oleh

Oktober 2016, Depok Sentuh Inflasi Terendah se-Indonesia

Ilustrasi
Ilustrasi

DEPOK – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Oktober 2016 terjadi inflasi sebesar 0,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 125,59. Dari 82 kota IHK, 48 kota mengalami inflasi dan 34 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga 1,32 persen dengan IHK 130,83 dan terendah terjadi di Depok dan Manado masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing 123,65 dan 124,03.

Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok Dwi Rachma menuturkan, Kota Depok berhasil mencapai inflasi terkecil se-Indonesia tak terlepas dari usaha berbagai pihak yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemkot Depok. Salah satu upaya yang cukup signifikan menurunkan laju inflasi di Depok adalah digelarnya Pasar Tani di lapangan Balaikota Depok beberapa waktu lalu serta upaya Operasi Pasar yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menekan lonjakan harga komoditi pokok.

BACA JUGA:  Jabar Luncurkan Program Rumah Subsidi untuk Guru

“Padahal September 2016 lalu, inflasi Depok sempat menjadi yang tertinggi di Jawa Barat yakni mencapai 0,37 persen. Mengatasi hal ini kami yang tergabung dalam TPID melakukan berbagai upaya untuk menurunkan inflasi dan pada Oktober 2016, inflasi Depok menjadi yang terendah se-Indonesia yakni hanya 0, 01 persen,” ujar Dwi Rachma di Balaikota Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (3/11).

Lebih lanjut diungkap Dwi Rachma, sejumlah komoditi yang sempat menjadi penyebab inflasi di Depok menjadi tinggi pada September 2016 adalah daging ayam, cabai merah, biaya dokter, buah jeruk, tarif pulsa, dan rokok kretek filter. Bagian Ekonomi yang juga masuk kedalam TPID kemudian berinisiatif untuk menggelar Pasar Tani dan Operasi Pasar untuk mengantisipasi agar inflasi pada Oktober 2016 tidak kembali tinggi.

Dwi Rachma melanjutkan, upaya lain yang dilakukan Pemkot Depok untuk meredam laju inflasi adalah menggalakkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang menitikberatkan pada penanaman aneka tanaman pangan dan hortikultura di rumah warga. Seperti misalnya cabai.

BACA JUGA:  Awal Musim Hujan Warga Depok Diminta Waspada Kemunculan Ular di Perumahan

“KRPL sudah berjalan di 30 lebih kelurahan se-Kota Depok. Memang harus lebih ditingkatkan karena ini sangat bermanfaat apalagi untuk komoditi cabai yang kerap memicu terjadinya inflasi. Jika cabai sudah dapat ditanam di rumah rumah warga maka jika harga naik pun takkan terlalu tinggi karena warga sudah dapat memiliki cabai tanpa harus membeli,” papar Dwi.

Walau, harus diakui, lanjut Dwi, karena ciri khas warga Depok adalah masyarakat perkotaan maka tak sedikit masyarakat yang lebih memilih praktis yakni dengan membeli cabai di pasar tanpa harus repot menanam cabai. Sehingga keberhasilan program KRPL ini membutuhkan waktu cukup panjang untuk dapat berjalan dan dikatakan berhasil.

TPID Kota Depok masih belum berpuas atas capaian inflasi terendah se-Indonesia ini, namun, Dwi mengatakan bahwa pihaknya malah akan masih terus melakukan perbaikan agar laju inflasi di Depok tidak fluktuatif. Salah satunya juga ditempuh dengan jalan mengatur konsumsi gas subsidi tabung tiga kilogram.

BACA JUGA:  Resmi! UMK Depok Tahun 2021 Naik 3,27 Persen

“Saat ini masyarakat mampu berpenghasilan di atas Rp1,5 juta dan juga para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Depok dilarang membeli gas elpiji subsidi tiga kilogram. Selama ini terjadi, masyarakat mampu malah mengonsumsi gas subsidi juga. Ini kan salah dan ada Peraturan Kementerian Perdagangan yang mengatur tentang pelarangan ini,” papar Dwi Rachma.

Kedepannya pada tahun 2017, Dwi melanjutkan, pembelian gas subsidi tiga kilogram di Depok harus dilakukan dengan menggunakan kartu. Nantinya kartu ini hanya diberikan Pemkot Depok kepada warga miskin.

“Kalau tidak punya kartu ini, ya, tidak bisa beli gas tiga kilogram. Para penduduk yang tercatat di kartu ini adalah penduduk yang terdaftar dalam data milik Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Depok,” tutur Dwi Rachma. (RIA/ DEPOK POS)

Komentar

Berita lainnya