oleh

Pajak E-Commerce, Khawatir UMKM Pindah Jualan ke Media Sosial

Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang telah diterbitkan oleh Mentri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 31 Desember 2018. Peraturan mentri ini mulai diberlakukan pada 1 April 2019, hal ini dikutip dari siaran pers langsung yang dilaksanakan pada Sabtu, 12 Januari 2019 Menuai berbagai tanggapan dari platform markerplace.

Menurut ketua Asosiasi e-commerce Indonesia (IDEA), Ignasius Untung mengatakan bahwa dengan diberlakukan PMK 210 Tahun 2018 tentang Pajak e-commerce menjadi hambatan bagi perkembangan bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dan tidak memberikan kemudahan para pejuang UMKM dalam mengembangkan usahanya, namun akan menjadi beban bagi pelaku UMKM.

Hanya 19% pelaku usaha bisnis yang sudah berjualan menggunakan platform marketplace dengan adanya pemberlakuan pajak ini dikhawatirkan menurun dan mendorong para UMKM pindah berjualan di media sosial kembali. Karena menganggap terlalu banyak beban untuk berjualan di marketplace.

Lalu kenapa tidak diperkenankan untuk berjualan di media sosial? Karena dalam media sosial sangat minim kontrol dan memang tidak diciptakan untuk melakukan transaksi. Tidak ada perlindungan konsumen, ini sering kali menimbulkan permasalahan bagi pemerintah dan hukum. Jika para pedagang para pelaku UMKM pindah ke media sosial, maka dijamin masalah penipuan dan perlindungan konsumen akan terus meningkat.

Fakta menunjukan bahwa tanpa adanya pemberlakuan PMK 210 para platform sudah berjuang keras untuk bersaing dengan pelaku usaha di media sosial yang notabene minim kepatuhan, ini malah ditambah lagi peraturannya. Padahal, pelaku marketplace yang sudah ada sekarang ini telah memenuhi segala persyaratan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kalah bersaing karena kalah strategi itu sudah menjadi risiko bisnis. Tapi kalua kalah bersaing karena adanya level playing field atau kesetaraan itu amat disayangkan. Padahal dengan adanya platform lokal mendorong peningkatan ekonomi ketimbang platform media sosial yang dimiliki oleh orang asing”. Ujar Pak Untung.

Jika kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan, para UKM yang sudah menggunakan sistem digital dalam pengembangan usahanya saat ini, kemudian memutuskan untuk pindah kembali menggunakan platform media sosial. Maka hal ini menjadi kemunduran bagi industri pada sistem penjualan di Indonesia.

Diprediksikan dengan adanya peraturan baru ini, akan mempersempit keinginan para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan bisnisnya ke dalam niaga daring dan lagi-lagi ini akan menahan laju perkembangan bisnis di Indonesia.

Pelaku e-commerce pada dasarnya mengeluhkan. Baru saja berkembang, pemerintah sudah tak tahan untuk memungut pajak dari marketplace. Hal itu menurutnya sudah didiskusikan dengan para pelaku usaha. Tetapi kebijakan tersebut terlalu terburu buru, pasalnya industri marketplace ini masih muda, bisa dikatakan masih seumur jagung, dan masih banyak yang perlu ditingkatkan terutama masalah jumla para pelaku UMKM di dalamnya.

Secara keseluruhan platform marketplace meminta agar pemerintah meninjau dan mengkaji kembali PMK 210 dan memperhatikan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan setelah aturan tersebut berlaku. Dan seharusnya pemerintah mendukung perkembangan UMKM dan e-commerce terlebih dahulu. (Lulu Rizkia Fajrin)

Komentar

Berita lainnya