oleh

Warga: Pemkot Tak Boleh Batalkan Pakta Integritas Hanya Demi Memenuhi Kepentingan Oknum

PPDB

DEPOK – Kisruh Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 ternyata turut menarik perhatian sebagian warga Kota Depok.

Menyikapi permintaan puluhan LSM dan ormas yang meminta DPRD Kota Depok untuk mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membatalkan pakta integritas tentang larangan titip menitip siswa selama proses PPDB, warga mengaku akan sangat kecewa jika pada akhirnya benar-benar dibatalkan dan PPDB dibuka kembali.

Hal tersebut diungkap salah seorang warga Sukmajaya bernama Rajon yang mengaku bahwa putrinya baru saja diterima di SMA negeri lewat PPDB Online.

“Jika PPDB dibuka kembali dan larangan titip menitip siswa dicabut, siapa yang dikorbankan? Tentu anak-anak kami yang sudah diterima karena punya NEM yang cukup dan masuk lewat jalur resmi yang akan jadi korban,” katanya saat berbincang dengan depokpos.

BACA JUGA:  Kantor Kelurahan Panmas Ditutup Hingga 11 September

Lebih lanjut Rajon mengatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa siswa titipan yang mengatasnamakan siswa miskin ini berani membayar mahal agar anak-anaknya bisa diterima disekolah negeri.

Gimana bisa dibilang miskin kalo bisa bayar jutaan ke LSM atau Ormas supaya bisa masuk (sekolah – red) negeri?,” ujarnya balik mempertanyakan status siswa yang menjadi alasan utama tersebut.

BACA JUGA:  Lakukan Kegiatan Positif Agar Tak Gampang Stres

Dia mengatakan bahwa DPRD dan Pemkot seharus tak menerima usulan ini karena hanya akan menguntungkan oknum yang melakukan praktek tidak jujur dalam proses PPDB.

“Pemkot tak boleh membatalkan pakta integritas karena hanya akan menguntungkan oknum yang bermain pada proses PPDB yang tidak jujur ini,” tegasnya

Rajon juga menambahkan bahwa jika sampai usulan ini diterima, dirinya akan sangat kecewa karena menurutnya ini sama saja melestarikan budaya tidak jujur dan yang jadi korban adalah anak-anak bangsa yang lebih punya kompetensi untuk bisa bersekolah di sekolah negeri.

BACA JUGA:  Kampanye Pilkada 2020 Harus Terapkan Protokol Ketat

Kalo alasannya miskin, bukannya disekolah swasta para siswa ini mendapatkan subsidi dari Pemkot?,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Depok menegaskan tetap akan memberikan bantuan subsidi biaya pendidikan dari alokasi APBD untuk siswa kurang mampu yang tak diterima di sekolah negeri. (Baca: Siswa Miskin Depok yang Masuk Sekolah Swasta Bakal Dapat Subsidi)

“Kami akan berikan subsidi dari alokasi APBD Depok untuk mereka yang bersekolah di sekolah swasta,” paparnya pertengahan Juni lalu.

Komentar

Berita lainnya