oleh

Walikota Depok Bolehkan Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran

Walikota Depok Mohammad Idris. (dok depokpos)
Walikota Depok Mohammad Idris. (dok depokpos)

DEPOK – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, membolehkan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Depok untuk menggunakan mobil dinas pada saat mudik Lebaran tahun ini.

“Mobil dinas boleh digunakan asal dijaga dan digunakan oleh yang menandatangani mobil dinas itu. Tidak boleh dipinjamkan, apalagi disewakan,” kata Idris di Depok, Jumat (24/6).

Ada beberapa alasan yang membuat Idris memperbolehkan kalangan PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggunakan mobil dinas saat mudik. Salah satunya, kata dia, adalah faktor keamanan.

BACA JUGA:  Jelang Munas V(irtual) Hidayatullah Gelar Berbagai Acara

“Kami melihat kemaslahatannya karena pengalaman kami pernah, ditinggal, tidak ada yang menjaga. Ini berisiko. Kalau kami titip di Pemkot harus ada dana operasional penjagaan dan itu belum ada anggarannya,” jelas Idris.

Hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/6) ditempat terpisah yang mengimbau pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi termasuk saat merayakan Lebaran bila bukan untuk kepentingan pekerjaan.

BACA JUGA:  Lakukan Kegiatan Positif Agar Tak Gampang Stres

“Kami imbau instansi pemerintah negara agar kendaraan operasional karena melekat terhadap individu tertentu tidak digunakan untuk sarana-sarana di luar kedinasan,” kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono di gedung KPK Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Imbauan itu timbul karena menurut Giri banyak masyarakat yang menanyakan mekanisme penggunakan mobil operasional menjelang Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1437 Hijriah.

BACA JUGA:  Pelaku Usaha Tak Taat Pembatasan Aktivitas Warga, Bakal Kena Denda 25 Juta

“Kalau menemukan pejabat menggunakan mobil dinas masyarakat dapat melaporkan hal itu, kami menggunakan momen hari raya untuk menyampaikan larangan ini,” ungkap Giri.

Selain imbauan untuk tidak menggunakan mobil dinas, KPK juga mengimbau agar pegawai negeri dan penyelenggara negara menolak gratifikasi jelang hari raya.

Komentar

Berita lainnya