oleh

Pangkas Anggaran Tunjangan Guru, Ini Alasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (istimewa)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (istimewa)

DEPOKPOS – Kementerian Keuangan akan memangkas tunjangan profesi guru sebesar Rp23,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Pemangkasan ini merupakan bagian dari penghematan anggaran belanja transfer daerah dan dana desa sebesar Rp70,1 triliun.

Rencana pemotongan tunjangan profesi guru itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama komisi bidang pendidikan DPR, Kamis (25/8/2016). “Kami lakukan penyesuaian untuk dana alokasi khusus nonfisik, terutama untuk tunjangan profesi guru, ini saya mohon untuk enggak dibaca seolah-olah Pemerintah enggak punya komitmen ke pendidikan,” kata Sri dilansir Metrotvnews.com.

Menurut Sri Mulyani, pemotongan tunjangan profesi bagi guru menyesuaikan dengan data jumlah guru di lapangan. Jumlah guru yang berhak menerima tunjangan profesi tak sesuai dengan jumlah saat penganggaran.

BACA JUGA:  IndonesiaNEXT 2020 Siap Cetak SDM Unggul Penggerak Roda Kemajuan Bangsa

“Gurunya tidak ada atau gurunya ada tapi tidak bersertifikat, sehingga tidak bisa diberikan tunjangan itu. Kan syarat dapat tunjangan guru yang bersertifikat,” katanya.

Selain jumlah guru, Sri Mulyani menambahkan tunjangan profesi guru tahun 2015 di rekening kas umum daerah tersisa sebesar Rp19,6 triliun dan harus diperhitungkan dalam penyaluran 2016.

Ihwal data guru sertifikasi ini, anggota Komisi X Dadang Rusdiana menuturkan, akan terus mengevaluasi akurasi data guru yang telah disertifikasi. Dikutip Kompas.com, Dadang mengatakan, selalu terjadi perbedaan data antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan daerah.

BACA JUGA:  Wadahi Pemuda Pemantik Kemajuan, BAKTI NUSA Gelar Future Leader Challenge (FLC) 2020

Keakuratan data jumlah guru sertifikasi juga dipertanyakan Pelaksana Tugas Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasidi. Ia mengatakan, kelebihan anggaran Rp23,3 Triliun itu bukan sebuah angka yang kecil. Akibat kelebihan dana itu, kata dia, tunjangan guru seolah-olah menelan dana yang besar di APBN.

“Kami mempertanyakan bagaimana mungkin pengelola guru bisa salah hitung anggaran tunjangan profesi guru yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dibayarkan,” kata Unifah.

BACA JUGA:  Dian Sastro Kunjungi Mahasiswa dan Pelajar Secara Daring Melalui M-Class

 

Komentar

Berita lainnya