hal ini bisa dimaksimalkan oleh pemerintah maka hal ini akan membantu mencapai target pengelolaan sampah sehingga SDGs Goal ke-11 menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dapat tercapai.

Komentar

Berita lainnya