oleh

Oknum PNS yang Lakukan Pungli KTP di Depok Terancam Sangsi Pecat

88tmp_18422-Stop-Pungutan-LIAR-460x3211164127358DEPOK -Menyikapi maraknya pemberitaan soal pungutan liar yang dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan Pancoran Mas, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyatakan sikap tegas karena dianggap tak sejalan dengan cita-cita Pemkot yang ingin memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Asisten Tata Praja Setda Kota Depok Dudi Mi’raz, Rabu (27/4).

“Pasti akan kami tindak lanjuti, karena ini merugikan masyarakat dan mencederai cita-cita Pemkot yang ingin memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujar Dudi saat memimpin rapat koordinasi Camat dan Lurah di Aula Lantai 5 Balaikota Depok.

BACA JUGA:  Pegawai Terpapar Covid-19, Kantor Kelurahan Bojongsari Ditutup Sementara

Dudi mengatakan, nantinya oknum tersebut akan ditindak secara tegas menurut PP 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

“Mekanismenya lurah itu akan buat BAP dan hasilnya akan dilaporkan ke Camat dan BKD. Nantinya, pihak BKD bersama tim yang salah satunya adalah Inspektorat akan melakukan pemeriksaan khusus,” ujarnya.

Dari pemeriksaan tersebut, nantinya akan diketahui hukuman disiplin apa yang akan dikenakan. Dalam PP 53 2010 ada tiga jenis hukuman disiplin, yaitu tingkat hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Untuk hukuman ringan antara lain adalah teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

BACA JUGA:  Jelang Munas V(irtual) Hidayatullah Gelar Berbagai Acara

Sementara untuk hukuman disiplin sedang adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Untuk hukuman disiplin berat yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

BACA JUGA:  Paslon Pilkada Harus Perhatikan Protokol Kesehatan Saat Kampanye

“Hukuman paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, namun mengenai kasus ini, BKD akan mengkaji terlebih dahulu termasuk jenis pelanggaran apa masuknya,” pungkasnya.

Komentar

Berita lainnya