oleh

Pergantian Tahun Baru yang Tak Lagi ‘Seru’

Oleh: Sandhi Indrati, Perawat, Tinggal di Depok

Pergantian tahun biasanya banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong keluar memadati ruas-ruas jalan untuk merayakannya. Namun, kali ini diwarnai oleh sesuatu yang berbeda, karena perayaannya tidak lagi ‘seru’(terbatasnya pesta perayaan yang mengundang maksiat). Pasalnya, banyak kepala daerah (seperti bupati, walikota dan gubernur) yang mengajak masyarakat untuk tidak merayakannya. Hal tersebut dituangkan dalam keputusan resmi daerah. Salah satunya Gubernur Aceh, dalam surat himbauan nomor 003.2/ 30781, tertanggal 27 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, beliau menghimbau agar masyarakat Aceh tidak merayakan pergantian tahun masehi ini.

BACA JUGA:  Agar Persahabatan Tak Lekang oleh Waktu

Pemerintah daerah lain yang juga mengajak dan menghimbau agar masyarakatnya tidak merayakan pergantian tahun masehi dan menjauhi kemaksiatan dalam malam tahun baru seperti Gubernur Riau, Walikota Siak, Walikota Banda Aceh, Bupati Bogor, Walikota Depok, Walikota Palu, Bupati Kota Waringin Timur dan masih banyak lagi. Bahkan tindakan tersebut juga dilakukan oleh pemimpin daerah yang non Muslim, seperti Walikota Solo F.X Hadi Rudiatmo serta Pemkot Denpasar yang melarang masyarakat dan turis untuk menyalakan petasan dan kembang api saat pergantian tahun masehi. (Kompas.com/31 Desember 2018).

Hal tersebut menandakan kesadaran para pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengarahkan warganya menuju kebaikan, menuntun masyarakat untuk tidak melakukan hal atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena biasanya saat malam tahun baru, banyak terjadi kemaksiatan massal. Para pemimpin daerah mulai sadar, salah satu penyebab seringnya negeri ini ditimpa bencana alam akhir-akhir ini adalah maraknya kemaksiatan yang terjadi di negeri ini. Bencana alam terjadi secara bergantian di beberapa wilayah negara Indonesia.

BACA JUGA:  Membangun Semangat Pemuda untuk Masa Depan

Maka sudah sepantasnya para pemimpin daerah dan bahkan seharusnya pemimpin negara dengan kekuasaannya menerapkan hukum Islam dalam menjalankan tugasnya. Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim selayaknya diatur oleh aturan Islam. Pelaksanaan pemerintahan dan tata negara berdasar syariat Islam sudah terbukti membawa kesejahteraan seluruh penduduknya ke semua wilayah negerinya ketika masa Daulah Islam berjaya selama kurang lebih 1300 tahun di hampir dua pertiga wilayah dunia.

BACA JUGA:  Saatnya Indonesia Tanpa Sampah Plastik

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, “Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi,mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) sehingga Kami menyiksa mereka sebagai akibat dari apa yang mereka perbuat.” (QS Al-A’raf : 96).[]

Komentar

Berita lainnya