oleh

PKL Cinere: Kami Jualan Dilahan Pemilik Ruko, Bukan Lahan Pemkot, Kenapa Mau Dibongkar?

Ilustrasi pembongkaran PKL. (ist)
Ilustrasi pembongkaran PKL. (ist)

DEPOK – Rencana penertiban PKL pada hari Selasa (19/07) di depan Ruko A Cinere dibatalakan. Meski telah dibatalakan, para pedagang mengaku mereka tetap khawatir lapak mereka yang berada di depan lahan ruko tersebut akan digusur oleh Satpol PP Depok sewaktu-waktu. Sebab, surat perintah dari Satpol PP Depok sudah mereka terima sejak Rabu pekan kemarin(13/7/2016).

“Ya, meski ga dibongkar hari ini, kami masih khawatir dan ngerasa was-was. Soalnya, bisa aja sewaktu-waktu dibongkar lapak kami, secara tiba-tiba.”tutur Ali salah satu PKL saat ditemui di Ruko Blok A Cinere.

Ia pun melanjutkan bahwa ia berharap pihak Pemkot Depok bersedia untuk membicarakan hal ini dengan mereka para PKL dan pemilik ruko.

BACA JUGA:  Kantor Kelurahan Panmas Ditutup Hingga 11 September

“Kami juga butuh kepastian atas usaha kecil kami, karena kami kan berjualan di lahan pemilik ruko, bukan lahan Pemkot. Karena hal ini mengapa kami disuruh membongkar lapak kami.”tuturnya.

Ali pun menngaku bahwa keberadaan mereka menjamin keamanan usaha pemilik ruko dan meringankan biaya pengeluaran logistik terutama makanan kepada pekerja atau karyawan pemilik ruko

Kepala Pengendalian dan Operasi Satpol PP Depok, Diki Erwin menuturkan bahwa karena adanya penolakan dari sejumlah pemilik Ruko Blok A Cinere atas rencana penertiban, maka penggusuran hari ini batal dan kembali diundur.

BACA JUGA:  Kampanye Pilkada 2020 Harus Terapkan Protokol Ketat

“Sesuai hasil rapat koordinasi kemarin bersama POlisi dan TNI, rencana penertiban tidak jadi, dan diundur sampai waktu yang belum ditentukan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Depok, Nina Suzana menjelaskan bahwa upaya penertiban ini sempat tertunda karena bulan Ramadan, dengan alasan kemanusiaan. Maka dari itu, penertiban akan dilaksanakan hari ini. Namun ternyata, rencana tersebut pun kembali ditunda untuk kesekian kalinya.

Menurutnya, penertiban tersebut dilakukan karena keberadaan para PKL membuat kumuh. Selain itu, akibat keberadaan mereka banyak pengendara yang memarkirkan kendaraannya di sisi jalan di depan pertokoan dan itu dapat menimbulkan kemacetan. Sehingga dianggap melanggar Perda Ketertiban Umum (Tibum) Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012. Kemudian, Pemkot Depok pun tidak menyediakan lokasi penampungan baik sementara mau pun permanen bagi ratusan PKL.

BACA JUGA:  Pegawai Terpapar Covid-19, Kantor Kelurahan Bojongsari Ditutup Sementara

“Jadi, memang tidak ada lokasi penampungan atau ganti rugi. Penertiban ini juga atas permintaan pemilik ruko,”jelas Nina.

Ia pun menambahkan, rencana penertiban ini sudah di informasikan sejak 2015 lalu.

“Surat peringatan pertama sampai ke tiga sudah kami layangkan. Karenanya kita layangkan surat perintah bongkar,” tandasnya. (Mitha Try/Depokpos)

Komentar

Berita lainnya