oleh

Administrasi Hukum Penting Untuk Hindari Tindak Pidana Korupsi

Kabag Hukum Setda Kab Subang, Achridin Wihardja. (Ted)
Kabag Hukum Setda Kab Subang, Achridin Wihardja. (Ted)

.SUBANG,  (29/4) —  Persoalan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan sangat kental. Ini disebabkan banyak pejabat daerah yang kurang memahami administrasi hukum. Menurut Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Subang, Achridin Wihardja, permasalahan pidana korupsi di pemerintah daerah manapun pelanggaran hukum selalu terjadi karena kesalahan administrasi

Oleh karenannya harus ada pembenahan pada hukum administrasi dulu secara menyeluruh, lalu sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan hukum itu harus diintensifkan kepada aparatur negara dan  aparatur pemerintah daerah.

“Selama ini kan, kita sering penyuluhan hukum kepada masyarakat sedangkan untuk internal Pemdanya sendiri masih kurang. Justru penyuluhan kepada aparatur negara penting juga,” ujarnya kepada wartawan di Subang, Kamis (28/4).

Hal ini menanggapi di tengah usaha penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Subang, yang melibatkan Bupati Subang sendiri.

Selanjutnya kata Achridin, fungsi bagian hukum harus ditingkatkan karena dalam fungsi Bagian Hukum itu mempunyai fungsi pencegahan dan penanggulangan.

“Nah sebelum terjadi masalah ada baiknya segala macam kegiatan pemerintahan yang sensitif dan urgen pengkajian-pengkajian hukum harus lebih ditingkatkan lagi,” imbuhnya.

Mengenai penyitaan oleh KPK di Subang, dirinya tidak bersedia banyak komentar. Karena sudah ada Hukum Acara Pidananya itu sudah menjadi kewenangan penyidik untuk melaksanakan tugasnya.

Paling tidak, lanjut dia ada 3 hal yang rawan terjadi pelanggaran administrasi, yaitu administrasi pengelolaan keuangan, administrasi prosedur lelang dan pengerjaan proyek. “Dari tiga hal itu saja yang selalu (rawan) terjadi (tindak) korupsi,” pungkasnya. (Tedy)

Komentar

Berita lainnya