oleh

Walikota Depok Terima Penghargaan dari Presiden

(Dok. Humas Depok)
(Dok. Humas Depok)

DEPOK – Walikota Depok, Mohammad Idris menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atas capaian Kota Depok yang telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut, sejak Tahun 2011-2015.

Dalam rilisnya, Humas Depok menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan Presiden pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jalan Veteran Nomor 16, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).

Rakernas tersebut diikuti oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama, Inspektur Jenderal/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kepala Biro pada Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati, serta Walikota.

BACA JUGA:  Resmi Beroperasi, Wisma Makara UI Terima Tujuh Pasien Covid-19

Dalam sambutannya, Presiden menekankan agar para pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah tidak menjadikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tujuan akhir.

“Seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga dan Gubernur, Bupati/Walikota beserta seluruh jajaran jangan hanya berhenti pada mengejar Opini WTP,” ujar Presiden.

Jokowi menambahkan, predikat WTP justru harus menjadi pendorong untuk terus membangun budaya pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel.

BACA JUGA:  Terhambat Pandemi, Program Smart City Depok Capai 75 Persen

“Kita harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi dan debirokratisasi, menyederhanakan. Dan jangan lupa, kita juga harus membangun manusianya, SDMnya dengan meningkatkan kompetensi, kapasitas SDM kita secara berkelanjutan,” kata Jokowi.

“WTP yang berhasil diraih Kota Depok dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dan mendapatkan penghargaan dari Presiden adalah berkat kerjasama serta keuletan Aparatur Sipil Negara Pemkot Depok,” kata Walikota.

Opini WTP merupakan pernyataan profesional mengenai ‘kewajaran’ laporan keuangan yang diterima setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

BACA JUGA:  Indonesia Care Ajak Korban PHK terdampak Covid Jadi Enterpreuner Lewat Budidaya Ikan Hias

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Kota Depok dalam menerapkan Akuntansi Berbasir Akrual, baik pada penerapan sistem akuntansinya maupun pada penyajian keuangannya.

“Manfaat yang didapat dari Akuntansi Berbasis Akrual, diantaranya dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah,” jelas orang nomor satu di Depok. (Mira/Humas Depok)

Komentar

Berita lainnya