oleh

Waduh, SMPN 19 Depok Jual Buku LKS di Sekolah

Kuitansi pembayaran LKS SMPN 19 Depok. (foto suaradepok.com)
Kuitansi pembayaran LKS SMPN 19 Depok. (foto suaradepok.com)

Depok, (11/2) – Pendidikan murah bahkan gratis yang selalu menjadi janji politik pada saat kampanye tampaknya hanya sebatas isapan jempol belaka. Di Kota Depok, orang tua murid kembali mengeluhkan mahalnya harga buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

Tak sekedar mahal, tapi transaksi juga nekad dilakukan di sekolah. Seperti yang terjadi di SMPN 19 Depok dimana harga pembelian untuk 12 buku LKS , orang tua siswa harus membayar biaya sebesar Rp 156.000,-.

“Disini gak ada yang gratis !!. Kata siapa buku LKS gratis?”, celetuk seorang oknum guru yang enggan menyebutkan namanya, dikutip suaradepok.com, Kamis (11/02/2016).

Dinda Ramadhianita, salah seorang staf Tata Usaha (TU) di SMPN 19 yang menerima pembayaran buku LKS juga kembali menegaskan hal yang sama, yakni tidak ada buku LKS yang gratis.

Berdasarkan penelusuran dan informasi yang diterima, diketahui bahwa untuk seluruh SMP Negeri di Kota Depok, penjualan buku LKS “dikuasai” oleh dua orang “bandar” berinisial HS dan JP.

BACA JUGA:  Kampanye Pilkada 2020 Harus Terapkan Protokol Ketat

“Iya, untuk yang jualan buku LKS di seluruh SMP Negeri di Kota Depok ada dua orang. Yang pertama berinisial HS dan yang satunya lagi berinisial JP. Mereka berdua lah yang mengatur penjualan buku-buku tersebut ke seluruh SMP Negeri di Kota Depok,” ungkap sumber yang minta namanya dirahasiakan.

Hal yang sama terjadi untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), banyak orang tua mengeluhkan mahalnya harga buku LKS. Lia, salah satu orang tua asal Sukmajaya yang dua anaknya masih duduk dibangku SD mengatakan dia harus mengeluarkan uang lebih dari Rp 200.000,- untuk pembelian LKS dua anaknya tersebut.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila beberapa waktu lalu menegaskan bahwa pembelian buku LKS di sekolah tidaklah diwajibkan. “Apalagi kepada siswa-siswi yang tidak mampu”, papar Herry, Senin (25/01/2016).

Namun orang tua murid mengatakan bahwa tak mungkin bagi mereka untuk tidak membeli buku LKS karena proses belajar mengajar justru lebih banyak menggunakan buku tersebut.

BACA JUGA:  Ridwan Kamil Apresiasi Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Depok

“Lah gimana mau nggak beli, semua belajarnya disitu (buku LKS, red), mau nggak mau ya harus beli,” ungkap Lia.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengatur hal ini melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 2 Tahun 2008 dimana pada pasal 11 peraturan tersebut jelas menyatakan bahwa Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan atau kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Sementara di Pasal 14 (1) mengatakan bahwa Pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, anggota komite sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:  Lakukan Kegiatan Positif Agar Tak Gampang Stres

Sementara dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi: (a). Biaya Investasi yang berupa investasi lahan (bagi bangunan sekolah, dan lain sebagainya) dan investasi selain lahan, dan (b). Biaya Operasi yang berupa biaya personalia (gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangannya) dan biaya non personalia.

Untuk konteks sekolah negeri tingkat dasar, pada dasarnya seluruh komponen biaya tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah, termasuk untuk biaya operasi non personalia yang berwujud Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga menjadi tidak wajar apabila sekolah masih memungut dana dari orang tua siswa/wali murid, termasuk penjualan buku LKS ini. (san)

Komentar

Berita lainnya