oleh

Nuroji, Memperjuangkan Seni Budaya Melalui Politik

IMG_5656 copy
Anggota Komisi X DPRRI, Nuroji.

DEPOK – Sejumlah pelaku seni dan Dewan Kesenian dari berbagai daerah di Depok, Bogor, Jakarta dan Tangerang menggelar diskusi budaya yang bertempat di Pondok Betawi Ngoempoel, Sabtu (14/5).

Pada diskusi yang digelar disela-sela kegiatan Gebyar Budaya 2016 ini, Nuroji, Anggota komisi X DPRRI yang membidangi masalah seni dan budaya mengatakan bahwa Komisi X DPPRI saat ini sedang melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan, sementara pada periode lalu telah dihasilkan undang-undang (UU) cagar budaya  yang mengatur perlindungan terhadap situs-situs sejarah, cagar budaya dan lain-lain.

Untuk yang sedang digodok saat ini yaitu RUU Kebudayaan, pria yang akrab disapa Bang Oji ini mengatakan sudah digodok selama tiga periode dan belum juga berhasil menjadi UU. Alasannya masih banyak kalangan dari pelaku seni dan budaya itu sendiri yang menolak karena masih beda pemahaman.

BACA JUGA:  Paslon Pilkada Harus Perhatikan Protokol Kesehatan Saat Kampanye

“Ada kekhawatiran sebagian budayawan yang menganggap bahwa RUU ini akan memasung kreatifitas seniman, padahal  sebetulnya jika dipelajari draftnya itu tidak,” jelas Nuroji, Sabtu (14/5).

RUU tersebut, menurut Nuroji, hanya mengatur suatu tujuan untuk menyelamatkan ketahanan budaya dan sama sekali tidak bertujuan memasung kreatifitas seni dan budaya.

Kekhawatiran lainnya adalah akan terjadi komersialisasi seni dan budaya. Nuroji mengatakan untuk hal ini sebenarnya tidak salah sejauh bisa disejalankan dengan industri kreatif.

BACA JUGA:  Perketat Protokol Kesehatan, Depok Terbitkan Dua Perwal

“Industri budaya itu sejalan dengan industri pariwisata dan kreatif, dan RUU ini berbicara kearah sana, bagaimana mengolah suatu industri budaya. Kalau budayanya sendiri tidak bisa diatur-atur,” tegasnya.

Nuroji mencontohkan bahwa pada prinsipnya budaya itu seperti cara hidup seseorang yang tak  bisa diatur sedemikian rupa.

“Biarkan budaya itu tumbuh apa adanya, yang diatur adalah industrinya sebagai produk budaya, misalnya batik atau seni pertunjukan,” jelas Nuroji.

BACA JUGA:  Gubernur Siapkan Skenario Penanganan Covid-19 di Depok Jika Terus Meningkat

Nuroji sendiri menegaskan bahwa posisinya di komisi X DPPRI adalah untuk memperjuangkan seni dan budaya melalui politik sehingga ketika dirinya hendak dipindah ke komisi lain ia menolak dengan alasan bahwa misinya belum selesai.

“Yang saya lakukan adalah memperjuangkan seni budaya melalui politik, jadi jangan dicurigai sebaliknya yakni memperjuangkan politik melalui seni budaya,” pungkasnya. (san)

Komentar

Berita lainnya