oleh

Disdukcapil Depok Akan Gelar Operasi Yustisi Pekan Depan

Live Update COVID-19 Indonesia

2.738
Positif
221
Meninggal
204
Sembuh

Live Update COVID-19 Dunia

1.432.679
Positif
82.124
Meninggal
302.324
Sembuh

disdukcapil

DEPOK – Operasi Yustisi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Depok rencananya akan dilaksanakan pada akhir Juli ini. Operasi Yustisi dilakukan untuk mendata pendatang baru dan warga yang sudah tinggal lama di Depok namun tak ber KTP Depok.

Kepala Disdukcapil, Misbahul Munir mengatakan bahwa operasi tersebut rencananya akan dilaksanakan minggu depan.

“Rencananya minggu depan dimulai, tapi kami tidak bisa memberitahukan dimana tempatnya,”tuturnya pada Kamis(21/7).
Munir pun menambahkan bahwa nantinya dalam Operasi Tustisi pihaknya akan mengikutsertakan pihak kepolisian dan Satpol PP.

BACA JUGA:  Belum Ada Pembatasan Transportasi di Depok

Operasi Yustisi akan digelar di wilayah yang umumnya banyak ditemui kontrakan, kosan, dan apartemen yang ada di Depok. Selain itu, dalam operasi ini akan dilakukan pendataan WNA yang bermukim di Depok.

“Selain pendatang, kami akan mendata Warga Negara Asing (WNA), Operasi Yustisi ini juga sebagai shock therapy bagi para pendatang,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pemkot Depok Tegaskan Tidak Akan Lockdown

Ia juga mengakui bahwa kendala utama yang akan dihadapi pihaknya dalam operasi tersebut adalah saat dilakukannya operasi di apartemen. Sebab, sebagian besar pengelola apartemen bersikap tertutup kepada mereka terkait hal ini.

“Sulit kalau mendata apartemen, karena beberapa apartemen tidak mau bekerjasama,”tuturnya.

Ia pun mengimbau setelah nantinya sudah terdata bagi pendatang yang belum memiliki KTP Depok, agar warga yang besangkutan wajib lapor dan membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagai identitas sementara.

BACA JUGA:  Ahli Virologi: Jenazah Positif Corona Aman Dimakamkan di TPU

“Harus lapor ke RT dam RW serta Lurah, dengan membawa KTP daerah asal, sedangkan WNA yang belum memiliki identitas penduduk Depok harus buat SKTT,”pungkasnya. (Mitha Try/Depokpos)

Komentar

Berita lainnya