oleh

Bisakah Rentenir Dipidana?

rentenir-212.jpgBagi umat Islam, pinjam-meminjam uang dengan disertai bunga dikenal sebagai riba yang diharamkan menurut ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Alqur’an. Namun praktik riba merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan hal ini dapat dikatakan telah membudaya sehingga yang melakukan seolah tak merasa berdosa karena banyak orang yang melakukannya.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam. Perjanjian semacam ini, di satu pihak dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem Hukum Adat maupun dalam sistem Hukum Perdata, dan di lain pihak tidak ada larangan dalam Hukum Pidana (khususnya tindak pidana perbankan).

Adapaun istilah “bank gelap” atau “bank keliling” sebagaimana yang sering kita dengar, pada dasarnya tidak dikenal dalam istilah perbankan di Indonesia. Sehingga sangat keliru jika yang selama ini kita kenal sebagai rentenir merupakan praktik “bank gelap” atau bank keliling”.

Pada dasarnya, yang dimaknai dengan bank gelap adalah orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang seolah-olah bertindak sebagai bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”).

Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998, merumuskan sebagai berikut, “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar”. (sumber: hukumonline.com)

Dari rumusan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 di atas, jelas yang dilarang adalah perbuatan menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan, perbuatan yang dilakukan rentenir yang menyalurkan atau meminjamkan uang dengan bunga (rentenir) tidak dilarang dalam UU Perbankan, sehingga demikian rentenir tidak dapat dikualifisir sebagai suatu tindak pidana perbankan, dengan kata lain tidak menjalankan usaha bank gelap.

Adapun mengenai pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga dibenarkan menurut hukum positif walau jelas diharamkan menurut Agama Islam dan merupakan perbuatan dosa besar, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata, yang merumuskan “bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.

Jadi menjawab pertanyaan awal, bisakah rentenir dipadana? Bila berkaca pada aturan hukum, dalam hal ini KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata), tak ada satu pasal pun yang menyebutkan praktik rentenir itu melawan hukum. Bahkan disebutkan praktik pinjam-meminjam uang yang disertai bunga pun juga dibenarkan secara hukum.

Aturan itu terdapat dalam pasal 1765 KUH Perdata yang menyebutkan “bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.

Artinya, sistem hukum positif di Indonesia menyebutkan perjanjian pinjam-meminjam uang yang disertai bunga itu tak melawan hukum. Alasannya, perjanjian itu muncul berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yang secara sadar mengikatkan diri dalam urusan pinjam-meminjam.

Di lain pihak, praktik rentenir ini juga tak melawan hukum yang tertera dalam KUH Pidana yang mengatur tindak pidana perbankan. Mereka yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi tidak dapat diperkarakan baik secara perdata maupun pidana. Terlebih, para rentenir ini biasanya bertindak atas nama pribadi bukan kelembagaan.

Muhammad Ihsan

Komentar

Berita lainnya