oleh

BPJS Kesehatan: Masih Adakah Harapan di Tahun Ini?

-Opini-610 views

Oleh: Nabila Rachelyca F – Mahasiswa Univesitas Indonesia.

Tahun 2019 baru saja dimulai. Sejumlah proyek pembangunan infrastuktur jalan serta target pembangunan kesehatan digadang-gadang akan selesai pada tahun 2019, salah satu target kesehatan yang harus dicapai di tahun depan adalah seluruh penduduk Indonesia mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Tercapaikah target tersebut?

Dari APBN sendiri dikutip dari situs kemenkeu.go.id, dana untuk kesehatan mendapat alokasi 5% dari total belanja negara, yakni sebesar 111 Triliyun rupiah. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Tentu tidak semua dialokasikan untuk membiayai kesehatan perorangan. Pemerintah masih berupaya meningkatkan akses, jumlah fasilitas kesehatan, serta tenaga kesehatan yang semuanya dibiayai oleh APBN Kesehatan. Hal ini tentunya akan memakan banyak biaya, di sisi lain pemerintah juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia yang diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Namun, mari kita lihat fakta yang terjadi di lapangan. Menurut data dari BPJS Kesehatan dikutip dari situs katadata, pada bulan Agustus 2018 tercatat kurang lebih 200 juta jiwa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dimana hampir 50% dari pesertanya berasal dari keluarga kurang mampu yang mana premi perbulannya dibayarkan oleh pemerintah. Jumlah premi perbulan yang harus dibayarkan untuk penerima bantuin iuran (PBI) atau golongan 3 adalah sebesar Rp 25.500,- dengan biaya sedemikian murah setiap PBI dapat menikmati fasilitas pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya untuk semua penyakit yang dideritanya, mulai dari penyakit ringan seperti batuk dan flu hingga kanker sekalipun dapat dibiayai oleh pemerintah.

Tetapi apabila kita telusuri lebih dalam, jika penerima bantuan iuran di Indonesia kurang lebih sebanyak 90 juta jiwa. Maka, bisa kita simpulkan bahwa dana yang harus dikeluarkan pemerintah setiap bulannya adalah sebanyak 2,295 triliyun rupiah atau kurang lebih 30 triliyun rupiah setiap tahunnya tetapi, dikutip dari Antara News “jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan setiap bulannya bisa mencapai 1-15 milyar tiap fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari puskesmas dan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dengan dana yang dialokasikan oleh APBN seharusnya klaim ini dapat terpenuhi, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Pada tahun 2018 banyak sekali kasus klaim BPJS Kesehatan belum dibayarkan oleh pemerintah bahkan negara masih defisit untuk membiayai BPJS Kesehatan. Padahal jumlah peserta tiap tahunnya terus bertambah banyak, namun hal ini juga dibarengi dengan banyaknya jumlah defisit setiap tahunnya sejak awal kemunculannya di tahun 2014.

BACA JUGA:  Akhwat atau Cewek ?

Pada tahun kedua beroperasi, BPJS Kesehatan ditaksir mengalami defisit sebesar 3 triliyun rupiah. Namun 2 tahun kemudian, BPJS Kesehatan defisit 2 kali lipat dari angka 2 tahun lalu, yaitu sebesar 6,74 triliyun dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 10 triliyun rupiah. Hal ini disebabkan karena banyaknya Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), yang terlambat membayar iuran.

Diketahui dari situs neraca sejumlah 6,571 triliyun rupiah dana tidak dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan dan diperkirakan jumlahnya akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya ‘kepersertaan’ dari BPJS Kesehatan. Kejadian ini tentu akan merugikan banyak pihak termasuk pemerintah, karena setiap tahunnya harus menutup kekurangan dana yang disebabkan oleh adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Padahal prinsip dari BPJS Kesehatan itu adalah kegotong-royongan dimana yang mampu membiayai yang tidak mampu, serta yang sehat membiayai yang sakit. Dalam hal ini peran setiap orang sangat dibutuhkan demi meningkatkan kesadaran tiap-tiap peserta BPJS Kesehatan, mulai dari pemerintah, BPJS Kesehatan selaku penyelenggara JKN, perusahaan dan juga peran antar peserta BPJS Kesehatan untuk saling mengingatkan pentingnya membayar iuran agar setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan tanpa dibebani biaya yang besar.

BACA JUGA:  Seberapa Jauh Upaya Pemerintah dalam Menangani Kebakaran Hutan di Indonesia?

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan terbesar dan pemangku kebijakan dapat membuat sebuah peraturan yang jelas dan tegas untuk setiap penunggak iuran BPJS Kesehatan, karena apabila dari arahan pemerintahnya saja tidak jelas bagaimana sebuah sistem bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, peran dari BPJS Kesehatan selaku penyedia jasa adalah memaksimalkan upaya yang sudah dilakukan, seperti yang dikutip pada tanggal 6 Desember 2018 pada tautan yang tersedia di situs BPJS Kesehatan:

“Pertama, dengan mengoptimalkan peran Kader JKN, khususnya dalam hal reminder dan penagihan iuran. Hingga 31 Juli 2018, terdapat 1.599 Kader JKN yang bergabung dengan BPJS Kesehatan. “Hasilnya terbilang cukup signifikan. Dari April 2017 dengan Juli 2018, Kader JKN berhasil mengumpulkan iuran sebesar Rp 37,9 miliar dari peserta JKN-KIS yang menunggak sampai dengan 31 Juli 2018,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/09).

Namun, jumlah kader terbilang masih cukup rendah untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia serta kader baru akan turun tangan apabila penunggak belum membayarkan iuran setelah 4 bulan sejak masa jatuh tempo. Upaya kedua, adalah memberi peringatan melalui SMS apabila belum membayar iuran selama 2 bulan, sayangnya sistem ini kurang efektif karena BPJS Kesehatan tidak bisa mendata apakah peserta sudah membayarkan iuran atau belum karena SMS ini merupakan komunikasi satu arah dimana peserta tidak bisa membalas pesan yang masuk ke telepon seluler masing masing orang. Dalam waktu 3 bulan apabila tidak kunjung membayar maka BPJS Kesehatan akan menelpon tiap tiap peserta yang terdaftar pada sistem, hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antar peserta dan penyelenggara JKN. Peserta dapat bertanya dan menyampaikan keluhan kepada BPJS Kesehatan, bila ternyata alasan peserta tidak membayar iuran karena tidak mampu maka peserta dapat diarahkan untuk menjadi penerima bantuan iuran (PBI), pada kesempatan ini pihak dari BPJS Kesehatan harus pintar menseleksi dan menganalisis keadaan ekonomi peserta karena dari pihak BPJS Kesehatan tidak tahu pasti bagaimana keadaan ekonomi peserta sesungguhnya.

BACA JUGA:  Seberapa Jauh Upaya Pemerintah dalam Menangani Kebakaran Hutan di Indonesia?

Diketahui sampai bulan Juni 2018, metode ini telah berhasil mengumpulkan dana sejumlah 33 milyar dari peserta yang menunggak iuran. Sementara itu, untuk mempermudah peserta menunaikan kewajibannya membayar iuran, BPJS Kesehatan juga memperluas kanal pembayaran. Hingga akhir Juli 2018, ada lebih dari 681.389 titik pembayaran iuran JKN yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran perusahaan juga dibutuhkan untuk mendukung kelancaran program JKN, diantaranya adalah perusahaan dapat membantu mendonasikan hasil keuntungan perusahaan untuk berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa menjadi peserta JKN. Antar peserta juga diperlukan kerjasama serta edukasi kepada pada penunggak iuran agar kedepannya tidak terulang kembali kejadian tersebut.

Komentar

Berita lainnya