oleh

Ulah Pungli KTP Coreng Wajah Depok Tepat di Perayaan HUT ke-17

88tmp_18422-Stop-Pungutan-LIAR-460x3211164127358DEPOK – Mia, oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan.

Pungutan liar yang dilakukan ASN Kota Depok pertama kali terungkap setelah seorang warga Kelurahan Pancoran Mas, Saidah (38), ‘curhat’ kepada anggota DPRD Depok mengenai pengalamannya dipalak oleh oknum ASN Kota Depok bernama Mia.

Saidah diminta uang sebesar Rp400 ribu saat membuat surat administrasi kependudukan di Kota depok. Padahal, pembuatan berkas kependudukan di Kota Depok gratis, dan seluruh ASN Kota Depok sudah diberi tahu bahwa retribusi pembuatan berkas kependudukan telah dicabut.

BACA JUGA:  Idris Ajak Warga Depok Baca Qunut Nazilah dan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Lurah Pancoranmas Anwar Syaifuddin mengaku, pelaku bukan pertama kali berbuat seperti ini. Pada catatan Anwar, tahun lalu Mia, juga melakukan pungli atas kasus yang sama. Atas aksinya itu pihak kelurahan telah membuat surat peringatan untuknya.

Mendapat perhatian Walikota hingga Kemendagri.

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) Kota Depok yang meminta ‘upeti’ kepada warga yang hendak membuat berkas kependudukan.

BACA JUGA:  Gubernur Siapkan Skenario Penanganan Covid-19 di Depok Jika Terus Meningkat

“Bakal diberi tindakan tegas, akan dijatuhkan sanksi,” kata Idris kepada wartawan, Selasa (26/4).

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengaku heran masih ada oknum Kelurahan nakal yang meminta uang biaya pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK).

Padahal Kementerian Dalam Negeri sudah menegaskan bahwa pembuatan dokumen tersebut tak perlu dipungut biaya. Salah satu kasus adalah Saidah di Depok yang diminta uang Rp400 ribu oleh oknum Kelurahan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat sebagai uang muka untuk jasa pembuatan dokumen administrasi keluarganya.

BACA JUGA:  Prototipe Angkot AC di Depok Siap, Bisa Bayar Non Tunai

“Haduh masih ada saja oknum-oknum di Kelurahan yang nakal,” kata Zudan melalui pesan singkatnya, Rabu, (27/4) seperti dilaporkan vivanews.

Zudan menegaskan tak akan segan menindak tegas oknum kelurahan tersebut.

“Bila benar terjadi untuk segera lapor wali kota agar dapat diambil tindakan. Pegawai Kelurahan merupakan kewenangan daerah sepenuhnya untuk menindak,” ujarnya.

Komentar

Berita lainnya