Malaysia dianggap sebagai negara terkemuka untuk mempromosikan perbankan dan keuangan Islam dan mengoperasikan tata kelola syariah dan kerangka peraturan ganda. Pada tingkat bank syariah individu, tata kelola operasi bank diawasi oleh Dewan Syariah (SB) independen sedangkan pengawasan di tingkat makro dilakukan oleh Syariah Advisory Council (SAC) dari Bank Sentral Malaysia atau Bank Negara Malaysia (BNM).
Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan syariah telah membuat kemajuan pesat dengan total aset keuangan global saat ini diperkirakan sekitar USD 2 triliun dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 17,3%. Keuangan Syariah juga terbukti melakukan kontribusinya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan ekonomi. Pada akhir tahun 2017 dalam pertumbuhan industri, Malaysia menjadi yang terbesar ketiga di dunia setelah Iran dan Arab Saudi. Secara khusus, perbankan Islam Malaysia diakui menjadi yang paling berkembang secara global dengan komprehensif kerangka kerja pemerintahan yang ada untuk bank-bank Islamnya (IMF 2017 ). Dengan demikian, membangun praktik tata kelola yang baik di bank-bank Islam akan menanamkan kepercayaan pada para pemangku kepentingan, meningkatkan peringkat kredit dan meningkatkan kinerja bursa saham dari perbankan.
Perbankan Islam di industri Malaysia diakui menjadi yang paling berkembang secara global dengan komprehensif kerangka kerja pemerintahan yang ada untuk bank-bank Islamnya. Dengan demikian, membangun praktik tata kelola yang baik di bank-bank Islam akan menanamkan kepercayaan pada para pemangku kepentingan, tingkatkan peringkat kredit dan meningkatkan kinerja bursa saham dari perbankan alternatif ini industri.
Meskipun sistem perbankan di Malaysia sudah baik, tetapi Dewan Syariah (SB) masih bertanggung jawab atas ketahanan sistem tata kelola perbankan Islam. Dewan Syariah (SB) bertanggung jawab untuk mengeluarkan laporan tahunan tentang kepatuhan syariah dalam operasi bank. Oleh karena itu, penting bagi Dewan Syariah (SB) menunjukan kompetensi, independensi dan efektivitas ketika mengkonfirmasikan kepada para pemangku kepentingan bank-bank syariah bahwa sistem di bank tersebut telah sesuai dengan hukum syariah.legitimasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.
Namun Dewan Syariah (SB) memiliki kekurangan dalam melaksanakan tugas mereka yang mana dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan perbankan dan keuangan bahwa harus ada garis pemisahan yang jelas dalam tanggung jawab Dewan Syariah (SB) dengan tugas kepatuhan syariah yang ditransfer ke auditor eksternal. Dengan peran Dewan Syariah (SB) untuk melayani murni dalam kapasitas penasihat syariah internal.
Diperlukan beberapa rekomendasi untuk sebuah badan yang mengatur tentang pendekatan yang lebih komprehensif untuk menstandardisasi proses audit syariah dan mengembangkan alat audit syariah yang spesifik dan lebih lanjut sebagai kerangka kerja yang memberikan rekomendasi umum yang memungkinkan Dewan Syariah (SB) dengan fleksibilitas untuk beroperasi sesuai dengan kepatuhan syariah.
