oleh

Pentingnya Pembelajaran Kesantunan Berbahasa

-Opini-1.588 views

Oleh: Syarifudin Yunus
Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI;
Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Unpak

Akibat ujaran kebencian. Ahmad Dhani, sang musisi beken akhirnya dijebloskan ke dalam terali besi. Ratna Sarumpaet pun kini dalam proses persidangan sebab kasus hoaks atau berita bohong. Hingga istilah “kitab fiksi”, kini Rocky Gerung menyusul tersangkut masalah hukum. Mungkin masih banyak lagi kasus lainnya. Ujaran kebencian dan berita bohong, akhirnya bisa berujung di penjara. Semua itu ujian terhadap pembelajaran kesantunan berbahasa.

Panggung politik pilpres 2019 kian memanas. Bahasa dianggap menjadi ruang yang paling bebas dan terbuka. Bahasa dipilih sebagai alat paling efektif untuk mempengaruhi massa. Ujaran kebencian, berita bohong, hingga fitnah dianggap biasa terjadi dalam pertarungan politik. Bahasa, terlalu mudah dieksplorasi untuk perebutan kekuasaan.

Fenomena berbahasa yang penuh kebencian, kebohongan hingga fitnah, kian jauh dari sikap kesantunan berbahasa. Bahasa yang santun makin langka. Kalangan elit nasional dan publik figur telah kebablasan. Tidak mampu menjadi teladan dalam kesantunan berbahasa. Bahkan kini merambah ke masyarakat, seperti terlihat di media sosial. Maka, pembelajaran kesantunan berbahasa menjadi penting untuk direvitalisasi, khususnya dalam pelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia.

Sebagian orang, mungkin tidak lagi mendambakan siapa presiden terpilih nanti. Tapi lebih mendambakan sikap santun dalam berbahasa. Cara berbahasa yang bertumpu pada kesadaran untuk menghormati martabat orang lain, baik lisan maupun tulisan. Kesantunan berbahasa yang bertumpu pada kehalusan tutur kata dan perilaku berbahasa. Spirit dari kesantunan berbahasa adalah mendekatkan jarak sosial para penutur bahasa, bukan malah merenggangkan atau membangkitkan sentimen di antara penutur.

BACA JUGA:  Dua Sisi Industri 4.0, Antara Peluang dan Ancaman

Adalah fakta, ada 324 kasus ujaran kebencian yang ditangani kepolisian. Bahkan selama pilpres dan pileg 2019 tercatat ada 62 konten hoaks atau berita bohong. Depkominfo pun menerima sekitar 733 aduan konten hoaks yang disebar melalui WhatsApp. Bahkan selama tahun 2018, tercatat 122 orang ditangkap karena menyebarkan kebencian di tengah masyarakat. Maraknya ujaran kebencian dan berita bohong harus dilihat sebagai ancaman terhadap eksistensi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena itu, berbahasa harus santun dan sesuai etika. Bukan hanya didasari pragmatisme politik semata untuk meraih kekuasaan atau popularitas. Berbahasa yang tidak santun pasti mengancam karakter bangsa Indonesia, di samping dapat memecah belah persatuan.

Oleh karena itu, kesadaran dan upaya untuk merevitalisasi pembelajaran Bahasa Indonesia yang berbasis kesantunan berbahasa sangat diperlukan. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Tapi bahasa harus mampu mempertegas jati diri dan karakter bangsa Indonesia yang santun dan berbudaya. Melalui pembelajaran kesantunan berbahasa, seluruh pemakai Bahasa Indonesia harus mau mengambil sikap positif dalam berbahasa. Memilih bahasa yang penuh kesantunan dan bukan memakai bahasa untuk manipulasi politik.

BACA JUGA:  Dua Sisi Industri 4.0, Antara Peluang dan Ancaman

Bahasa Politik Penuh Kebencian

Hari ini, bahasa di panggung politik sudah tidak simpatik. Bahasa politik terlalu dipenuhi kebencian, kebohongan, hujatan bahkan fitnah. Tutur kata bahasa politik yang dipertontonkan kian ambigu. Sikap kesantunan berbahasa Indonesia kian punah bahkan terlalu mudah diputar-balik menjadi alat untuk menistakan. Bahasa politik tidak asyik lagi. Cara politisi berbahasa kian penuh sentimen, hingga bikin gaduh dan mengundang perdebatan. Bahasa politik terlalu mengumbar kata-kata tanpa arti dan diksi yang provokatif. Bahasa yang dipenuhi oleh kata-kata kamuflase bahkan janji-janji kosong yang menyesatkan.

Realitas bahasa politik hari ini cenderung menistakan. Bahasa yang tidak lagi berdasar pada argumentasi logis dan realistis. Bahasa kehilangan kosakata santun lalu berganti caci-maki, sumpah serapah dan hujat-menghujat. Kesantunan berbahasa, kian terpenjara oleh pemakainya sendiri. Bahasa politik makin tidak santun. Tanpa terkecuali, seluruh pemakai bahasa Indonesia termasuk politisi harus bertanggung jawab untuk mengembalikan slogan “bahasa menunjukkan bangsa”. Bahasa yang penuh kesantunan hakiki, bermakna realistis, dan menjadi alat kebaikan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar lagi santun. Bukan bahasa kebencian apalagi bahasa kebohongan.

BACA JUGA:  Dua Sisi Industri 4.0, Antara Peluang dan Ancaman

Mencermati realitas bahasa politik di musim pilpres 2019 ini, setidaknya ada empat sebab yang menjadikan bahasa politik kian tidak santun. Pertama, akibat keinginan mengkritik yang dilandasi sikap dan pikiran negatif. Kedua, akibat memberi komentar dan pendapat atas dasar emosi personal. Ketiga, akibat bertutur atas dorongan kebencian dan kecurigaan. Keempat, akibat ambisi dan nafsu untuk memojokkan lawan politik. Berangkat dari sebab itulah, bahasa politik cenderung memilih kata-kata dan diksi yang bermuatan ujaran kebencian, hoaks, hujatan, dan fitnah.

Timbulnya masalah Bahasa di dunia politik, sungguh menjadi bukti ketidakpedulian kita terhadap Bahasa Indonesia itu sendiri, Bahasa yang gagal menjadi “tuan rumah budaya’ di negerinya sendiri. Maka wajar, kita lebih memilih bahasa yang berbeda. Bukan memilih bahasa yang mempersatukan. Inilah tantangan besar pembelajaran kesantunan berbahasa. Untuk mengembalikan cara berkomunikasi yang lebih sejuk, berbudaya, dan sikap santun.

Pembelajaran kesantunan berbahasa penting untuk ditegakkan kembali. Bertutur kata baik tanpa tendensi, tanpa kebencian. Agar lebih bisa menghargai dan menghormati mitra bicara. Berbahasa yang santun adalah berbahasa yang lugas namun tetap bertahan pada diksi yang baik dan sesuai etika. Sungguh, bahasa politik dan bahasa media sosial hari ini sangat membutuhkan kesantunan.

Komentar

Berita lainnya