oleh

Kejari Tetapkan PPK KPUD Depok Tersangka Korupsi Dana Sosialisasi Pilkada

DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sosialisasi pemilihan Pilkada pada tahun 2015 lalu.

Selain jadi tersangka, PPK itu pun telah dicekal oleh penyidik dari lembaga penegak hukum tersebut. Sayangnya, identitas PPK tersebut masih dirahasikan oleh kejaksaan dengan alasan masih dalam proses penyelidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Yudha P Sudijanto mengatakan, bahwa penetapan tersangka terhadap PPK KPUD itu sejak awal Maret 2016, lalu.

Dimana dari penelusuran dan bukti yang didapatkan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan, yaitu merubah pengadaaan barang dan jasa dari lelang menjadi penunjukan langsung (PL). ”Kesalahan yang kami dapatkan adalah merubah lelang menjadi PL dan menunjuk Big Daddy sebagai pengerja dana sosialisasi Pilkada, ”kata Yudha yang masih merahasiakan identitas tersangka kepada wartawan, kemarin.

BACA JUGA:  Ridwan Kamil Apresiasi Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Depok

Yudha menjelaskan, sebelum menetapkan PPK KPUD menjadi tersangka, pihaknya terlebih dahulu memeriksa 18 saksi. Dimana, para saksi tersebut merupakan petinggi dan pegawai KPUD Depok sendiri. Pemeriksaan intensif dalam mengumpulkan keterangan dikerjakan penyidik Kejari sejak awal Januari 2016, lalu.

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta data dokumen yang kami dapat akhir ditemukan pelanggaran dana sosialisasi Pilkada pada tahun 2015 yang mengarah kepada PPK. Dalam waktu dekat ini PPK tersebut akan dimintai ketarangan, ”ujarnya.

Menurutnya, pemanggilan terhadap PPK KPUD Depok sangat diperlukan dalam menyelidiki kasus tersebut. Mengingat anggaran sosialisasi Pilkada 2015 yang digelontorkan itu mencapai Rp2,2 miliar dari APBD Kota Depok untuk dipublikasikan ke masyarakat dengan menggunakan media massa. Namun, kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah ini dialihkan menjadi PL oleh PKK dalam mengeruk untung besar dari agensi iklan (Big Daddy,red) yang ditunjuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut.

BACA JUGA:  Perketat Protokol Kesehatan, Depok Terbitkan Dua Perwal

“Penyalahgunaan jabatan yang membuat dugaan korupsi ini terjadi. Dalam PP No 72 Tahun 2014 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah nominal paket diatas Rp 200 juta harus lelang. Jika dibawah besaran aturan itu maka ditetapkan sebagai PL, dan ini justru malah dibalik aturan itu.” ujar Yudha. Yudha mengakui, jika pihaknya sudah memberikan cekal dan kembali menjadwal ulang pemeriksaan terhadap PPK KPUD Depok.

Hal itu menyusul dua kali pemanggilan terhadap PPK KPUD Depok tidak dihadiri dengan alasan sakit. Karena itu oekan depan pihaknya pun sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap PPK lembaga penyeleggara pemilihan kepala daerah ini. Sementara itu, Komisioner KPUD Kota Depok, Nana Sobarna mengatakan, PPK yang menangani bidang sosialisasai Pilkada 2015 tersebut adalah Fajri Asrigita Fadillah. Namun, pihaknya belum mendapat informasi kalau PPK ditetap sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana sosialisasia ke media massa yang menggunakan jasa agensi Big Daddy itu.

BACA JUGA:  Kantor Kelurahan Panmas Ditutup Hingga 11 September

Dia hanya berharap penyelidikan kasus tersebut harus dapat dituntaskan oleh lembaga penegak hukum tersebut tanpa tebang pilih. “Kami belum terima informasi kalau Fajri ditetapkan tersangka oleh Kejari. Yang kami minta pengusutan ini harus tuntas dan adail. Sudah hampir dua bulan kasus ini berjalan, yang penting kami kooperatif. Perkembangannya kami tidak tahu,” pungkasnya. (indopos)

Komentar

Berita lainnya